Pages

Friday, 30 May 2014

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

A. SISTEM POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN

Roeslan Abdulgani, menjabat sebagai wakil ketua DPA pada masa Demokrasi Terpimpin.


DPRGR Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda resmi dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Dalam Kabinet Kerja, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja meliputi masalah-masalah sandang, pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat.

Selanjutnya, dengan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chairul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1959. DPA ini dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan ini berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).

Pada mulanya, DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN pada tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Karena adanya penolakan tersebut, dikeluarkanlah Penpres No. 3 Tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rakyat (DPR-GR). Para anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

Dalam komposisi anggota DPR-GR itu, perbandingan jumlah golongan nasionalis :Islam : komunis adalah 44 : 43 : 30. Namun setelah dilakukan penambahan, perbandingan itu berubah menjadi 94 : 67 : 81. Dengan demikian, partai yang paling diuntungkan dari kebijakan presiden tersebut adalah PKI. Dalam pidato presiden pada pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 disebutkan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manifesto Politik (Manipol), merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sidang pada bulan September 1959, DPA secara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden itu dijadikan GBHN dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pengesahannya sebagai GBHN melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960.

Para tokoh yang menentang pembentukan DPR-GR bergabung dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Di dalamnya bergabung beberapa tokoh dari NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslim, PSII, IPKI, dan Masyumi. Pada akhir bulan Maret 1960, Liga Demokrasi mengeluarkan suatu pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk membentuk DPR-GR hendaknya ditangguhkan. Ir. Djuanda selaku pejabat presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri bersikap toleran terhadap tuntutan Liga Demokrasi tersebut. Akan tetapi, setelah Presiden Soekarno tiba di tanah air Liga Demokrasi dibubarkan. Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Nasional, yaitu suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri.

TNI dan Polisi pada tahun 1964 dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran social-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan “politik adalah panglima” seperti yang dilancarkan oleh PKI, usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Kori).

B. NASAKOM DAN PERAN PKI

Presiden Soekarno dan Aidit ketika bertemu dalam suatu acara.


Koran-koran yang digunakan untuk kampanye PKI dalam rangka menyingkirkan lawan politiknya.


Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utamanya. Dengan landasan politik Manipol, PKI menyatakan bahwa ”revolusi belum selesai”. Dengan dalih itu, PKI mengajak rakyat Indonesia untuk menyelesaikan tahapan-tahapan revolusi, yakni dari tahap nasional-demokratis dan tahap sosialistis.

Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan, sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1964, Ketua CC PKI, D.N. Aidit berceramah di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramahnya tersebut, Aidit menyatakan, “Bila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Pancasila.” Selanjutnya, ketika terjadi heboh di masyarakat, Aidit berupaya meluruskannya dengan mengatakan, “Dan di sinilah sebetulnya Pancasila sebagai alat pemersatu sebab bila kita sudah ‘satu’ semuanya para saudara, Pancasila tidak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu bukan? Kalau sudah ‘satu’ semuanya apa yang kita persatukan lagi?”.

Pada masa demokrasi terpimpin, PKI memang mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan mengajukan juga calon-calon lain, tetapi usaha itu menemui kesulitan karena Presiden Soekarno masih memberikan dukungan yang besar kepada PKI.

TNI-AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan oleh PKI di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI-AD melaporkan hal itu kepada Presiden Soekarno. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, TNI-AD mengadakan tindakan pengawasan terhadap PKI. Surat kabar PKI, Harian Rakyat dilarang terbit dan dikeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit beserta kawan-kawannya. Di tingkat daerah, kegiatan-kegiatan PKI dibekukan. Tindakan pimpinan TNI-AD itu tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan agar putusan itu dicabut. Bahkan, Presiden tidak jarang menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak berkomunistofobia.

Dalam tahun 1964, Pimpinan Partai Murba menemukan dokumen perjuangan PKI yang berjudul Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. D.N. Aidit menyangkal dengan mengatakan bahwa dokumen itu adalah dokumen fitnah. Presiden Soekarno menanggapi dokumen itu dengan mengatakan, “Bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Neokolim, maka setiap sengketa di antara unsur-unsur dalam negeri supaya diselesaikan secara musyawarah.” PKI kemudian membalas dengan melontarkan opini bahwa Partai Murba memecah-belah persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Soekarno. Atas tuduhan itu, pemimpin Partai Murba, Sukarni, ditangkap dan partainya dibekukan oleh Presiden Soekarno.

Sejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam kabinet. Usaha-usaha PKI untuk duduk dalam kabinet antara lain dilakukan dengan aksi-aksi corat-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan bentuk kabinet Nasakom tahun ini juga. Mereka juga mengampanyekan retooling pembantu-pembantu presiden yang anti-Nasakom serta mendesak agar dibentuk Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom. Melalui kampanye pers, radio, dan poster, PKI menggambarkan aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya yang tidak sejalan dengan mereka sebagai setan desa, setan kota, kabir (kapitalis-birokrat), yang harus dibasmi. Tindakan PKI itu bertujuan untuk mematahkan peminaan keamanan territorial oleh TNI-AD, sedangkan tujuan politiknya adalah menguasau desa-desa untuk mengepung kota, seperti yang diajarkan oleh Mao tse Tsung.

Sebagai reaksi dari terror-teror yang dilakukan oleh PKI, di kalangan budayawan muncullah Manifestasi Kebudayaan (Manikebu). Dari kalangan wartawan dan penerbit surat kabar muncullah kelompok Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Kedua kelompok itu dengan caranya sendiri berupaya untuk melepaskan belenggu absolutism PKI yang mengekang kreativitas mereka. Namun, Manifestasi Kebudayaan dan BPS ini justru kemudian dibubarkan dengan tuduhan mendapat bantuan dana oleh CIA.

PKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI sehingga partai itu akhirnya terpecah menjadi dua. Sebagian yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi oleh tokoh PKI, Ir. Surachman sehingga haluannya mirip dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh marhaenis gadungan kemudian membentuk pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep yang berhaluan marhaenis dan PNI Alsur (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan komunis.

Satu-satunya kekuata pengimbang yang dapat menggagalkan usaha PKI adalah ABRI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya pada usaha untuk menguasai ABRI. Usaha itu dilakukan dengan cara menyusupkan kader-kadernya dan membina simpatisan-simpatisan serta menjelek-jelekkan atau memfitnah para pimpinan ABRI.

C. POLITIK LUAR NEGERI NEFO DAN OLDEFO

Pasukan sukarelawan yang akan diterjunkan dalam rangka Dwikora.


Suasana pembukaan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di kompleks olahraga Senayan.

Pada awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam kegiatan internasional. Hal itu tampak dalam hal-hal sebagai berikut.
a. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).
b. Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB berjudul To Built the World Anew yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.
c. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Block).
d. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di Jakarta, 24 Agustus - 4 September 1962.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin renggang karena mereka dianggap pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur semakin erat. Hal itu disebabkan Uni Soviet dan China bersedia memberikan bantuan kredit dalam pembelian peralatan militer sehingga Indonesia dapat melengkapi angkatan perangnya sendiri secara modern. Indonesia kemudian mengondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu sebagai berikut.
a. Oldefo (Old Established Forces) adalah kubu negara-negara barat yang pro Neo-kolonialis dan imperialis, kapitalis serta liberalis.
b. Nefo (New Emerging Forces) adalah kubu bangsa-bangsa yang tertindas yang progresif dan revolusioner menentang kesewenang-wenangan negara imperialis dan neo-kolonialisme.

Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia yang dianggap sebagai proyek Neokolim (Neo-kolonialisme Imperialisme). Presiden Soekarno menentang keras pembentukan negara persemakmuran Federasi Malaysia dengan menggabungkan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara, yaitu Persatuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Serawak. Presiden Soekarno menganggap pembentukan federasi tersebut akan membahayakan Nefo. Oleh karena itu, dalam rangka mengganyang Malaysia, pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), antara lain:
a. Perhebat ketahanan revolusi nasional Indonesia.
b. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Dalam rangka melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia itu dibentuklah Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Udara. Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki daerah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur (Kalimantan Utara).

Seiring dengan pelaksanaan politik Nefo-Oldefo tersebut, pada masa Demokrasi Terpimpin juga dijalankan Politik Mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan suatu mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk itu diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek besar yang menelan biaya miliaran rupiah itu, misalnya penyelenggaraan Ganefo (Games of the New Emerging Forces). Untuk itu dilakukan pembangunan kompleks olahraga Senayan yang di dalamnya meliputi pula biaya perjalanan berbagai delegasi asing. Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah pukulan yang amat berat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB.

D. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN

Suasana antrian beras yang terjadi pada saat krisis ekonomi di masa Demokrasi Terpimpin.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Dapernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin sebagai Wakil Ketua I. Dalam waktu sekitar satu tahun, dewan ini berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasionl Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969. MPRS menyetujui rancangan tersebut melalui Tap. No.2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Dapernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bappenas mempunyai tugas menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut.
a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-
b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000,- menjadi Rp. 100,-
c. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,- dibekukan.

Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan suatu landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi EKonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari segala sisa-sisa imperialism untuk mencapat tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat telah memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem Etatisme, artinya “masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak yang diabaikan”. Akibarnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga 40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar pada tahun 1965. Pada bulan Januari hingga Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan penerimaan negara hanya Rp. 3,5 miliar. Defisit yang semakin meningkat diatasi dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi.

Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 diambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000,- menjadi Rp. 1,- sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 10 kali lipat disbanding uang rupiah yang lama. Akan tetapi, di dalam masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada uang rupiah yang lama. Upaya pemerintah untuk menekan angka inflasi itu justru malah meningkat angka inflasi itu sendiri.

Kegagalan berbagai kebijakan moneter itu semakin parah karena pemerintah tidak pernah mau mempunyai kemauan politik yang kuat untuk menghemat setiap pengeluarannya. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah banyak menjalankan proyek dari Politik Mercusuar. Akibatnya, pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang semakin besar sehingga inflasi meningkat dan harga-harga barang membumbung tinggi. Tingkat kenaikan harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, sebesar 200% - 300% dari tahun sebelumnya.


Dalam rangka pelaksanaan ekonomi Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua elemen bank negara ke dalam satu bank sentral. Untuk itu dikeluarkanlah Penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Bank tersebut bertugas sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan peleburan bank-bank negara, seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Sources :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*derekkereta.wordpress.com
*bukan.us
*sahadbayu.wordpress.com
*akubuku.blogspot.com
*aksesoriso.blogspot.com
*aliengalau.blogspot.com
*www.indosoccer.org
*www.delcampe.net

Thursday, 8 May 2014

Masa-Masa Pasca Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Semoga artikel-artikel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan silahkan kalau mau copy paste artikel, tetapi dimohon untuk selalu menyertakan penulis dan sumber. Hargailah karya orang lain, jika anda ingin dihargai oleh masyarakat luas!

A. MASA DARI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT HINGGA KEMBALI KE REPUBLIK INDONESIA

I. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat

Peta wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS memiliki 16 negara bagian dengan Republik Indonesia sebagai negara yang utama dan terpenting. Pembentukan RIS sebagai konsekuensi disetujuinya perjanjian KMB.

Dengan adanya persetujuan KMB terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas 16 negara bagian. Republik Indonesia merupakan negara bagian terpenting yang memiliki daerah paling luas dan jumlah penduduk paling banyak.

Kabinet RIS adalah Zaken Kabinet, artinya kabinet yang anggota-anggotanya dipilih dengan mengutamakan keahliannya dan bukan kabinet koalisi yang hanya bersandar pada kekuatan partai-partai politik yang ada seperti saat ini. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet tersebut antara lain dari pihak RI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Soepomo, Dr. Leimana, Arnold Mononutu, dan Ir. Herling Laoh, sedangkan dari pihak BFO adalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Adapun negara-negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS, sebagai berikut.

1.) Negara Bagian:
a. Negara Republik Indonesia
b. Negara Indonesia Timur
c. Negara Pasundan
d. Negara Jawa Timur
e. Negara Madura
f. Negara Sumatera Timur
g. Negara Sumatera Selatan

2.) Negara Satuan yang Berdiri Sendiri
a.  Jawa Tengah
b. Belitung
c. Kalimantan Barat
d. Daerah Banjar
e. Kalimantan Timur
f. Bangka
g. Riau
h. Dayak Besar
i. Kalimantan Tenggara

II. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sultan Hamid II (memakai jas putih berdasi hitam), ketua delegasi BFO yang masih tetap mendukung sistem federalis.


Faktor-faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS adalah sebagai berikut.
a. Anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang republiken pendukung setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dua orang yang tetap mendukung sistem federalis (serikat), yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu, opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan negara kesatuan yang sangat kuat.
b. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal RIS merupakan upaya terselubung Belanda untuk kembali memecah belah bangsa Indonesia.
c. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideology yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas sama sekali.
d. Pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan rakyat banyak.
e. RIS menghadapi rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia.

Oleh karena itu, di beberapa daerah dan negara bagian timbul gerakan menuntut pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan. Gerakan itu bersamaan dengan munculnya pemberontakan bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa negara bagian, seperti APRA, Andi Aziz, dan RMS.

Karena semakin menguatnya tuntutan pembubaran RIS, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor II tahun 1950. Berdasarkan UU tersebut, negara-negara bagian diperbolehkan bergabung dengan Republik Indonesia. Beberapa negara bagian yang menyatakan bergabung dengan RI, yaitu Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kalimantan Timur, Tenggara dan Dayak, Daerah Bangka dan Belitung, serta Daerah Riau. Beberapa daerah lain seperti Padang masuk ke daerah Sumatera Barat, Sabang sebagai daerah Aceh, dan Kutowinangun masuk ke wilayah RI. Hingga tanggal 5 April 1950, hanya tinggal dua negara bagian yang belum bergabung dengan RI yaitu Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT).

Pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan RIS-RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Moh. Hatta dan pihak RI diwakili oleh Perdana Menteri RI Dr. Abdul Halim. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibentuk oleh RIS-RI di Yogyakarta.

Guna mewujudkan rencana itu dibentuklah Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan RI. Panitia Perancang UUDS NKRI ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS Prof. Dr. Mr. Soepomo. Panitia itu berhasil menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 1950. Perubahan UUD tersebut dilakukan dengan cara mengubah UUD RIS sedemikian rupa sehingga tidak mengubah esensi UUD 1945, terutama pasal 27, 29, dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang masih dianggap baik dari UUD RIS. Rancangan UUD ini kemudian diserahkan kepada perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, Rancangan UUD itu diterima dengan baik oleh Senat dan Parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI 1950). Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUDS 1950.

B. MASA DEMOKRASI LIBERAL

Pada demokrasi liberal, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959) tersebut, pemerintahan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet secara berturut-turut sebagai berikut.

1.) Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
2.) Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3.) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4.) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5.) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6.) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7.) Kabinet Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan Zaken Kabinet dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah-ubah. Hal itu menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Jatuhnya kabinet-kabinet di atas setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang lebih kuat di parlemen. Bahkan, pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri. Dengan singkatnya waktu untuk memerintah, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya dengan baik.

I. Kabinet Natsir

Muhammad Natsir, dengan gaun jas putih dan dasinya. Ciri khas yang dikenakan adalah peci hitam, sama dengan Bung Karno.

Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang berintikan partai Masyumi. PNI sebagai partai terbesar kedua dalam parlemen menolak untuk ikut dalam koalisi ini karena tidak mendapatkan kedudukan yang sesuai. Di antara program-program terpenting dari Kabinet Natsir adalah sebagai berikut.

1.) Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.
2.) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3.) Menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan tentara gerilya dalam masyarakat.
4.) Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

Di samping rencana-rencana di atas, pemerintahan Kabinet Natsir memiliki beban yang cukup berat menyangkut upaya pengembalian Irian ke tangan Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian pada tanggal 4 Desember 1950. Akan tetapi, perundingan tersebut menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet ini. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo dari PNI menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No.39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh. Pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.


Profil Tokoh :

Muhammad Natsir bergelar Datuk Sinaro Pandjang, menjabat perdana menteri (1950-1951). Natsir duduk sebagai menteri penerangan dalam kabinet Syahrir (I, II, dan III) serta dalam kabinet Hatta I, mewakili Masyumi. Melalui Pemilu 1955/1956, beliau terpilih menjadi anggota DPR.

Setelah menamatkan pendidikan di AMS (1930), Natsir menggiati bidang pendidikan/perguruan sambil membantu berbagi majalah dan surat kabar. Sebagai pemuda, Natsir terjun dalam gerakan massa, antara lain bergabung dengan Jong Islaminten Bond dan Persatuan Islam. Natsir pun duduk sebagai anggota pimpinan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), yang dalam masa pendudukan Jepang menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sejak 1949 Natsir selalu terpilih sebagai ketua umum satu-satunya partai politik Islam kala itu, melalui muktamarnya, sampai dirinya digantikan pada tahun 1959.


II. Kabinet Sukiman

Sukiman Wirjosandjojo, kade Partai Masyumi yang meneruskan Kabinet Natsir.

Setelah Kabinet Natsir jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi PNI-Masyumi karena kedua partai tersebut merupakan partai terbesar di parlemen. Namun, usaha Sartono itu menemui kegagalan. Pada tanggal 18 April 1951, Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada hari itu juga, Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru dalam waktu 5 hari. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI).

Di antara program kerja kabinet ini yang terpenting adalah sebagai berikut.
1.) Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan kenteraman.
2.) Sosial-Ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3.) Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
3.) Politik Luar Negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas-aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Kabinet ini juga tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen, termasuk Masyumi dan PNI sendiri. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal itu ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada Blok Barat sehingga telah melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

III. Kabinet Wilopo

Mr. Wilopo. Ganteng gak gan, sewaktu di masa mudanya??

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur kabinet. Usaha kedua formatur tersebut menemui kegagalan karena tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan duduk dalam kabinet sehingga pada 19 Maret 1952, kedua formatur tersebut mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Presiden kemudian menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur yang baru. Setelah berusaha keras selama dua minggu, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapatkan jatah sebanyak 4 orang, PSI 2 orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII masing-masing mendapatkan jatah sebanyak 1 orang serta golongan tidak berpartai 3 orang.

Program kerja Kabinet Wilopo terutama ditujukan pada persiapan pemilihan umum, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Akan tetapi, pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sangat kritis pada kala itu karena jatuhnya harga-harga barang ekspor Indonesia, seperti karet, timah, dan kopra, sedangkan kecenderungan impor terus meningkat. Meskipun kabinet telah melakukan penghematan, deficit masih belum dapat dihindari.

Kesulitan lain yang harus dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah munculnya provinsialisme dan separatism. Di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatera timbul rasa tidak puas terhadap perimbangan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Muncullah perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan, seperti Paguyuban Daya Sunda dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Ujung Pandang. Keadaan itu cukup membahayakan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada masa Kabinet Wilopo berjalan:

1.  Peristiwa 17 Oktober 1952

Jenderal A.H. Nasution.

Persoalan lain yang menggoyahkan Kabinet Wilopo adalah peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dimulai dengan adanya upaya dari kalangan parlemen untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil seperti di negara-negara Barat. Oleh karena itu, partai politik berupaya menempatkan orang-orangnya dalam tubuh TNI. Saat itu terjadi pergolakan intern dalam tubuh TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD Kolonel A.H. Nasution. Tokoh-tokoh penentang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno. Ketika Kolonel Bambang Supeno membicarakan hal itu kepada presiden, ia mendapat tanggapan yang baik. Merasa mendapatkan dukungan moral dari presiden, Kolonel Bambang Supeno kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan yang berisi petisi pergantian KSAD. Tembusan surat itu dikirimkan kepada Seksi Pertahanan Parlemen. Hal tersebut menjadi bahan perdebatan dalam parlemen.

Sementara itu, dua orang anggota parlemen, yaitu Bebasa Daeng Lalo dan Rondonuwu mengirimkan surat kepada pemerintah. Mereka mengkritik kebijakan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Tentara dan Teritorium VII (Indonesia Bagian Timur) dalam memulihkan situasi keamanan di Sulawesi Selatan. Surat ini menimbulkan kegemparan di kalangan parlemen. Hal itu menjadi suatu benih ketegangan antara TNI dan parlemen. Pada bulan Oktober 1952, Manai Sophian mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan menuntut diadakannya reformasi dan reorganisasi angkatan perang. Mereka juga mengecam kebijaksanaan KSAD.

Perdebatan mengenai masalah intern TNI dianggap sebagai intervensi langsung parlemen terhadap tubuh TNI. Hal itu juga menimbulkan prasangka terhadap politisi bekas negara boneka buatan Belanda yang dianggap tidak loyal terhadap NKRI sehingga kemudian muncullah demonstrasi rakyat di berbagai daerah, seperti Semarang, Banjarmasin, Medan, dan Bandung yang menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, sejumlah tokoh TNI AD di bawah pimpinan KSAD Kolonel A.H. Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Namun, saran itu ditolak oleh Presiden Soekarno.

2. Peristiwa Tanjung Morawa

Kedudukan Kabinet Wilopo menjadi semakin goyah setelah terjadinya peristiwa persoalan tanah di Sumatera Timur yang dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa itu terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq Tjokroadusurjo menyetujui dikembalikannya tanah Deli Planters Vereeniging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Akan tetapi, selama ditinggalkan pemiliknya tanah tersebut digarap oleh petani.

Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Pada tanggal 16 Maret 1953, polisi dengan aksi kekerasan mengusir para penggarap tanah tanpa izin tersebut. Para petani yang sudah terhasut oleh PKI menolak untuk pergi. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa itu mendapatkan suatu sorotan tajam dari pers maupun parlemen. Kemudian, Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akibatnya, pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.

IV. Kabinet Ali Sastroamijoyo I

 
Prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo, adalah Konferensi Asia-Afrika.

Profil Ali Sastroamijoyo.

Penyambutan Ali Sastroamijoyo oleh Zhou Entai ketika dia berkunjung ke negeri Tirai Bambu, pada tanggal 26 May 1955.

Setelah mengalami krisis pemerintahan selama 58 hari, kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai perdana menterinya. Kabinet Ali I didukung oleh PNI dan NU yang muncul sebagai kekuatan politik baru, sedangkan Masyumi memosisikan diri sebagai oposisi. Kabinet Ali-Wongso ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953.

Kabinet Ali I ini masih harus menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang masih belum dapat dipulihkan, seperti pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Walaupun demikian, kabinet ini terus berupaya melakukan persiapan pemilihan umum yang sudah dirintis pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada tanggal 31 Maret 1954 diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 Mei 1954, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Prestasi paling menonjol yang terjadi pada masa Kabinet Ali I adalah berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

Walaupun Kabinet Ali I merupakan kabinet yang paling lama memerintah selama masa liberal, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai penggantinya, menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Para Panglima AD menolak pimpinan baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI-AD. Oleh karena itu, pada saat upacara pelantikan KSAD baru tidak seorang pun dari Panglima TT yang hadir sekalipun mereka sedang berada di Jakarta. Bahkan, Wakil KSAD Kolonel Zulkifli pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru tersebut.

Selain itu, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang semakin membahayakan, mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot tajam. Masalah lain yang menyebabkan keretakan dalam Kabinet Ali I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955, yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya. Keretakan dalam kabinet ini memaksa Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada presiden.

V. Kabinet Burhanuddin Harahap

Suasana ketika pengambilan sumpah Burhanuddin Harahap sebelum dilantik menjadi perdana menteri.

Suasana Pemilu 1955. Pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, dan yang paling dianggap sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia.

Ketika Kabinet Ali I menyerahkan mandatnya, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Oleh karena itu, Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 29 Juli 1955 mengumumkan tiga nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (non-partai). Ketiga tokoh itu mencapai kesepakatan untuk menunjuk Moh. Hatta sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. Namun timbul kesulitan karena Moh. Hatta duduk sebagai wakil presiden. Akhirnya, ketiga formatur tersebut gagal membentuk susunan kabinet baru.

Moh. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran itu, tetapi juga menuntut hak untuk menentukan orang-orangnya. Formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri sehingga terjadilah kebuntuan. Akhirnya, Burhanuddin berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI.

Segera setelah kabinet baru terbentuk, Polisi Militer segera melakukan penangkapan Mr. Djody Gondokusumo, mantan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali I, dengan tuduhan korupsi. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1955 serangkaian penangkapan terhadap pejabat tinggi berlangsung. Tindakan Polisi Militer itu justru mendapat dukungan dari masyarakat luas. Hal itu juga menunjukkan kedekatan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Kolonel A.H. Nasution atas usul dari NU diangkat kembali sebagai KSAD oleh parlemen.

Program Kabinet Burhanuddin yang harus segera dilaksanakan adalah pemilihan umum. Golongan oposisi terus mendesak agar pemilihan umum dilaksanakan secepatnya. Panitia Pemilihan Umum Pusat telah menetapkan bahwa pemilu untuk parlemen akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Menjelang pemilu pertama tersebut, terdapat 70 partai politik yang mendaftar sebagai peserta, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen. Adapun pemilihan umum untuk anggota Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemili 1955 menghasilkan 4 partai politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Dengan berakhirnya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru. Selain itu, banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan juga dipermasalahkan karena dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Hal-hal tersebut menyebabkan munculnya desakan agar perdana menteri mengembalikan mandatnya. Sehingga, pada 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden.

VI. Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Pada tanggal 8 Maret 1956, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Ali II ini merupakan kabinet koalisi antara tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU di samping beberapa partai kecil lainnya. Kabinet baru itu secara resmi diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956.  PSI dan PKI melakukan oposisi karena kedua partai itu tidak dilibatkan dalam kabinet. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun memuat program-program jangka panjang sebagai berikut.

1.) Perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI.
2.) Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknyaa anggota-anggota DPRD.
3.) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4.) Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5.) Mewujudkan perubahan ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya di parlemen tanggal 26 Maret 1956, Presiden Soekarno menyatakan bahwa kabinet ini merupakan titik tolak dari periode planning and investment. Namun dalam hal ini, Kabinet Ali II harus menghadapi kesulitan antara lain yang terpenting adalah berkobarnya semangat anti-China di masyarakat. Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 menyebabkan banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya kepada pengusaha China. Untuk itu, pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat menyatakan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Masalah lain yang dihadapi oleh Kabinet Ali II adalah memuncaknya krisis di daerah-daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerah-daerah. Gerakan di daerah-daerah itu didukung oleh panglima-panglima militer setempat, bahkan simpatisan dari Partai Masyumi, PSI, dan lain-lain.

Pada peringatan Sumpah Pemuda tahun 1957, Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi bangsa pada waktu itu disebabkan banyaknya partai-partai politik. Oleh karena itu, sebaiknya partai-partai politik tersebut dibubarkan. Dengan alasan menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengajukan Konsepsi Presiden yang isi pokoknya pembentukan Demokrasi Terpimpin. Konsepsi Presiden tersebut menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan DPR. Partai Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik, dan PIR menolak konsepsi itu. Sementara itu, gerakan separatism di daerah-daerah militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Di dalam kabinet sendiri timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah, sedangkan pihak PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandate berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Hal itu sangat melemahkan posisi Kabinet Ali II, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo terpaksa menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden.

VII. Kabinet Juanda

Ir. H. R. Djoeanda Kartawidjaja, atau sering dikenal dengan Ir. Djuanda, yang merupakan perdana menteri terakhir Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.

Setelah Kabnet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik “daging-sapi” untuk merebut kedudukan. Akhirnya, Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda yang nonpartai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Juanda resmi dibentuk tanggal 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan Zaken Kabinet, dengan komposisi Perdana Menteri Ir. Juanda dan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan Dr. Leimena. Kabinet ini memiliki  tugas yang sangat berat, terutama dalam menghadapi pergolakan di daerah-daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat, serta menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri atas 5 pasal yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut sebagai Kabinet Karya. Program-program Pancakarya adalah sebagai berikut.

1.) Membentuk Dewan Nasional.
2.) Normalisasi keadaan republik.
3.) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
4.) Perjuangan Irian Barat.
5.) Mempergiat pembangunan.

Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Keberadaan dewan ini sebelumnya sudah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan Konsepsi Presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya Demokrasi Terpimpin. Namun, kesulitan-kesulitan yang dihadapi malah semakin meningkat. Pergolakan-pergolakan di daerah-daerah semakin meningkat. Hal itu menghambat hubungan antara daerah dengan pusat yang berakibat buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah pun sulit dilaksanakan.

Untuk meredakan pergolakan daerah tersebut, pada tanggal 14 September 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur 56 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari pusat dan daerah. Musyawarah itu membahas beberapa masalah, terutama masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. Musyawarah Nasional kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) pada bulang November 1957.

Usaha pemerintah untuk mengatasi krisis dalam negeri itu tampaknya tidak berhasil dengan baik. Bahkan, tidak lama kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang sering disebut sebagai Peristiwa Cikini. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 November 1957 di depan Perguruan Cikini. Setelah peristiwa tersebut, keadaan negara semakin memburuk. Daerah-daerah secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah pusat, yang berkembang menjadi pemberontakan PRRI/Permesta. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru dalam sejarah RI, yaitu masa Demokrasi Terpimpin.

C. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Suasana pada pemungutan suara dalam sidang Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD.

Suasana ketika Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.

Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante (Dewan Penyusun UUD). Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956 dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Konstituante mulai bersidang pada tanggal 20 November 1956. Sementara itu, situasi dalam negeri guncang karena adanya pergolakan di daerah-daerah yang memuncak dengan terjadinya pemberontak PRRI/Permesta sehingga hingga awal tahun 1957, Konstituante belum juga berhasil merampungkan tugasnya. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Isi pokok dari konsepsi tersebut adalah sebagai berikut.

1.) Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin.
2.) Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
3.) Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri atas golongan fungsional dalam masyarakat.

Konsepsi Presiden itu menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan DPR. Akan tetapi pada tanggal 25 April 1959 di depan sidang Konstituante, presiden berpidato kembali untuk menganjurkan agar dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD RI. Anjuran presiden tersebut menjadi bahan perdebatam dalam Konstituante sehingga harus diselesaikan melalui pemungutan suara (voting). Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 30 Mei 1959. Hasilnya dari 474 anggota yang hadir, sebanyak 269 mendukung dan sebanyak 199 menolak. Meskipun voting dilakukan sampai tiga kali, jumlah belum mencapai kuorum dua pertiga suara seperti yang dipersyaratkan oleh UUDS 1950 Pasal 37.

Pada tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses (masa istirahat), yang kemudian reses untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, KSAD Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan Peraturan No. Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Kegagalan Konstituante melaksanakan tugasnya serta rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di Istana Negara Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya sebagai berikut.
1.) Pembubaran Konstituante.
2.) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
3.) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden tersebut mendapatkan sambutan baik dari masyarakat luas yang selama hampir 10 tahun berada dalam kegoyahan masa liberal dan mendambakan stabilitas politik yang tegas. Bahkan, dekrit itu juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan didukung oleh KSAD sebagai salah seorang konseptornya. Dalam perintah hariannya, KSAD menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Selain itu, pada tanggal 22 Juli 1959 DPR secara aklamasi menyatakan kesediannya melaksanakan UUD 1945.


Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa pemerintah Demokrasi Liberal. Sejarah Indonesia pun memasuki babak baru dengan dimulainya masa-masa Demokrasi Terpimpin.

Sources :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*wikipedia.org
*islamkekinian.blogspot.com
*harapan-umat.blogspot.com
*www.jakarta.go.id
*www.antarafoto.com
*wisata.kompasiana.com
*gpp-nkri.blogspot.com
*serbasejarah.wordpress.com
*kolom-biografi.blogspot.com
*remeliasempat.wordpress.com
Powered by Blogger.