Pages

Sunday, 29 June 2014

Upaya Pemerintah dan Rakyat Indonesia dalam Menumpas Pemberontakan G-30S/PKI

Operasi penumpasan Gerakan 30 September.

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

A. PENUMPASAN G-30S/PKI 1965

Letnan Jenderal TNI (Anumerta) R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 – meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun.


Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun.


Ajun Inspektur Polisi Dua (Anumerta) Karel Sadsuitubun, lahir di Maluku Tenggara, 14 Oktober 1928 – meninggal di Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 36 tahun.


Mayor Jendral TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 28 Agustus 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun.


Brigadir Jenderal (Anumerta) Katamso Darmokusumo, lahir di Sragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923 – meninggal di Yogyakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 42 tahun.


Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun.


Mayor Jenderal (Anumerta) Donald Issac Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, 19 Juni 1925 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun.


Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun.


Kolonel (Anumerta) R. Sugiyono Mangunwiyoto, lahir di Gedaren, Sumbergiri, Ponjong, Gunung Kidul, 12 Agustus 1926 – meninggal di Kentungan, Yogyakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 39 tahun.


Kapten CZI (Anumerta) Pierre Andreas Tendean, lahir 21 Februari 1939 – meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun.

Sesuai dengan tata cara yang berlaku bahwa apabila Men/Pangad berhalangan, Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto yang mewakilinya. Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan pemetaan terhadap keberadaan Gerakan 30 September. Selain di Halim, pemberontak menguasai Istana Merdeka, Stasiun RRI, dan Gedung Pusat Telekomunikasi, yang semuanya berada di Jalan Medan Merdeka. Soeharto merasa perlu untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan sampai rencana politik gerakan itu sudah benar-benar terbuka.

Begitu mengetahui dari siaran RRI pada pukul 14.00, Soeharto berkesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi AD merupakan bagian dari usaha kudeta (perebutan kekuasaan). Batalion 454/Diponegoro dan Batalion 530/Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka telah disalahgunakan oleh G-30S/PKI, padahal mereka didatangkan dari Jakarta dalam rangka persiapan parade Hari Ulang Tahun ABRI tanggal  Oktober 1965. Kemudian, Soeharto segera melakukan operasi-operasi penumpasan.

Operasi militer dilakukan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada pukul 19.15, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berhasil menduduki Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi serta mengamankan seluruh Medan Merdeka tanpa perlawanan. Batalion 328 Kujang/Siliwangi menguasai Lapangan Banteng untuk pengamanan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalion I Kaveleri berhasil mengamankan BNI I dan Percetakan Uang di Kebayoran. Dalam waktu singkat, Jakarta sudah dapat dikuasai kembali oleh ABRI.

Untuk menenteramkan masyarakat dan menyadarkan pasukan-pasukan yang terlibat, melalui RRI pada pukul 20.00 Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan tentang adanya usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Diumumkan pula bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi AD. Presiden dan Menko Kasab dalam keadaan sehat. Dinyatakan pula bahwa antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian sudah ada saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G-30S/PKI. Kepada masyarakat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

Langkah berikutnya adalah membebaskan basis utama G-30S/PKI di Halim Perdanakusuma. Kepada Presiden Soekarno diberitahukan agar meninggalkan wilayah sekitar Halim. Setelah presiden meninggalkan Halim menuju Istana Bogor, pasukan RPKAD serta Batalion 328 Kujang/Siliwangi dan Batalion I Kaveleri bergerak menuju Halim untuk melakukan penyerangan. Tanpa menemui kesulitan, pada pukul 06.10 tanggal 2 Oktober 1965 daerah sekitar Pangkalan Udara Halim sudah berhasil dikuasai kembali oleh loyalis Indonesia.

Sementara itu, Ajun Brigadir Polisi (Kopral Satu) Sukitman telah berhasil meloloskan diri ketika pasukan G-30S/PKI di sekitar Halim mendapatkan serangan. Berdasarkan petunjuk dari Sukitman tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan tempat jenazah para perwira tinggi AD dikuburkan yaitu di dalam sebuah sumur tua. Karena hari sudah gelap dan lubang sumur hanya berdiameter 1 meter, usaha pengangkatan jenazah pun ditunda hingga keesokan harinya.

Tepat pada HUT ABRI 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi AD dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memangil semua Panglima ABRI ke Istana Bogor. Pada pertemuan itu, presiden memutuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat berada sepenuhnya di tangan presiden. Untuk menjalankan tugas harian Angkatan Darat, presiden kemudian mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pengambil alih KSAD, sedangkan Mayjen Soeharto ditugaskan untuk memulihkan keamanan, dan ketertiban akibat Gerakan 30 September. Keputusan presiden itu diumumkan melalui RRI pada pukul 13.30 tanggal 3 Oktober 1965.

Tanggapan Presiden Soekarno mengenai Gerakan 30 September dinyatakan dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor sebagai berikut, “Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontra-revolusi dari apa yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’. Juga presiden tidak membenarkan apa yang dinamakan ‘Dewan Revolusi’. Hanya saya yang bisa mendemisioner kabinet, bukan orang lain.

Mengenai penyelesaian masalah Gerakan 30 September digariskan bahwa yang berkaitan dengan aspek-aspek politis akan diselesaikan oleh presiden, aspek militer-administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto, serta mengenai aspek militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto.

B. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP G-30S/PKI

Sarwo Edhie Wibowo, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925 – meninggal di Jakarta, 9 November 1989 pada umur 64 tahun. Beliau adalah komandan RPKAD yang ditugasi untuk melumpuhkan kekuatan PKI usai terjadinya insiden G-30S/PKI.

Diumumkannya pernyataan presiden yang mengutuk Gerakan 30 September mengungkap fakta bahwa PKI yang mendalangi gerakan tersebut. Akibatnya, kemarahan rakyat terhadap PKI semakin meningkat, yang dilampiaskan melalui berbagai aksi seperti pembakaran gedung kantor pusat PKI di Jalan Kramat Raya, rumah-rumah tokoh PKI, dan kantor-kantornya. Di beberapa tempat juga muncul aksi corat-coret yang menuntut agar para pemimpin PKI diadili, sedangkan di kalangan mahasiswa dan pelajar berkembang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI.

Operasi pembersihan terhadap sisa-sisa Gerakan 30 September pada tanggal 9 Oktober 1965 berhasil menangkap Kolonel A. Latief, seorang komandan yang telah dipecat dari Brigade Infanteri/Kodam V Jaya. Letnan Kolonel Untung tertankap pada tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal dalam upaya melarikan diri ke Jawa Tengah. Sementara itu, Aidit dalam pelariannya ke Blitar mengirim surat kepada presiden yang antara lain mengusulkan agar melarang pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk Gerakan 30 September serta melarang adanya saling tuduh dan saling menyalahkan sehingga kemarahan rakyat terhadap PKI akan reda. Namun, aksi-aksi rakyat untuk melampiaskan kemarahannya terhadap PKI terus berjalan. Kemarahan tersebut terjadi karena PKI sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap lawan-lawan politiknya melalui aksi sepihak. Pemberantasan terhadap PKI yang meluas di Jawa Tengah berhasil setelah mendapat bantuan dari pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.

Pada tanggal 10 November 195, D.N. Aidit selaku Ketua Sentral Comite PKI mengeluarkan “Instruksi Tetap” yang ditujukan kepada seluruh Komite Daerah Besar PKI se-Indonesia. Instruksi Tetap itu, antara lain menyebutkan apabila ketua berhijrah ke negara tetangga, pokok kegiatan organisasi adalah sebagai berikut.
a. Menjamin berlangsungnya partai.
b. Daerah-daerah basis Jawa tetap dipertahankan.
c. Pembubaran partai dan lain-lain sebagai taktik demi terjaminnya perjuangan jangka panjang dianjurkan apabila setelah itu dibuat Komite Daerah Besar, Komite Sentral, dan lain-lain yang baru.
d. Mulai sekarang hindarkan perlawanan frontal, kita bergerak dengan Program C, sesuai dengan instruksi Komite Sentral tanggal 25 September 195.
e. Perlu dijamin hubungan segitiga, Sosro dan Ceweng, yang paling aman adalah melalui perwakilan negara tetangga.

D.N. Aidit tertangkap pada tanggal 22 November 1965 di dekat Solo, dan tidak lama kemudian ditembak mati. Suparjo ditangkap pada awal tahun 1967. Nyono, Sudisman, dan Syam ditangkap pada tengah malam tanggal 9 Maret 1967, sedangkan Lukman ditembak mati. Pemimpin-pemimpin PKI yang belum tertangkap berusaha melakukan konsolidasi. Usaha itu tercantum dalam Tri Panji Partai yang antara lain menyebutkan mempersiapkan pemberontakan petani bersenjata. Mereka secara diam-diam dan rahasia mempersiapkan perjuangan jangka panjang dengan membentuk Komite Proyek  yang akan dibentuk di berbagai daerah dengan tujuan menyusun kembali kekuatan gerakan “Desa Mengepung Kota”.

Salah satu Komite Proyek yang menonjol adalah Komite Proyek Blitar Selatan yang sejak tahun 1968 mulai menyusun kekuatan bersenjata. Rakyat di daerah tersebut berhasil dipengaruhi sehingga apabila ditanya mereka melakukan gerakan 3T (tidak tahu, tidak mengerti, tidak kenal). Operasi penumpasan terhadap Komite Proyek Blitar Selatan diberi nama Operasi Trisula yang dilancarkan mulai tanggal 3 Juli 1968. Untuk mengimbangi gerakan 3T dilancarkan gerakan 3M (menyerah, membantu, atau mati). Taktik itu berjalan dengan sangat baik. Basis pertahanan pemberontakan terdiri atas ruba-ruba (ruangan bawah tanah) yang berjumlah sekitar 216 buah. Operasi Trisula tersebut berhasil menangkap 850 anggota PKI, di antaranya 13 tokoh tingkat Komite Sentral dan 12 tokoh tingkat Komite Daerah Besar.

Operasi penumpasan terhadap PKI juga dilakukan di daerah Pegunungan Lawu dan Kendeng di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Operasi yang diberi nama Operasi Kikis itu berhasil menghancurkan kompro-kompro (Komite Proyek) dan menangkap sekitar 200 orang anggota PKI. Operasi lainnya dilakukan di Purwodadi setelah diketahui bahwa di daerah itu PKI telah membangun STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). PKI kemudian memindahkan kegiatannya ke daerah Merapi-Merbabu Complex (MMC). Dalam operasi yang dilancarkan di daerah itu berhasil ditangkap orang kedua dalam Biro Khusus PKI, yaitu Pono (Supono Marsudijoyo).


Sumber :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.org

7 comments:

  1. Great article, Thanks for your great information, the content is quiet interesting. I will be waiting for your next post.

    ReplyDelete
  2. Great article. Thanks for your great information, the content is quite interesting. I will be waiting for your next post.

    ReplyDelete
  3. oke mas aku jdi mengerti apa itu pki..

    ReplyDelete
  4. bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi konflik di berbagai daerah tentang g 30 s pki

    ReplyDelete
  5. Very interesting tips shared by you. I really like to read your blogs as they contains very important and informative content. I appreciate your efforts. Cheers.

    ReplyDelete
  6. I saved it as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me what you think.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.