Pages

Friday, 30 May 2014

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

A. SISTEM POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN

Roeslan Abdulgani, menjabat sebagai wakil ketua DPA pada masa Demokrasi Terpimpin.


DPRGR Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda resmi dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Dalam Kabinet Kerja, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja meliputi masalah-masalah sandang, pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat.

Selanjutnya, dengan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chairul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1959. DPA ini dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan ini berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).

Pada mulanya, DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN pada tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Karena adanya penolakan tersebut, dikeluarkanlah Penpres No. 3 Tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rakyat (DPR-GR). Para anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

Dalam komposisi anggota DPR-GR itu, perbandingan jumlah golongan nasionalis :Islam : komunis adalah 44 : 43 : 30. Namun setelah dilakukan penambahan, perbandingan itu berubah menjadi 94 : 67 : 81. Dengan demikian, partai yang paling diuntungkan dari kebijakan presiden tersebut adalah PKI. Dalam pidato presiden pada pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 disebutkan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manifesto Politik (Manipol), merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sidang pada bulan September 1959, DPA secara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden itu dijadikan GBHN dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pengesahannya sebagai GBHN melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960.

Para tokoh yang menentang pembentukan DPR-GR bergabung dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Di dalamnya bergabung beberapa tokoh dari NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslim, PSII, IPKI, dan Masyumi. Pada akhir bulan Maret 1960, Liga Demokrasi mengeluarkan suatu pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk membentuk DPR-GR hendaknya ditangguhkan. Ir. Djuanda selaku pejabat presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri bersikap toleran terhadap tuntutan Liga Demokrasi tersebut. Akan tetapi, setelah Presiden Soekarno tiba di tanah air Liga Demokrasi dibubarkan. Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Nasional, yaitu suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri.

TNI dan Polisi pada tahun 1964 dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran social-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan “politik adalah panglima” seperti yang dilancarkan oleh PKI, usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Kori).

B. NASAKOM DAN PERAN PKI

Presiden Soekarno dan Aidit ketika bertemu dalam suatu acara.


Koran-koran yang digunakan untuk kampanye PKI dalam rangka menyingkirkan lawan politiknya.


Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utamanya. Dengan landasan politik Manipol, PKI menyatakan bahwa ”revolusi belum selesai”. Dengan dalih itu, PKI mengajak rakyat Indonesia untuk menyelesaikan tahapan-tahapan revolusi, yakni dari tahap nasional-demokratis dan tahap sosialistis.

Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan, sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1964, Ketua CC PKI, D.N. Aidit berceramah di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramahnya tersebut, Aidit menyatakan, “Bila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Pancasila.” Selanjutnya, ketika terjadi heboh di masyarakat, Aidit berupaya meluruskannya dengan mengatakan, “Dan di sinilah sebetulnya Pancasila sebagai alat pemersatu sebab bila kita sudah ‘satu’ semuanya para saudara, Pancasila tidak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu bukan? Kalau sudah ‘satu’ semuanya apa yang kita persatukan lagi?”.

Pada masa demokrasi terpimpin, PKI memang mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan mengajukan juga calon-calon lain, tetapi usaha itu menemui kesulitan karena Presiden Soekarno masih memberikan dukungan yang besar kepada PKI.

TNI-AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan oleh PKI di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI-AD melaporkan hal itu kepada Presiden Soekarno. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, TNI-AD mengadakan tindakan pengawasan terhadap PKI. Surat kabar PKI, Harian Rakyat dilarang terbit dan dikeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit beserta kawan-kawannya. Di tingkat daerah, kegiatan-kegiatan PKI dibekukan. Tindakan pimpinan TNI-AD itu tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan agar putusan itu dicabut. Bahkan, Presiden tidak jarang menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak berkomunistofobia.

Dalam tahun 1964, Pimpinan Partai Murba menemukan dokumen perjuangan PKI yang berjudul Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. D.N. Aidit menyangkal dengan mengatakan bahwa dokumen itu adalah dokumen fitnah. Presiden Soekarno menanggapi dokumen itu dengan mengatakan, “Bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Neokolim, maka setiap sengketa di antara unsur-unsur dalam negeri supaya diselesaikan secara musyawarah.” PKI kemudian membalas dengan melontarkan opini bahwa Partai Murba memecah-belah persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Soekarno. Atas tuduhan itu, pemimpin Partai Murba, Sukarni, ditangkap dan partainya dibekukan oleh Presiden Soekarno.

Sejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam kabinet. Usaha-usaha PKI untuk duduk dalam kabinet antara lain dilakukan dengan aksi-aksi corat-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan bentuk kabinet Nasakom tahun ini juga. Mereka juga mengampanyekan retooling pembantu-pembantu presiden yang anti-Nasakom serta mendesak agar dibentuk Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom. Melalui kampanye pers, radio, dan poster, PKI menggambarkan aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya yang tidak sejalan dengan mereka sebagai setan desa, setan kota, kabir (kapitalis-birokrat), yang harus dibasmi. Tindakan PKI itu bertujuan untuk mematahkan peminaan keamanan territorial oleh TNI-AD, sedangkan tujuan politiknya adalah menguasau desa-desa untuk mengepung kota, seperti yang diajarkan oleh Mao tse Tsung.

Sebagai reaksi dari terror-teror yang dilakukan oleh PKI, di kalangan budayawan muncullah Manifestasi Kebudayaan (Manikebu). Dari kalangan wartawan dan penerbit surat kabar muncullah kelompok Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Kedua kelompok itu dengan caranya sendiri berupaya untuk melepaskan belenggu absolutism PKI yang mengekang kreativitas mereka. Namun, Manifestasi Kebudayaan dan BPS ini justru kemudian dibubarkan dengan tuduhan mendapat bantuan dana oleh CIA.

PKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI sehingga partai itu akhirnya terpecah menjadi dua. Sebagian yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi oleh tokoh PKI, Ir. Surachman sehingga haluannya mirip dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh marhaenis gadungan kemudian membentuk pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep yang berhaluan marhaenis dan PNI Alsur (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan komunis.

Satu-satunya kekuata pengimbang yang dapat menggagalkan usaha PKI adalah ABRI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya pada usaha untuk menguasai ABRI. Usaha itu dilakukan dengan cara menyusupkan kader-kadernya dan membina simpatisan-simpatisan serta menjelek-jelekkan atau memfitnah para pimpinan ABRI.

C. POLITIK LUAR NEGERI NEFO DAN OLDEFO

Pasukan sukarelawan yang akan diterjunkan dalam rangka Dwikora.


Suasana pembukaan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di kompleks olahraga Senayan.

Pada awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam kegiatan internasional. Hal itu tampak dalam hal-hal sebagai berikut.
a. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).
b. Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB berjudul To Built the World Anew yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.
c. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Block).
d. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di Jakarta, 24 Agustus - 4 September 1962.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin renggang karena mereka dianggap pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur semakin erat. Hal itu disebabkan Uni Soviet dan China bersedia memberikan bantuan kredit dalam pembelian peralatan militer sehingga Indonesia dapat melengkapi angkatan perangnya sendiri secara modern. Indonesia kemudian mengondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu sebagai berikut.
a. Oldefo (Old Established Forces) adalah kubu negara-negara barat yang pro Neo-kolonialis dan imperialis, kapitalis serta liberalis.
b. Nefo (New Emerging Forces) adalah kubu bangsa-bangsa yang tertindas yang progresif dan revolusioner menentang kesewenang-wenangan negara imperialis dan neo-kolonialisme.

Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia yang dianggap sebagai proyek Neokolim (Neo-kolonialisme Imperialisme). Presiden Soekarno menentang keras pembentukan negara persemakmuran Federasi Malaysia dengan menggabungkan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara, yaitu Persatuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Serawak. Presiden Soekarno menganggap pembentukan federasi tersebut akan membahayakan Nefo. Oleh karena itu, dalam rangka mengganyang Malaysia, pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), antara lain:
a. Perhebat ketahanan revolusi nasional Indonesia.
b. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Dalam rangka melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia itu dibentuklah Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Udara. Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki daerah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur (Kalimantan Utara).

Seiring dengan pelaksanaan politik Nefo-Oldefo tersebut, pada masa Demokrasi Terpimpin juga dijalankan Politik Mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan suatu mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk itu diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek besar yang menelan biaya miliaran rupiah itu, misalnya penyelenggaraan Ganefo (Games of the New Emerging Forces). Untuk itu dilakukan pembangunan kompleks olahraga Senayan yang di dalamnya meliputi pula biaya perjalanan berbagai delegasi asing. Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah pukulan yang amat berat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB.

D. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN

Suasana antrian beras yang terjadi pada saat krisis ekonomi di masa Demokrasi Terpimpin.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Dapernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin sebagai Wakil Ketua I. Dalam waktu sekitar satu tahun, dewan ini berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasionl Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969. MPRS menyetujui rancangan tersebut melalui Tap. No.2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Dapernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bappenas mempunyai tugas menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut.
a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-
b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000,- menjadi Rp. 100,-
c. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,- dibekukan.

Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan suatu landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi EKonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari segala sisa-sisa imperialism untuk mencapat tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat telah memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem Etatisme, artinya “masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak yang diabaikan”. Akibarnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga 40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar pada tahun 1965. Pada bulan Januari hingga Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan penerimaan negara hanya Rp. 3,5 miliar. Defisit yang semakin meningkat diatasi dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi.

Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 diambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000,- menjadi Rp. 1,- sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 10 kali lipat disbanding uang rupiah yang lama. Akan tetapi, di dalam masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada uang rupiah yang lama. Upaya pemerintah untuk menekan angka inflasi itu justru malah meningkat angka inflasi itu sendiri.

Kegagalan berbagai kebijakan moneter itu semakin parah karena pemerintah tidak pernah mau mempunyai kemauan politik yang kuat untuk menghemat setiap pengeluarannya. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah banyak menjalankan proyek dari Politik Mercusuar. Akibatnya, pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang semakin besar sehingga inflasi meningkat dan harga-harga barang membumbung tinggi. Tingkat kenaikan harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, sebesar 200% - 300% dari tahun sebelumnya.


Dalam rangka pelaksanaan ekonomi Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua elemen bank negara ke dalam satu bank sentral. Untuk itu dikeluarkanlah Penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Bank tersebut bertugas sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan peleburan bank-bank negara, seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Sources :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*derekkereta.wordpress.com
*bukan.us
*sahadbayu.wordpress.com
*akubuku.blogspot.com
*aksesoriso.blogspot.com
*aliengalau.blogspot.com
*www.indosoccer.org
*www.delcampe.net

1 comments:

Powered by Blogger.