Pages

Tuesday, 1 April 2014

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan - Part II


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Silahkan kalau mau copy paste artikel, tetapi dimohon untuk selalu menyertakan penulis dan sumber. Hargailah karya orang lain, jika anda ingin dihargai oleh masyarakat luas!



A. PERJUANGAN MELALUI DIPLOMASI MENGHADAPI BELANDA

I. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda

 Sir Archibald Clark Kerr, utusan Inggris yang menangani konflik antara Indonesia dan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan RI.


Van Mook, wakil pemerintah Belanda yang menginginkan RI sebagai bagian dari Kerajaan Belanda.

Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. Selanjutnya, Kabinet Syahrir mengadakan kontak diplomatic dengan pihak Inggris dan Belanda. Inggris yang ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Belanda dan Indonesia. Pihak Belanda menunjuk Dr. H.J. van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuannya itu, van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya sebagai berikut.
a. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
b. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
c. Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.
d. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum memberikan pernyataan balasan pada perundingan itu. Sementara itu, suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan suatu oposisi terhadap Kabinet Syahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Demikian pula dengan mayoritas suara pada sidang KNIP di Solo tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Akibat kuatnya oposisi, Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden Ir. Soekarno.

Namun, presiden Soekarno kembali menunjuk Sutan Syahrir menjadi formatur kabinet dan ia kembali menjabat menjadi perdana menteri. Kabinet Syahrir II ini terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet yang baru ini menyusun usul balasan Pemerintah RI. Usulan tersebut terdiri atas 14 pasal, antara lain sebagai berikut.
a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
b. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tangungan pemerintah RI.
c. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang Indonesia dan Belanda.
d. Tentara Belanda segera ditarik dari bumi Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia.
e. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan.

Pihak Belanda tidak dapat menerima usulan balasan pemerintah RI tersebut. Bahkan, van Mook mengatakan bahwa Republik Indonesia hanya sebagai wakil Jawa saja dalam rangka pembentukan negara serikat (federal) dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, wakil-wakil dari semua wilayah dan golongan akan berkumpul untuk menetapkan pemerintahan negara Indonesia yang akan datang.

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disertai dengan konsep-konsep persetujuan sebagai berikut.
a. Supaya Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera.
b. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
c. Republik Indonesia Serikat bersama dengan Belanda, Suriname, dan Curacao menjadi anggota dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan usulan balasan Sutan Syahrir tersebut, kedua belah pihak telah saling mendekati. Dengan perantaraan Clark Kerr, sekali lagi pihak RI dan Belanda mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Belanda).

Dalam perundingan tersebut, ternyata pihak Belanda masih saja menolak konsep perundingan Syahrir-van Mook-Sir Archibald Clark Kerr di Jakarta, terutama mengenai usul pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatera.

Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja. Itu pun masih dikurangi daerah-daerah yang telah diduduki oleh Sekutu, sedangkan RI masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan yang berlangsung tanggal 14-25 April 1946 itu mengalami kegagalan.

II. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi

Ketika Kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP di Solo pada bulan Februari 1946, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Namun, presiden dan wakil presiden menunjuk Sutan Syahrir kembali karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi.

Sementara itu Tan Malaka yang diusulkan PP lebih memilih konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Sutan Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu, pemerintah menjadi mulai mencurigai kelompok Tan Malaka itu.

Pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan penangkapan itu bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap ialah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis saja kegiatan PP menjadi lumpuh.

Pergolakan politik dalam negeri RI merupakan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946.

Konferensi itu bertujuan untuk membentuk negara-negara bagian di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia. Negara-negara bagian itu akan dijadikan alat untuk memaksa pemerintah RI apabila menyetujui pembentukan negaraa federasi sebagaimana yang diusulkan Belanda. Semacam taktik Devide et Impera gaya modern.

III. Perjanjian Linggarjati


Gedung tempat pelaksanaan Perjanjian Linggarjati, yang terletak di Cilimus, Kuningan, Jawa Barat.


Peta wilayah RI menurut hasil Perundingan Linggarjati. Dalam persetujuan itu wilayah RI hanya meliputi Sumatera, Jawa dan Madura.


Peserta perundingan Linggarjati. Dari kiri ke kanan: Dr. Leimana, Dr. A.K. Gani, H.J. Van Mook, Moh. Roem, Amir Syarifuddin, Schermerhoorn, Mr. Susanto Tirtoprodjo, M. van Poll, F. de Boer, A.K. Pringgidigdo, Soedarsono, dan Ali Budiardjo.

Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda yang sedang bertikai. Kali ini, Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Sementara itu, Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk Kabinet Syahrir III yang dilantik pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet itu melanjutkan perundingan dengan Belanda yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut, pihak RI dipimpin oleh Dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal Urip Sumoharjo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn.

Perundingan kemudian dilanjutkan di Linggarjati, wilayah di sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946. Hasil perundingan itu disusun dalam sebuah naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal, antara lain sebagai berikut.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
b. Belada harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
c. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat.
d. Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

Isi persetujuan itu mendapat berbagai tanggapan yang beragam dari masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik menentangnya, seperti PNI, Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelata, sedangkan partai-partai yang mendukungnya adalah PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik. Dewan Pusat Kongres Pemuda tetap mengambil sikap netral dengan tujuan menjaga persatuan organisasi-organisasi yang membentuknya.

Untuk memecah jalan buntu tersebut, pemerintah kemudian mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP sehingga kekuatan pro-Linggarjati lebih besar. Hal itu mendapat tentangan keras dari partai-partai yang anti-Linggarjati, termasuk PNI dan Masyumi. Dengan penambahan suara itu, pemerintah mendapat dukungan dari KNIP untuk melanjutkan persetujuan Linggarjati dan akhirnya ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing pada tanggal 25 Maret 1947.

Walaupun Perjanjian Linggarjati tidak ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah perjanjian tersebut. Pada tanggal 27 Mei 1947, pihak Belanda melalui Misi Idenburg menyampaikan nota balasan kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu. Isi nota tersebut sebagai berikut.
a. Membentuk pemerintahan peralihan bersama.
b. Hendaknya diadakan garis demiliterisasi.
c. Perlunya sebagian Angkatan Darat, Laut, dan Udara Hindia Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern.
d. Perlunya pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri.
e. Mengenai masalah perekonomian, seperti hasil-hasil perkebunan dan devisa perlu diawasi bersama.

Pemerintah RI menyampaikan nota balasan pada tanggal 8 Juni 1947 yang isinya, antara lain sebagai berikut.
a. Dalam masalah politik, pemerintah RI menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur, walaupun tidak selaras dengan Perjanjian Linggarjati.
b. Dalam bidang militer, pemerintah RI menyetujui demiliterisasi antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona bebas militer tersebut akan diserahkan kepada polisi.
c. Mengenai pertahanan Indonesia Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional masing-masing pihak sehingga pertahanan bersama (gendarmerie) ditolak.

Nota balasan yang disampaikan oleh Syahrir itu dianggap terlalu lemah. Akibatnya, semakin banyak partai di dalam KNIP yang menentangnya, bahkan partainya sendiri juga melepaskan dukungannya. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden Ir. Soekarno.

Dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Linggarjati itu, pihak Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00. Dalam waktu singkat, Belanda telah berhasil menerobos garis pertahanan RI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang relative masih sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. TNI menyadari bahwa sistem pertahanan linier tidak tepat untuk menghadapi situasi seperti itu.

IV. Perjanjian Renville


Pasuka Belanda yang mendarat di Indonesia. Pendaratan ini telah menandakan dimulainya Agresi Militer Belanda Pertama terhadap RI.


Kapal USS Renville, kapal angkut yang dijadikan tempat perundingan yang netral.

\
Peta wilayah RI menurut perjanjian Renville. Akibat disetujuinya perjanjian Renville, pemerintah RI harus menarik pasukannya dari kantong gerilya.

Agresi Militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usulan itu diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian masalah secara damai. Untuk sementara waktu, pengawasan gencatan senjata itu dilakukan oleh Komisi Konsuler. Komisi tersebut diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika, Dr. Walter Foote, dan beranggotakan konsul Jenderal dari China, Belgia, Perancis, dan Inggris. Komisi Konsuler melaporkan bahwa sesudah tanggal 4 Agustus 1947, perintah penghentian tembak-menembak tidak memuaskan.

Duta keliling Indonesia Sutan Syahrir diminta oleh Sidang Dewan Keamanan PBB untuk memaparkan perjuangan rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda. Pada kesempatan itu, Sutan Syahrir meminta Dewan Keamanan untuk segera membentuk suatu badan arbitrase (penengah). Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi jasa-jasa baik (Good Will Comission), yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

Anggota KTN satu orang dipilih oleh Indonesia, satu orang dipilih oleh Belanda, selanjutnya kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah RI memilih Australia, pemerintah Belanda memilih Belgia, sedangkan kedua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Pemerintah Australia menunjuk Richar C. Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland, mantan perdana menteri dan menteri luar negeri Belgia, sebagai wakilnya. Adapun pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, Rektor Universitas North Carolina. Dalam masalah militer, KTN berhak mengambil inisiatif, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya berhak memberikan saran dan usulan.

Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia. Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan kedua pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa di Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat agresi militer Belanda. RI menginginkan agar perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, pihak Amerika menawarkan kapal angkut, USS Renville, sebagai tempat perundingan yang netral.

Setelah jatunya Kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Sesudah berhasil menyusun kabinet baru, Amir Syarifuddin segera membentuk suatu delegasi untuk menghadapi perundingan Renville dengan Belanda. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari atas Dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan, yaitu Ir. Djuanda dan Setiajid, serta 32 orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoyoaymodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Teungku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kertanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. Iphuyzen, dan A. Th. Baud sebagai sekretarisnya.

Perundingan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pihak Belanda bersikeras pada tuntutannya terhadap Garis van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak karena tidak sepantasnya daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan yang tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum tidak dapat lagi melanjutkan perundingan dan pihak RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya.

KTN menyadari bahwa ultimatum Belanda itu dapat menyebabkan situasi yang sangat berbahaya. Untuk itu, Dr. Frank Graham menambahkan bahwa Pemerintah RI mendapat jaminan keamanan dari KTN dan kekuasaan pemerintah RI tidak akan berkurang selama masa peralihan, yaitu sampai dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada negara federal Indonesia. Karena desakan KTN tersebut, pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perundingan Renville yang pada hakikatnya sangat merugikan pihak Indonesia sendiri. Hal-hal yang dipandang merugikan pihak RI, antara lain sebagai berikut.
a. Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan.
b. Daerah yang diduduki oleh Belanda melalui agresinya diakui oleh pihak RI sampai diadakannya plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah ingin bergabung dengan RI atau tidak.
c. Pemerintah RI bersedia untuk menarik semua pasukannya dari daerah-daerah kantong gerilya di daerah yang telah diduduki oleh Belanda dan masuk kembali ke wilayah RI (hijrah).

Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Kemudian diikuti oleh hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah kantong-kantong gerilya, seperti di Jawa Barat ke wilayah RI di Jawa Tengah. Sementara itu, pihak Belanda terus melaksanakan rencananya membentuk negara-negara boneka di daerah-daerah yang telah didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara-negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau pertemuan untuk musyawarah federal.

Meskipun Kabinet Amir Syarifuddin merupakan kabinet dengan koalisi yang cukup kuat, tetapi setelah kabinet itu menerima perjanjian Renville, partai-partai politik kembali menentangnya. Akhirnya, Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, Amir Syarifuddin bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada tanggal 5 Juli 1948, FDR memimpin aksi pemogokan para buruh di Delangu, Klaten. Amir Syarifuddin kemudian bergabung dengan Muso membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI banyak melakukan provokasi dan kerusuhan. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI Madiun.

V. Perjuangan Diplomatik Menghadapi Agresi Militer II Belanda

Syarifuddin Prawiranegara, tokoh yang membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.


Pasukan Belanda yang mulai memasuki kota Yogyakarta dalam Agresi Militer Belanda II.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai Ibu Kota RI di Yogyakarta serta menawan presiden Ir. Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta. Akan tetapi, presiden sebelumnya telah memberikan mandate kepada Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara itu, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Jenderal Soedirman menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya.

Menanggapi keadaan di Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi sebagai berikut.
a. Menghentikan permusuhan.
b. Membebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
c. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

Untuk menghadapi serangan Belanda, pasukan TNI atas gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta dan berhasil menduduki kota ini selama 6 jam. Tekanan terhadap Belanda terus diberikan pula oleh dunia internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan (program bantuan kepada negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II) kepada Belanda.

Karena desakan-desakan PBB, pihak Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana Menteri Belanda Dr. Dress mengundang Prof. Dr. Soepomo untuk kembali berunding. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr. Djumhana dan Dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pimpinan delegasi RI Moh. Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh koalisi PBB.

VI. Perundingan Roem –Royen

Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes.

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh United Nation Commission for Indonesia (UNCI). UNCI beranggotakan Australia yang diwakili oleh Critchley, Belgia diwakili oleh Herremans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Cochran.

Berkat adanya pendekatan antara pihak RI-Belanda-BFO dan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB, kembali diadakan suatu perundingan antara RI dengan Belanda. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin Merle Cohran. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem sebagai ketua dan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua, dengan anggota-anggotanya Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Soepomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.

Pada tanggal 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan Belanda. Pernyataan pihak RI adalah sebagai berikut.
a. Mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
b. Kerja sama dalam pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
c. Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud mempercepat “pengakuan” kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Adapun pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut.
a. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan suatu panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB.
b. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta.
c. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
d. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
e. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan secepat mungkin.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatera memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari kota Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan itu dilakukan di bawah pengawasan anggota UNCI, Critchly dari Australia. Hasil perundingan adalah sebagai berikut.
a. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949.
b. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
c. Konferensi Meja Bunda akan dilaksanakan di Den Haag.

Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30 WIB diadakan suatu sidang kabinet. Pada kesempatan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.

VII. Kpnferensi Antar-Indonesia

Pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dengan BFO yang disebut sebagai Konferensi Antar-Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.
I. Bidang Ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat
a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalism.
b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat).
d. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia.

II. Bidang Militer
a. Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
b. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
c. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Territoriale Bataljons.
d. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Perundingan itu bertujuan untuk membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Dalam perundingan itu, kedua belah pihak menyepakati pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatera.

VIII. Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan

Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.


Penandatanganan akta pengakuan kedaulatan RIS di kota Amsterdam, Belanda.

Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi Indonesia diberangkatkan dengan terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Suyono Hadiwinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Sumardi, sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut.
a. Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
c. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
d. RIS mengembalikan hak mili Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
e. RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

Sementara itu antara pihak RI dan BFO pada tanggal 28 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai Konstitusi RIS. Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 6 Desember 1949, KNIP mengadakan suatu sidang yang membahas hasil KMB tersebut. Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, dan 31 orang meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas di KNIP.

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS pertama dibentuk dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akta “pengakuan” kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Belanda maupun di Indonesia dilakukan upacara penandatanganan naskah “pengakuan” kedaulatan. Di Belanda bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda, Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Moh. Hatta bersama membubuhkan tanda tangan pada naskah “pengakuan” kedaulatan kepada RIS. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima “pengakuan” kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian, secara resmi Belanda telah memberikan suatu pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, kecuali Papua Barat. Dengan demikian, berakhirlah Perang Kemerdekaan Indonesia.


Sources :
*Buku IPS untuk SMP/MTS Kelas IX; oleh Sutarto, Sunardi, Nanang Herjunanto, Penny Rahmawaty, Bambang Tri Purwamto; Terbitan tahun 2008 oleh “Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional”, diperbanyak oleh PT. Mutiara Permata Bangsa
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.org
*www.magickriver.org
*indrasaputtra.blogspot.com
*roeshman.wordpress.com
*sem-jjang.blogspot.com
*uniksembarangan.blogspot.com
*nla.gov.au
*basajarah.wordpress.com
*anakaseliindonesia.wordpress.com
Powered by Blogger.