Pages

Monday, 23 June 2014

Pengkhianatan G-30S/PKI


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara
.
.
A. BERBAGAI AKSI PKI SEBELUM PERISTIWA G-30S/PKI


Amir Syarifuddin (atas) dan Musso, yang merupakan tokoh utama dalam aksi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Keduanya dihukum tembak mati.


Tan Malaka, tokoh yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR).

Pemberontakan PKI Madiun memiliki latar sejarah panjang. Sejak awal kemerdekaan, Amir Syarifuddin telah melakukan persiapan. Pada tanggal 24 Mei 1946, dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan, pimpinan TKR dan laskar-laskar disepakati bahwa Badan Pendidikan Tentara dialihkan dari Markas Besar TRI ke Kementerian Pertahanan. Nama badan ini pun diubah menjadi Staf Pendidikan Politik dan Tentara (Pepolit). Pepolit dipimpin Sukono Djojopratignjo dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada perkembangannya, Pepolit dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk kepentingan politiknya. Akibatnya Pepolit ditolak oleh para panglima divisi dan para komandan pasukan. Kemudian dibentuk Biro Perjuangan. Namun, Biro Perjuangan ini juga dimanfaatkan tokoh yang sepaham dengan Amir Syarifuddin. Pada tanggal 3 Juni 1947,dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembentukan itu tidak mendapat dukungan dari anggota laskar yang berhaluan komunis. Mereka pun membentuk TNI Bagian Masyarakat dan menunjuk Ir. Sakirman sebagai ketua. Amir Syarifuddin sendiri mendukung didirikannya badan ini, meski ditentang keras oleh PNI dan Masyumi. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, presiden menunjuk Wakil Presiden Moh Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Hatta bertugas melanjutkan perundingan dengan Belanda, di tengah rongrongan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh di bawah FDR mengadakan pemogokan di sejumlah pabrik karung Delanggu, Klaten. Bersamaan dengan maraknya kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948, Musso seorang tokoh kawakan PKI, yang telah bermukim di Moskow sejak tahun 1926, kembali ke Indonesia. Musso sangat menentang kebijakan yang dilakukan Kabinet Hatta. Terutama saat Kabinet Hatta menjalankan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) yang bertujuan untuk penghematan Angkatan Perang karena sedang terjadi inflasi.

Sebagai bentuk pertentangan politik terjadilah insiden antara FDR/PKI dengan kelompok komunis lain, pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Tak lama setelah insiden itu, terjadi juga insiden yang terjadi antara FDR/PKI dengan pasukan TNI. Pada tanggal 18 September 1948 tokoh-tokoh PKI berkumpul di Madiun untuk memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Kejadian itu berlanjut dengan pemberontakan PKI Madiun. PKI mengangkat Kolonel Djokosuyono menjadi “Gubernur Militer” dan kemudian menguasai kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan anarkisme dengan menganiaya pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin-pemimpin partai Non-PKI, alim ulama dan golongan lain yang dianggap musuh.

Untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun, pemerintah menerapkan Gerakan Operasi Militer (GOM) I. Presiden Soekarno dalam suatu pidatonya mengajak rakyat Indonesia untuk menentukan sikap, memilih Soekarno-Hatta atau memilih Musso-Amir. Panglima Jenderal Soedirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Divisi II di Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Soengkono, Panglima Divisi I di Jawa Timur, untuk memimpin kekuatan TNI dan Polisi dalam rangka menumpas kaum pemberontak.

Hanya dalam kurun waktu dua minggu, tepatnya pada tanggal 30 September 1948, pukul 16.15 Kota Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Meski operasi penumpasan telah selesai, akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, tokoh-tokoh pemberontak PKI Madiun belum sempat diadili. Tak sedikit dari mereka berhasil meloloskan diri. Meski demikian, Musso dan Amir Syarifuddin berhasil dilumpuhkan dan dihukum mati.

Pada kurun waktu tahun 1956 hingga 1964,PKI mengikuti strategi Moscow, yaitu transisi damai menuju komunisme. Dengan strategi itu, PKI berusaha mendapatkan kekuasaan tertinggi dengan jalan membentuk pemerintahan demokratis nasionalis yang akan diwujudkan dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Akan tetapi, adanya perpecahan antara Uni Soviet dan China mengenai ajaran dan strateginya menyebabkan PKI memindahkan haluannya dari Moscow (Uni Soviet) menuju ke Peking (China) selama tahun 1963 dan 1964. Sejak saat itu, muncullah gagasan revolusi agraria sebagai jalan menuju kekuasaan.

PKI kemudian melakukan mobilisasi besar-besaran terhadap anggotanya dan melakukan penyusupan (infiltrasi) pada departemen-departemen pemerintahan. Upaya PKI itu dilakukan secara terus-menerus sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Akan tetapi, di beberapa daerah terjadi konfrontasi yang meningkat menjadi aksi pemogokan dan aksi-aksi sepihak yang bersifat kekerasan dengan tujuan menyingkirkan musuh-musuhnya.

Aksi-aksi pemogokan telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api di berbagai daerah, seperti Purwokerto (Januari 1964), Kaliyasa (6 Februari 1964), Kroya (30 April 1964), Cirebon(14 Mei 1964), Semarang (6 Juli 1964), TanahAbang (18 Agustus 1964), Bandung (31 Agustus 1964), dan Tasikmalaya (11 Oktober 1964). Pelaku aksi pemogokan tersebut adalah Serikat Buruh Kereta Api, sebuah organisasi buruh di bawah naungan SOBSI.

Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukanoleh ormas-ormas PKI di beberapa wilayah, antara lain Indramayu (16 Oktober 1964), Kanigoro (13 Januari 1965), Bandar Betsy (14 Mei 1965), dan pengrusakan kantor Gubernur Jawa Timur (27 September 1965). Dalam aksi-aksinya itu, mereka sering mengucapkan jargon-jargon politiknya dengan nada kekerasan, seperti “ganyang setan-setan desa”, “ganyang tujuh setan kota”, “ganyang Kabir“ (Kapitalis birokrat), dan “ganyang Neokolim”.

B. PERSETERUAN ANTARA PKI DAN ANGKATAN DARAT

D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1965 PKI menjadi kekuatan ke-3 setelah Presiden dan Angkatan Darat.

Keadaan ekonomi yang memprihatinkan pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi lahan subur bagi pertumbuhan PKI. Rakyat yang miskin menjadi sasaran PKI untuk melancarkan propaganda politiknya. Oleh karena itu, jumlah anggota PKI diperkirakan telah mencapai 20 jutaan orang penduduk ketika itu. PKI merupakan organisasi besar dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia. Di samping itu, didukung oleh puluhan organisasi massa, seperti serikat buruh (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Awal tahun 1965 hingga September 1965 merupakan masa-masa ofensif radikal yang ditangani oleh Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit bersama para kelompok-kelompoknya.

Sementara itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang juga mengemban tugas kemasyarakatan. Oleh karena itu, Angkatan Darat memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Ketika perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing diambil alih oleh pemerintah Indonesia (nasionalisasi), banyak perwira AD yang mendapat tugas sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan itu. Perkembangan tersebut tidak disambut baik oleh PKI. Para perwira itu menjadi sasaran aksi PKI yang kemudian mereka namakan sebagai Kabir (Kapitalis Birokrat). Oleh karena itu, slogan PKI yang populer pada tahun 1965 adalah “ganyang kabir”.

Seiring dengan banyaknya partai politik dan organisasi massa yang telah dibubarkan oleh presiden, terdapat segitiga kekuatan ketika itu, yaitu PKI, Angkatan Darat, dan Presiden. Adanya hubungan yang tidak harmonis antara PKI dan Angkatan Darat semakin mengukuhkan kedudukan presiden sebagai penengah.

Berbagai fakto-faktor peristiwa yang terjadi sebelum timbulnya pemberontakan G30 S/PKI adalah sebagai berikut.

I. Angkatan Darat Menolak Pembentukan Angkatan Ke-5

Meskipun telah memiliki jumlah anggota yang besar, PKI merasa kekuatan militernya masih sangat lemah apalagi bila menghadapi Angkatan Darat. Oleh karena itu, PKI sangat berkepentingan pada pembentukan Angkatan Ke-5 yang terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Ke-5 merupakan gagasan Menteri Luar Negeri China Chou Enlai dalam pidatonya ketika berkunjung ke Jakarta pada awal tahun 1965. Chou En-lai menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Ke-5. Gagasan tersebut kemudian dijadikan dalih oleh pimpinan PKI untuk memperkuat pertahanan dalam konfrontasi dengan Malaysia.

Ketika PKI terus mendesak untuk mewujudkan Angkatan Ke-5, Angkatan Darat dengan tegas menolaknya. Penolakan itu dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika Angkatan Ke-5 berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang cukup profesional. Dan yang dimaksudkan janji China akan memasok 100.000 senjata adalah senjata yang hanya akan diberikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Angkatan Darat dalam melakukan konfrontasi dengan Malaysia, dalam rangka Dwikoranya, bukan ditujukan untuk diberikan kepada rakyat biasa.

II. Angkatan Darat Menolak Nasakomisasi

Pada tanggal 24 Mei 1965, presiden memanggil Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Ahmad Yani untuk membahas Nasakomisasi. Keesokan harinya, Ahmad Yani memberikan suatu pernyataan bahwa “hakiki Nasakom itu adalah semangatnya dan bukan pengotakannya secara kompartemen”. Dengan kata lain, Angkatan Darat menolak masuknya unsur-unsur politik seperti yang diharapkan dalam Nasakomisasi itu.

Pada tanggal 30 Juli 1965 dalam suatu pertemuan dengan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) dan sejumlah panglima daerah, secara terbuka Jenderal Ahmad Yani menegaskan bahwa Angkatan Darat tidak dapat menerima Nasakomisasi. Jenderal Ahmad Yani juga dengan tegas menolak pembentukan Angkatan Ke-5 dalam bentuk apa pun. Satuan-satuan Pertahanan Sipil (Hansip) yang berada di bawah pengawasan Angkatan Darat dianggap sudah cukup.

III. Angkatan Darat Menolak Poros Jakarta-Peking dan Konfrontasi dengan Malaysia

Pembentukan poros Jakarta-Peking didorong oleh suatu keyakinan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio bahwa kemenangan sosialisme atas kapitalisme sebagai suatu yang tidak terelakkan lagi. Kekuatan-kekuatan kapitalis Barat yang mereka sebut sebagai kekuatan-kekuatan lama (Oldefo) akan dikalahkan dengan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru (Nefo) yang dipimpin oleh Uni Soviet dan China. Gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia-Afrika akan menciptakan sebuah tata dunia baru yang penuh dengan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia erat dengan Moskow. Kemudian pada tahun 1964, menjadi lebih condong ke China dengan membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang. Presiden meletakkan dasar poros baru itu dalam suatu pidatonya di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1964, “… tidak ada arwah jahat, tidak ada jin, tidak ada setan yang akan mencegah Korea, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia … dalam menyatukan diri mereka dalam gerak maju ke arah sebuah Dunia Baru.

Pada tanggal 3 Desember 1964 dikeluarkan pernyataan bersama yang menunjukkan sebuah persetujuan yang luas antara China dan Indonesia. Pernyataan bersama itu menegaskan kembali dukungan Peking terhadap perjuangan Indonesia untuk mengganyang Malaysia karena konspirasi (persengkongkolan) neo-kolonialis itu mengancam perdamaian dan melumpuhkan pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan yang akan digunakan dalam konfrontasi itu terdiri atas dua unsur sebagai berikut.
1.) 10.000 gerilyawan Indonesia akan dimobilisasi melintasi Selat Malaka ke arah Malaysia Tengah dan Malaysia Selatan.
2.) Gerilyawan komunis China yang telah lama bersembunyi di perbatasan Thailand sejak pemberontakan mereka yang gagal di Malaysia sepuluh tahun lalu juga akan dimobilisasi.

Dr. Subandrio yakin bahwa Armada Ke-7 Amerika Serikat tidak akan campur tangan sehingga kekuatan negara-negara persemakmuran di Malaysia tidak akan mampu menahan serangan yang bercabang dua itu. Apalagi Partai Komunis China dan Uni Soviet juga berjanji akan memberikan bantuannya.

Sementara itu, pihak Angkatan Darat tidak menyambut dengan baik adanya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang dan konfrontasi dengan Malaysia karena hanya akan membantu China meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Pada tanggal 1-5 April 1965 diselenggarakan seminar di Gedung SESKOAD di Bandung yang dihadiri oleh delapan jenderal, yaitu Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, M.T. Haryono, dan S. Parman. Pembicaraan seminar itu difokuskan pada adanya “ancaman dari utara”, yaitu ekspansi komunis China melalui konflik bersenjata di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Seminar itu menghasilkan sebuah doktrin strategis politis AD yang disebut Tri Ubaya Cakti.

C. PELAKSANAAN GERAKAN 30 SEPTEMBER PKI 1965 (G-30S/PKI 1965)

Menjelang terjadinya peristiwa G-30S/PKI, di Madiun secara berturut-turut terjadi demonstrasi yang melibatkan hampir semua ormas PKI, yang meneriakkan yel-yel ganyang kabir, ganyang komprador, antek Neokolim, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi pula di Solo dan Klaten. Pada hari Rabu tanggal 29 September 1965 terjadi hal serupa di Jalan Thamrin Jakarta. Dalam demo di Jakarta itu terdapat spanduk dengan tulisan yang mencolok “Tunggu apa lagi?

I. Penculikan Perwira Angkatan Darat

Kamis tanggal 30 September 1965 merupakan hari yang sibuk bagi Gerakan 30 September PKI. Suatu persiapan diselenggarakan di Lubang Buaya pada pukul 10.00 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo yang dihadiri oleh Latief, Suyono, Supeno, Suradi, Sukrisno, Kuncoro, Dul Arief, Syam, dan Pono. Untung menjelaskan lokasi Central Komando (Cenko) I, metode komunikasi antara unit-unit, koordinasi aktivitas-aktivitas mereka, sandi-sandi, logistik, transportasi, suplai senjata, dan detail-detail teknis militer lainnya. Semua persiapan itu dilakukan selama siang hari tanggal 30 September 1965.

Pada tanggal 30 September 1965 malam, Aidit bertemu dengan Mayor Jenderal Pranoto di rumah Syam. Aidit dan Pranoto kemudian dibawa ke rumah Sersan Suwardi di Halim pada pukul 23.00. Di tempat itu, Aidit mengarahkan seluruh operasi dan menyiapkan penyelesaian politik (pergantian kekuasaan) setelah pembersihan para jenderal dilakukan. Kemudian dibuat persiapan di rumah Komodor Susanto di Halim untuk membentuk Kabinet Gotong-Royong dan membuat rencana pengunduran diri presiden karena alasan kesehatan.

Sekitar pukul 01.30 dini hari tanggal 1 Oktober 1965, tujuh kelompok Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Dul Arief dan ditugaskan untuk menculik para jenderal meninggalkan Pondok Gede. Selanjutnya, atas perintah Kolonel Untung pada pukul 04.00 pagi Batalion 454 dan 530 mengepung istana dan mengendalikan Stasiun RRI Pusat dan Gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Enam jenderal yang menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI adalah sebagai berikut.
1.) Letnan Jenderal Ahmad Yani (Men/Pangad).
2.) Mayjend Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi III Pangad).
3.) Mayjend R. Suprapto (Deputi II Pangad).
4.) Mayjend Siswondo Parman (Asisten I Pangad).
5.) Brigjend. Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
6.) Brigjend. Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman).

Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution (Menko Hankam/Pangab) berhasil lolos dari penculikan. Akan tetapi, putrinya Ade Irma Suryani terluka parah karena tembakan penculik dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Ajudan A.H. Nasution, Letnan Satu Pierre Andries Tendean menjadi sasaran penculikan karena wajahnya sangat mirip dengan Jenderal Nasution. Ketika itu juga tertembak Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Waperdam II Dr. J. Leimena yang rumahnya berdampingan dengan rumah Nasution.

Menurut kesaksian Sersan Kepala Bungkus, pasukan yang bertugas ke rumah D.I Panjaitan mendapat perlawanan sehingga operasi itu terlambat. Ketika pasukan penculikakan membawa jenazah Panjaitan, seorang polisi bernama Sukitman lewat sedang menuju ke posnya. Komandan Pasukan Cakrabhirawa khawatir dia bisa menjadi saksi, maka Sukitman kemudian juga dibawa ke Lubang Buaya dan diserahkan kepada Komandan Pasukan Pasopati Dul Arief.

Dul Arief muncul di Cenko I sekitar pukul 05.50 melaporkan bahwa para jenderal telah “diamankan” dan dimasukkan ke Lubang Buaya, tetapi Nasution berhasil lolos. Laporan itu disampaikan kepada D.N. Aidit melalui Suyono yang bertindak sebagai kurir bagi Syam, Aidit, dan Omar Dhani. Laporan tentang lolosnya Nasution membuat D.N. Aidit dan para koleganya terkejut karena akan menimbulkan masalah besar. Untuk itulah, Suparjo menyarankan agar operasi dilakukan sekali lagi. Suparjo yakin bahwa tindakan ofensif harus dilaksanakan saat itu juga karena musuh selama dalam 12 jam berada pada keadaan bingung dan panik. Saat berada di istana, ia melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi, para pemimpin gerakan pemberontakan itu tidak melakukan apa-apa. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi pemberontakan mereka.

Di Jawa Tengah, gerombolan PKI juga mengadakan pembunuhan terhadap perwira TNI AD. Kolonel Katamso, Komandan korem 072 Kodam VII Dponegoro dan kepala stafnya Letkol Sugiono juga turut menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI. Keduanya dibawa ke Kentungan sebelah utara Yogyakarta dan kemudian dibunuh pada 30 September 1965.

II. Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia

Melalui RRI pada pukul 07.20 dan diulang pada 08.15, Letnan Kolonel Untung mengumumkan Dekrit No. 1 tentang Gerakan 30 September 1965. Isi dari dekrit tersebut adalah sebagai berikut.
DEKRIT No. I
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

1. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnja, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya sebagai "Dewan Jenderal" yang telah merencanakan coup (kudeta) menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965.

2. Sejumlah jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibukota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan “Gerakan 30 September”. “Gerakan 30 September” adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata diluar Angkatan Darat.

3. Untuk melancarkan tindak-lanjut daripada 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

4. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September.

5. Dengan jatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemennya masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. Menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.

6. Sebagai alat dari pada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Provinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di Kecamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat jang terdiri dari orang-orang jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

7. Presidum Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dewan Revolusi.

8. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat diatasnya tentang susunan lengkap anggota dewan. Dewan-Dewan Revolusi Provinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidum Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Provinsi, dan Dewan Revolusi kecamatan dan desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Jakarta, 1 Oktober 1965.

Komandan..................: Letnan Kolonel Untung
Wakil Komandan I...........: Brigdjen Supardjo
Wakil Komandan II...........: Letnan Kolonel Udara Heru
Wakil Komandan III...........: Kolonel Laut Sunardi
Wakil Komandan IV...........: Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah ditandatangani sendiri kedudukannya sebagai Komandan gerakan 30 September” merangkap “Ketua Dewan Revolusi Indonesia” berturut “Keputusan No 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia” dan “Keputusan No 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat” dan telah mengirimkan/menyuruh mengirimkan untuk disiarkan selalui siaran Sentral Radio Republik Indonesia dengan maksud tujuan membujuk masyarakat pada umumnya dan tamtama serta bintara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada khususnya untuk mendukung Gerakan 30 September.

Isi Keputusan No I dan Keputusan No 2 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN No. I
TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

Memenuhi isi Dekrit No I tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia:
1. Letnan Kolonel Untung, (Ketua Dewan)
2. Brigdjen Supardjo, (Wakil Ketua I Dewan)
3. Letnan Kolonel Udara Heru, (Wakil Ketua II Dewan)
4. Kolonel Laut Sunardi, (Wakil Ketua III Dewan)
5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, (Wakil Ketua IV Dewan)
6. Omar Dhani (Laksamana Madya Udara)
7. Sucipto Yudodihardjo (Inspektur Djenderal Polisi)
8. E. Martadinata (Laksamana Madya Angkatan Laut)
9. Dr Subandrio
10. Dr. J Leimena
11. Ir. Surachman
12. Fatah Jasin (golongan Agama)
13. K.H. Sirajudin Abas (golongan Agama)
14. Cugito (golongan Komunis)
15. Aruji Kartawinata
16. Syiauw Ghiok Tyan
17. Sumarno S.H.
18. Hartono (Mayjen KKO)
19. Sutarto (Brigdjen Polisi)
20. Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat)
21. Yahya S.H (Front Pemuda Pusat)
22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
23. Bambang Kusnohadi (PPMI)
24. Rahman (Wakil Sekjen Front Nasional)
25. Hardoyo (Mahasiswa)
26. Basuki Rachmat (Mayjen AD)
27. Ryakudu (Brigdjen AD)
28. Solikhin (Brigjen AD)
29. Amir Makhmud (Brigdjen AD)
30. Andi Rifai (Brigjen AD)
31. Sudjono (Mayor Angkatan Udara)
32. Leo Watimena (Komodor Angkatan Udara)
33. Dr. Utami Suryadarma
34. A. Latief (Kolonel AD)
35. Umar Wirahadikusuma (Mayjen AD)
36. Ny. Supeni
37. Ny. Mahmudah Mawardi
38. Ny. Suharti Suwarto
39. Fatah (Kolonel AD)
40. Suharman (Kolonel AD)
41. Samsu Sutjipto (Kolonel Angkatan Laut)
42. Suhardi (Wartawan)
43. Drs. Sumartono (Komisaris Besar Polisi)
44. Junta Suwardi
45. Karim D.P. (Persatuan Wartawan Indonesia)

N.B.:
A. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang di antara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.
B. Semua anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memberi hak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan Angkatan Bersenjata tetap dengan pangkat lama, kecuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September atau yang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd.

(Letnan Kolonel Untung)


Keterangan tambahan : Namun daftar nama yang disebutkan di atas sebenarnya merupakan perintah panggilan "mengabdi" pada Dewan Revolusi. Oleh sebab itu, sebagian tokoh-tokoh yang disebutkan di atas yang tidak tahu menahu sempat heran mengapa nama mereka ada di atas, khususnya Mayjen Umar Wirahadikusumah yang sempat mengkonfirmasi pada MBAD benar tidaknya isi keputusan dalam dekrit ini.

Dengan mencermati daftar keanggotaan Dewan Revolusi tersebut tampak bahwa lembaga ini dikendalikan oleh PKI. Dari 45 anggotanya, 21 orang merupakan binaan langsung PKI. Bahkan, jumlah ini bisa bertambah bila para pendukung terselubung dari anggota Dewan Revolusi itu diketahui. Keputusan tersebut telah membuka tabir yang sebenarnya dari G-30S/PKI, yaitu merebut kekuasaan yang didahului dengan penculikan para Jenderal AD. Hal itu dilakukan karena para Jenderal AD dianggap sebagai penghalang utama tujuan mereka.


Sources :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Indonesiakaya.com

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.