Pages

Friday, 18 July 2014

Sejarah Lahirnya Orde Baru

OlehOrde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

A. AKSI-AKSI MAHASISWA

Rakyat pada tahun 1965 menuntut bubarkan PKI.

Pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di tanggal 6 Oktober 195, presiden menyatakan bahwa penyelesaian politik terhadap Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Namun, hal tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan serius sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dalam masyarakat bahwa kelak PKI akan menyusun kembali kekuatannya.

Situasi bertambah panas karena memburuknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin turun tajam. Dan laju inflasi perekonomia Indonesia saat itu telah mencapai angka 650%. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan devaluasi nilai rupiah, yaitu Rp1.000,- uang lama menjadi Rp1,- uang baru. Diumumkan pula kenaikan tarif dan jasa sehubungan dengan devaluasi rupiah tersebut. Namun, di sisi lain, puncak kekecewaan rakyat terjadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM mulai pada tanggal 3 Januari 1966.

Sementara itu, tuntutan penyelesaian pengadilan terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Setelah terbentuknya Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntur pembubaran PKI semakin bertambah luas. Dengan dipelopori oleh KAMI dimulailah aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 10 Januari 1966 yang terjadi hampir di seluruh jalanan ibu kota selama sekitar satu bulan. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah, yang isinya sebagai berikut:
a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta seluruh ormas-ormasnya.
b. Perombakan terhadap Kabinet Dwikora.
c. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi.

Menanggapi semakin maraknya aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu, Presiden Soekarno mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang itu, presiden mencurigai bahwa aksi-aksi mahasiswa telah didalangi oleh Neokolim, khususnya oleh CIA. Presiden menghimbau kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Soekarno” dengan seruan, “... susun, susun, susun, susun, engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu, susun engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu susun! Susun berdiri di belakang Soekarno!” Akan tetapi, pembentukan Barisan Soekarno yang berarti usaha membelokkan perhatian rakyat terhadap G-30S/PKI, tidak berhasil.

B. KABINET DWIKORA YANG DISEMPURNAKAN

Pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966, dengan melakukan penyingkiran terhadap tokoh-tokoh yang menentang PKI. Presiden pada kabinet ini adalah Ir. Soekarno. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah Kabinet 100 Menteri.

Pada tanggal 21 Februari 1966, presiden melakukan reshuffle kabinet baru yang dinamakan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Susunan kabinet itu ternyata sangat mengecewakan harapan masyarakat karena justru menyingkirkan tokoh-tokoh yang gigih menentang G-30S/PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution. Sebaliknya, presiden mengangkat sejumlah orang yang diragukan kesungguhannya untuk memberikan penyelesaian terhadap Gerakan 30 September, seperti Dr. Subandrio, Ir. Surachman, dan Oei Tjoe Tat SH. Kabinet yang beranggotakan 102 menteri ini juga disebut sebagai Kabinet Gestapu atau Kabinet Seratus Menteri.

Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istana, seorang demonstran bernama Arief Rachman Hakim, mahasiswa UI gugur tertembak oleh Resimen Cakrabirawa (Pasukan khusus pengawal presiden). Keesokan harinya, presiden sebagai Panglima Komando Ganyang Malaysia membubarkan KAMI kemudian menyebarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI. Keadaan pun menjadi semakin tidak aman sehingga jam malam diperpanjang. Universitas Indonesia sejak tanggal 3 Maret 1966 dinyatakan ditutup dan para mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari 5 orang.

Untuk melanjutkan aksi KAMI, muncullah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) sehingga keadaan semakin tidak terkendali. Dalam suasana demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Dr. Subandrio diserbu oleh pelajar dan mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, kantor berita China Hsia Hua dibakar.

C. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Soebandrio, lahir di Kepanjen, Jawa Timur, 15 September 1914 dan meninggal dunia di Jakarta, 3 Juli 2004 pada umur 89 tahun, adalah politikus Indonesia yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau adalah tokoh nasional yang bersama Presiden Ir. Soekarno meninggalkan sidang kabinet Dwikora dan pergi menuju ke Istana Bogor.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora yang telah dirombak mengadakan sidang pertama di Istana Merdeka. Menpangad Jenderal Soeharto tidak hadir dalam sidang itu karena sedang sakit. Sidang bertujuan mencari jalan keluar krisis yang semakin memuncak setelah G-30S/PKI. Namun, sidang itu ternyata diboikot oleh para demonstran dengan melakukan tindakan pengempesan ban-ban mobil di jalan-jalan yang menuju istana untuk menghalangi menteri-menteri yang akan hadir dalam sidang tersebut.

Sidang dibuka oleh presiden dengan memberikan kata sambutan kemudian beliau menerima laporan dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa selain mahasiswa yang berdemonstran mengepung istana juga terdapat pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya. Walaupun ada jaminan dari Amir Mahmud (Pangdam V/Jaya) yang hadir ketika itu bahwa keadaan tetap aman, tetapi presiden tetap merasa khawatir dan segera pergi meninggalkan sidang. Bersama Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Dr. Chaerul Shaleh, presiden menuju Istana Bogor dengan mengendarai helicopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr. J. Leimena yang kemudian juga menyusul ke Bogor dengan mobil.

Tiga orang perwira tinggi AD, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul presiden ke Bogor. Ketiga jenderal tersebut ingin meyakinkan presiden bahwa ABRI, khususnya AD, selalu siap mengatasi keadaan jika diberikan kepercayaan penuh. Sebelum berangkat, ketiga jenderal itu meminta izin kepada atasannya, Menpangad Jenderal Soeharto yang juga merangkap sebagai Panglima Kopkamtib. Niat ketiga jenderal itu disetujui. Jenderal Soeharto berpesan, “Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti.

Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi AD itu mengadakan pembicaraan dengan presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chairul Saleh. Pembicaraan itu akhirnya sampai pada kesimpulan pemberian surat perintah kepada Jenderal Soeharto. Brigjen Sabur kemudian diperintahkan untuk membuat konsep surat itu kemudian ditandatangani Presiden Soekarno. Surat itu berisi perintah kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kepada Jenderal Soeharto juga diperintahkan untuk menjaga keselamatan pribadi presiden. Surat perintah itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, yang disingkat Supersemar. Tanggal 11 Maret 1966 itu menjadi titik tolak lahirnya Orde Baru.

Setelah menerima Supersemar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Ketika itu, kader-kader partai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Aceh banyak yang ditangkap dalam operasi penumpasan antara November 1965 hingga Februari 1966. Pada saat itu juga sedang berlangsung proses pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagaimana digariskan dalam Instruksi Tetap Ketua CC PKI D.N. Aidit tanggal 10 November 195 sebagai langkah penyelamatan partai.

Langkah berikutnya yang diambil oleh Jenderal Soeharto adalah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam pemberontakan G-30S/PKI. Para menteri yang ditahan ialah sebagai berikut.
1. Dr. Subandrio
2. Dr. Chairul Saleh
3. Ir. Surachman
4. Ir. Setiadi Reksoprojo
5. Oei Tjoe Tat S.H.
6. Jusuf Muda Dalam
7. Mayjen Achmadi
8. Drs. Achadi
9. Sumardjo
10. Armunanto
11. Sutomo Martopradopo
12. Astrawinata S.H
13. J. Tumakaka
14. Mayjen dr. Sumarno
15. Letkol Syafei

Untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan kemudian diangkat lima orang menteri coordinator (Menko) an interim yang bersama-sama menjadi presidium kabinet, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena. Selain itu, diangkat pula beberapa orang menteri ad interim sebelum terbentuknya kabinet baru.

D. MASA TRANSISI (1966-1967)

Selama kurun 1966-1967 terdapat dualism kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan di pihak lain Jenderal Soeharto yang semakin tinggi popularitasnya karena dinilai telah berhasil menumpas G-30S/PKI. Jenderal Soeharto juga telah sukses melaksanakan stabilitas ekonomi dan politik berdasarkn Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 6-9 Mei 1966 diadakan Simposium Kebangkitan Semangat ’66 di Universitas Indonesia untuk memberikan saran-saran bagi perbaikan politik dalam negeri pada awal Orde Baru. Simposium itu mengambil tema “Indonesia Negara Hukum”. Hal itu disebabkan pada masa Orde Lama telah terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas yang berlaku sebagai negara hukum. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 194 secara murni dan meninjau penpres-penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agr ada jaminan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia.

Untuk menciptakan iklim politik yang lebih stabil, Surat Perintah 11 Maret 1966 dikukuhkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Menteri/Panglima AD untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Selanjutnya, MPRS mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya melalui Ketetapan No. XXV/MPRS/1966. Melalui ketetapan MPRS itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas pembentukan kabinet itu diserahkan kepada pengemban Supersemar, Soeharto.

Setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GRR maupun dengan organisasi politik dan organisasi massa, Kabinet Ampera dibentuk dan diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soeharto sesuai dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh seorang ketua, yakni Jenderal Soeharto. Kebijakan umum pemerintahan dilaksanakan oleh 24 menteri yang masing-masing memiliki sebuah departemen. Dalam menjalankan tugasnya (Dwi Dharma) dan program-programnya (Catur Karya), Kabinet Ampera berpegangan pada hasil-hasil Sidang Umum MPRS tahun 1966.

E. PENYERAHAN KEKUASAAN

Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, presiden selaku Mandataris MPRS diminta untuk memberikan suatu pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G-30S/PKI 1965. Presiden menyampaikan pidato pertanggungjawabannya itu dengan judul Nawaksara, yang artinya Sembilan pokok masalah. Akan tetapi, presiden sama sekali tidak menyebutkan masalah Gerakan 30 September 1965 dalam pidatonya tersebut. Oleh karena itu, pimpinan MPRS mengirim nota kepada presiden untuk memberikan kelengkapan Nawaksara, khususnya mengenai Gerakan 30 September 1965 dan akibatnya bagi kemunduran ekonomi dan akhlak.


Sumber artikel :
-Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira -wikipedia.org
-www.unosa.net

8 comments:

  1. Hey keep posting such good and meaningful articles.

    ReplyDelete
  2. Hi, Really great effort. Everyone must read this article. Thanks for sharing.

    ReplyDelete
  3. I really appreciate your professional approach. These are pieces of very useful information that will be of great use for me in future.

    ReplyDelete
  4. Very interesting tips shared by you. I really like to read your blogs as they contain very important and informative content. I appreciate your efforts. Cheers.

    ReplyDelete
  5. Very informative, keep posting such good articles, it really helps to know about things.

    ReplyDelete
  6. I really appreciate your professional approach. These are pieces of very useful information that will be of great use for me in future.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.