Pages

Friday, 14 March 2014

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan – Part I

Salah satu film yang berjudul the Battle of Surabaya hasil dan buah karya asli anak Indonesia yang patut diacungi jempol!

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan, bangsa Indonesia tetap bertekad untuk mempertahankan eksistensi negara kebangsaan Indonesia. Berbagai sistem politik juga dicoba diterapkan di Indonesia dan dicari sistem yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia termasuk sistem demokrasi terpimpin.

A. KEDATANGAN SEKUTU DAN NICA

Laksamana Lord Louis Mounbatten.


Foto Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, sedangkan yang bawah adalah foto Christison dengan Bung Karno ketika sedang mengadakan perundingan damai.


Laksamana C.E.L. Helfrich.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya (status quo) sampai dengan kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia.  Semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu secara hukum Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 10 September 1945 Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu dan bukan kepada pihak Indonesia.

Pada tanggal 14 September 1945 Mayor A.G. Greenhalgh datang ke Jakarta. Ia merupakan perwira Sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia. Tugas Greenhalgh adalah mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan Sekutu.

Di lain pihak, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang sibuk melakukan upaya-upaya perebutan kedaulatan dari tangan Jepang. Selain itu, rakyat juga berusaha untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang. Karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya, terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat di berbagai daerah.

Pasukan Sekutu yang bertugas masuk ke Indonesia adalah tentara Kerajaan Inggris yang terbagi atas:
a. SEAC (South East Asia Command) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten, yang bermarkas pusat di Singapura, yang menangani masalah wilayah Indonesia bagian barat.
b. SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Indonesia antara lain bertugas melucuti senjata dari tentara Jepang. Tugas ini dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Sekutu yakni SEAC. Untuk melaksanakan tugasnya, Lord Mounbatten membentuk suatu komando khusus di bawah pimpinan SEAC yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah:
a. Menerima penyerahan kekuasaan dan pemerintahan dari tangan Jepang.
b. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.
c. Melucuti senjata para tentara Jepang, mengumpulkan mereka untuk kemudian dipulangkan ke Jepang.
d. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
e. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan.

Pasukan AFNEI mulai mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 yang terdiri dari tiga divisi yaitu:
a. Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn yang bertugas untuk daerah Jawa Barat.
b. Divisi India ke-5, di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Marsergh yang bertugas untuk daerah Jawa Timur.
c. Divisi India ke-26, di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk daerah Sumatera.

Pasukan-pasukan AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk daerah Indonesia lainnya diserahkan kepada angkatan perang Australia.

Kedatangan pasukan Sekutu pada mulanya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa Sekutu membawa Netherland Indies Civil Administration (NICA), masyarakat menjadi curiga karena NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih kembali pemerintahan sipil di Indonesia. Situasi keamanan menjadi semakin buruk sejak NICA mempersenjatai kembali tentara Koninklijk Nerderlands Indisch Leger (KNIL) yang baru saja dilepaskan dari penjara tawanan Jepang. KNIL merupakan tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Sebagai pemimpin AFNEI, Christison menyadari bahwa untuk kelancaran tugasnya diperlukan bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, diadakanlah suatu perundingan dengan pemerintah RI. Dan pada tanggal 1 Oktober 1945, Christison mengakui secara De Facto Republik Indonesia. Ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, pasukan Sekutu sering kali membuat huru-hara dan tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Gerombolan NICA sering melakukan berbagai aksi terror terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan Belanda yang membonceng AFNEI adalah untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia berjuang dengan cara-cara diplomasi maupun kekuatan senjata untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali. Sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI. Sebaliknya pihak Sekutu yang merasa kewalahan, menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajalela. Pihak Belanda yang bertujuan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi ini dengan memberikan dukungan kepada pihak Sekutu. Panglima Angkatan Perang Belanda, Laksamana C.E.L. Helfrich, memerintahkan pasukannya untuk membantu pasukan Sekutu.

B. KONTAK FISIK INDONESIA DENGAN SEKUTU (BELANDA) DI BERBAGAI WILAYAH

Kehadiran pasukan Sekutu yang membawa orang-orang NICA pada 29 September 1945 sangat mencemaskan rakyat dan pemerintah RI. Keadaan semakin panas ketika NICA mempersenjatai kembali bekas tentara KNIL yang baru saja dilepas dari tahanan Jepang. Para pejabat Republik Indonesia yang menerima kedatangan pasukan ini karena menghormati tugas. Bahkan mereka sendiri yang menjadi sasaran dan percobaan pembunuhan dari para KNIL. Oleh karena itu sikap pasukan Sekutu yang tidak menghormati kedaulatan negara dan bangsa Indonesia ini dihadapi dengan kekuatan senjata, oleh rakyat dan pemerintah.

I. Pertempuran Surabaya

Foto Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, terlihat dari senyumannya dia masih muda, mungkin masih berumur antara 25-30an. Sedangkan foto di bawah adalah foto dirinya dengan salah satu perwira tentara Jepang.


Seorang prajurit Inggris berkebangsaan India, menggunakan bekas tank milik pejuang Indonesia yang telah hancur sebagai perlindungan di jalan utama Kota Surabaya, November 1945.


Tokoh pejuang Indonesia, Bung Tomo, dengan seragam khasnya yang merupakan bekas seragam tentara Jepang, sedang mengumandangkan pidatonya untuk memberi semangat para pejuang kemerdekaan. Foto ini kemudian menjadi logo revolusi di Indonesia.


Foto mobil yang  sudah terbakar, yang pernah dikendarai oleh Brigjen Mallaby, di mana menjadi tempat dia menghembuskan nafas terakhirnya.



Penembak Inggris dengan senjata senapan kelas berat Bren, dari 3/9th Jat Regiment, yang sedang memberikan tembakan perlindungan kepada resimennya yang sedang bergerak, 15-16 November 1945.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade ke-49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal Hawthorn. Mereka mendapat tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan Sekutu. Pasukan Mallaby ini berkekuatan sebanyak 6000 personil di mana perwira-perwiranya kebanyakan orang-orang Inggris asli dan prajuritnya adalah Mercenaris atau prajurit rekrutan dari orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang. Rakyat dan pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur R.M.T.A. Suryo semula enggan menerima kedatangan mereka. Kemudian atara wakil-wakil pemerintahan RI dan Mallaby dan dihasilkan kesepakatan sebagai berikut.
a. Inggris berjanji untuk tidak mengikutsertakan Angkatan Perang Belanda.
b. Disetujui kerja sama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.
c. kan segera dibentuk Kontak Biro agar kerja sama berjalan dengan lancar.
d. Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang.

Dalam perkembangannya, pihak Inggris ternyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam harinya, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke Penjara Kalisosok. Penyergapan itu bertujuan membebaskan Kolonel Huiyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawa-kawannya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Tindakan Inggris juga dilanjutkan dengan penyebaran pamphlet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surayaba menyerahkan semua senjata mereka. Namun Rakyat Surabaya dan TKR bertekad untuk mengusir Sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan pernah menyerahkan senjata mereka.

Pada hari yang sama pukul 14.00 terjadi kontak senjata pertama antara pemuda dengan pihak Inggris. Bentrokan meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sector. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital pun dapat direbut kembali oleh para pemuda. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah menyerang dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan-pemusatan tentara Inggris kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Serangan tersebut mencapai kemenangan yang gemilang meskipun di pihak Indonesia lebih banyak jatuh korban.

Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, Komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Bung Karno bersama Jenderal D.C. Hawthorn, atasan Mallaby tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin segera mengadakan perundingan dengan Mallaby. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata. Perundingan dilanjutkan malam hari yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan RI. Untuk menghindari bentrokan senjata diatur dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.
a. TKR dan Polisi Indonesia diakui oleh pihak Sekutu.
b. Kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara Sekutu, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga baik oleh tentara Sekutu bersama TKR.
c. Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga oleh TKR, Polisi Indonesia, dan tentara Sekutu guna penyelesaian tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang Sekutu.

Agar hasil perundingan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari kesalahpahaman, dibentuklah suatu Kontak Biro yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah RI di Surabaya dan tentara Inggris. Pada pukul 17.00, seluruh anggota Kontak Biro mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Ketika anggota Kontak Biro tiba di tempat tersebut ssedang terjadi Skirmish atau insiden tembak-menembak antara para pemuda dan pasukan Sekutu. Para pemuda saat itu dalam keadaan bertahan dikarenakan tentara Sekutu yang mengintimidasinya. Di dalam insiden tersebut, Brigjen A.W.S. Mallaby terbunuh.

Pihak Inggris kemudian menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Mallaby, kepada rakyat Surabaya. Pada tanggal 31 November 1945, Jenderal Christison memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancurleburkan. Selanjutnya, pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh sebagai pengganti Brigadir Jenderal Mallaby. Pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, yang disertai dengan instruksi agar semua pimpinan Indonesia, pimpinan pemuda, kepala Polisi dan kepala pemerintahan setempat harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat, sedangkan bagi pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan baris satu persatu membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara untuk menggempur seluruh kota Surabaya.

Adanya ultimatum itu kemudian dilaporkan oleh para pemimpin Indonesia di Surabaya kepada presiden. Namun, mereka hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Oleh karena itu, pada tanggal 9 November 1945 pukul 22.00 Gubernur Suryo melalui radio menyatakan dengan tegas menolak ultimatum Inggris. Sementara itu, para pemuda mulai membuat pertahanan dan parit-parit di dalam kota. Komandan pertahanan kota, Soengkono, pada pukul 17.00 telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yang terdiri dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, maupun TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4. Soengkono sebagai komandan pertahanan membagi Surabaya dalam tiga sector pertahanan. Sektor Barat dipimpin oleh Keonkiyat, Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, serta Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodihardjo. Melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jalan Mawar No.4 Bung Tomo membakar semangat juang arek-arek Surabaya.

Setelah batas waktu ultimatum Sekutu habis, pada tanggal 10 November 1945, keadaan menjadi lebih menegangkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak yang berlangsung sampai pukul 18.00. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansergh mengerahkan satu Divisi Infantri penuh dengan jumlah personel sebanyak 10.000-15.000 orang dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang kelas Penjelajah, “Sussex” serta berbagai pesawat tempuer jenis “Mosquito” dan “Thunderbolt”. Inggris terus melakukan penggempuran dengan berbagai senjata kelas berat dan modern. Para pemuda berhasil mempertahankan Kota Surabaya hampir selama tiga minggu. Pertempuran terakhir terjadi di Gunungsari pada tanggal 28 November 1945, tetapi perlawanan sporadic masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya kemudian dipindahkan ke Desa Lebaniwaras, yang dikenal sebagai Markas Kali. Pertempuran 10 November 1945, menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Pertempuran yang berlangsung hingga akhir November 1945 ini rakyat Surabaya telah berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris, meskipun lebih banyak jatuh korban dari pihak Indonesia. Untuk memperingati dan menghormati kepahlawanan rakyat Surabaya, Pemerintah RI menetapkan 10 November 194 sebagai Hari Pahlawan.

II. Pertempuran Ambarawa

Kolonel Soedirman, yang sedang menginspeksi pasukannya sebelum pertempuran Ambarawa berlangsung.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 salah satu Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenankan mereka untuk mengurus para tawanan perang Sekutu yang ada di penjara Ambawara dan Magelang. Namun, ternyata di balik layar mereka diboncengi oleh NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober 1945 pecahlah insiden (Skirmishing) di Magelang yang berlarut menjadi insiden antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti ketika kedatangan Presiden dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam 12 pasal, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang.
b. Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas militer Indonesia maupun militer Sekutu.
c. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pada praktiknya pihak Sekutu mengingkari janjinya. Kesempatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu dipergunakan oleh Sekutu untuk menambah jumlah pasukannya. Sementara itu, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan pasukan Sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang ada di Magelang ditarik mundur ke Ambawara. Pergerakan mundur mereka segera dikejar oleh Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini dan meletuslah pertempura Ambawara. Pasukan Angkatan Muda  di bawah pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta menghadang Sekutu di desa Lambu.

Pada hari yang sama pula di tanggal 21 November 1945, pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar dari arah Magelang. Pasukan ini berhasil menduduki Desa Pingit dan kemudian merebut desa-desa di sekitarnya dari tangan Sekutu. Ketika battalion Imam Androgi sedang melakukan pengejaran datang bantuan sebanyak 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 dari Divisi III dipimpin Mayor Soeharto, Batalion 8 dipimpin oleh Mayor Sardjono, dan Batalion Sugeng yang dipimpin oleh Mayor Sugeng sehingga musuh menjadi terkepung.

Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Pimpinan pasukan kemudian diambil alih oleh Kolonel Soedirman, Panglima dari Divisi Purwokerto. Setelah mendapat laporan dari para komandan sector, Kolonel Soedirman menyatakan bahwa musuh telah terjepit. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang.

Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap tiga kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta yang merupakan Markas Tertinggi TKR di Indonesia.

III. Pertempuran Medan Area dan wilayah Sumatra

Berita Proklamasi Kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya berbagai sensor dan tindakan pencegahan dari tentara Jepang. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Beliau ditugaskan oleh pemerintahan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia di wilayahnya.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara dengan memboncengi orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah pendaratan, anggota Relief of Allied Prisoner of War and Internees (RAPWI) telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulo Brayan, Saentis, rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan dari Gubernur M. Hassan. Namun pada kenyataannya, para tawanan itu langsung diberi persenjataa dan dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL sehingga mulai memunculkan konflik dengan para pemuda Indonesia.

Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari Hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden itu bermula dari tindakan seorang penghuni hotel yang merampas dan mengnjak-injak lencana merah-putih yang dipakai oleh seorang warga Indonesia setempat. Pelakunya tidak lain adalah perwira KNIL. Akibatnya hotel tersebut diserang oleh para pemuda. Dalam insiden itu jatuh korban 96 luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA.

Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Selain TKR, juga dibentuk badan-badan perjuangan lainnya di Sumatra Timur, yang pada tanggal 15 Oktober 1945 bergabung menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur. Setelah partai-partai politik dibentuk pada November 1945, lahir pula lascar-laskar perjuangan baru, seperti PNI membentuk Nasional Pelopor Indonesia, PKI membentuk Barisan Merah, Masyumi memiliki Laskar Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 Brigadir Jenderal Kelly memberikan suatu ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. NICA yang merasa mendapatkan suatu dukungan dari pasukan Sekutu kemudian melakukan aksi-aksi terror sehingga menimbulkan rasa permusuhan dengan rakyat Indonesia. Skirmish banyak terjadi di mana-mana. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan secara sepihak menentukan batas kekuasaannya. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” di berbagai sudut Kota Medan. Sejak saat itu, kata “Medan Area” menjadi sangat terkenal.

Pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah RI untuk meninggalkan Kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, dan Walikota RI terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris telah berhasil menguasai Kota Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang membawahi 4 sektor perjuangan. Markas komando berkedudukan di Sudu Mengerti (Trepes). Di bawah komando ini, mereka meneruskan perjuangan di Medan Area dalam memerangi pasukan Inggris dan Sekutu.

Selain di daerah Medan, di daerah-daerah sekitarnya juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Di Padang dan Bukittinggi pertempuran berlangsung sejak bulan November 1945. Sementara itu dalam waktu yang sama di Aceh terjadi pertempuran melawan Sekutu. Dalam pertempuran tersebut Sekutu memanfaatkan bekas-bekas tentara Jepang, mempersenjatai mereka kembali untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia sehingga pecahlah pertempuran yang dikenal dengan Peristiwa Krueng Panjol Bireuen. Pertempuran di sekitar Langsa/ Kuala Simpang Aceh semakin sengit ketika pihak rakyat dipimpin langsung oleh Residen Teuku Nyak Arif. Dalam pertempuran ini para pemuda dan pejuan Indonesia berhasil mengusir tentara Jepang. Dengan demikian di seluruh Sumatera, rakyat bersama pemerintah membela dan mempertahankan kemerdekaan secara mati-matian.

IV. Bandung Lautan Api

Pada tanggal 17 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Pada waktu itu para pemuda dan pejuang di kota Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang. Oleh Sekutu, senjata dari hasil pelucutan tentara Jepang supaya diserahkan kepadanya. Bahkan pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat pada tanggal 29 Novemer 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang Indonesia, ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan-pasukan Sekutu.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi dua dengan batas jalan kereta api. Sebelah utara jalan kereta api dikuasai oleh Sekutu, sedangkan sebelah selatan dikuasai oleh pihak Indonesia. Namun, karena masih merasa belum puas, dengan omong kosong alasan keamanan, Sekutu kembali mengulangi ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946 agar seluruh Kota Bandung dikosongkan.

Karena merasa terancam keselamatannya, pasukan Sekutu meminta bantuan pemerintah RI agar memerintahkan pengosongan Kota Bandung atau mundur ke luar kota sejauh 11 kilometer. Pemerintah RI di Jakarta kemudian memerintah TRI mengosongkan Kota Bandung.

Sebaliknya, dari Markas Besar TRI di Yogyakarta datang instruksi supaya Kota Bandung tidak dikosongkan namun tetap dipertahankan. Akhirnya, dengan berat hati TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta.

Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos-pos Sekutu dan melakukan pembumihangusan Kota Bandung, dengan harapan bahwa Kota Bandung tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara penuh oleh Sekutu. Pertistiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu, jatuhlah korban bernama Mohammad Toha yang tewas ketika meledakkan Gudan Mesiu milik tentara NICA.

V. Puputan Margarana

Salah satu isi perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 dalah bahwa Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan  Madura. Selanjutnya Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih sebanyak 2000 personel di Bali, ikut pula tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Pada waktu itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan komandan dari Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas Tertinggi TKR.

Sementara itu perkembangan politik di pusat Pemerintahan Republik Indonesia kurang menguntungkan akibat perundingan Linggarjati di mana Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Rakyat Bali merasa kecewa terhadap perundingan ini. Terlebih ketika Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk Negara Indonesia Timur. Ajakan terseut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawa dengan perlawanan bersenjata.

Pada tanggal 18 November 1946 I Gusti Ngurah Rai memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke tangsi militer NICA di Tabanan. Kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatan di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan rakyat Bali ini. Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 29 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Karena dalam persenjataan kurang memadahi maka pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. I Gusti Ngurah Rai mengorbankan perang “Puputan” atau perang hingga titik darah penghabisan demi membela Nusa dan Bangsa. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa.

VI. Peristiwa Westerling di Makassar

Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat tahun 1945, Dr. G.S.S.J Ratulangie melakukan aktivitasnya dengan membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI). Organisasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi pemuda ini pernah dipimpin oleh Manai Sophian.

Sementara itu pada bulan Desember 1946 Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Kedatangan pasukan ini untuk “membersihkan” daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan menumpas perlawanan rakyat yang menentang terhadap pembentukan Negara Indonesia Timur.

Di daerah ini pula, pasukan Australia yang diboncengi NICA mendarat dan kemudian membentuk pemerintahan sipil. Di Makassar karena Belanda melakukan usaha untuk memecah belah rakyat Indonesia, maka tampillah pemuda-pemuda pelajar seperti A. Rivai, Paersi, dan Robert Wolter Monginsidi yang melakukan aksi perlawanan dengan merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh NICA. Selanjutnya untuk menggerakkan perjuangan dibentuklah Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dengan tokoh-tokohnya Ranggong Daeng Romo, Makkaraeng Daeng Djarung, dan R.W. Monginsidi sebagai sekretaris jenderalnya.

Sejak tanggal 7 hingga 25 Desember 1946 pasukan Westerliing secara keji melakukan aksi pembantaian dan membunuh ribuan rakyat Indonesia yang sama sekali tidak berdosa. Pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda menyatakan Sulawesi dalam keadaan perang dan hukum militer akan ditegakkan. Pada waktu itu Raymond Westerling mengadakan aksi pembunuhan massal di desa-desa yang mengakibatkan sekitar 40.000 orang tidak berdosa menjadi korban kebiadabannya.

VII. Serangan Umum 1 Maret 1949

Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang ke-2 pada bulan Desember 1948 ibu kota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta beserta sejumlah menteri ditawan oleh Belanda. Belanda menyatakan bahwa RI telah runtuh. Namun di luar perhitungan Belanda pada saat krisis ini terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Di samping itu Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mendukung kedaulatan RI sehingga masyarakat Yogyakarta juga memberikan dukungan kepada RI.

Pimpinan TNI di bawah Jenderal Soedirman yang sebelumnya telah menginstruksikan kepada semua komandan TNI melalui surat Perintah Siasat No.1 bulan November 1948 yang isinya antara lain:
a. Memberikan kebebasan kepada setiap komandan/perwira militer TNI untuk melakukan serangan-serangan terhadai posisi militer atau markas-markas Belanda.
b. Memerintahkan kepada setiap komandan/perwira militer TNI untuk membentuk suatu kantong pertahanan atau wehrkreise.
c. Memerintahkan agar semua kesatuan TNI yang berasal dari daerah pendudukan untuk segera meninggalkan Yogyakarta untuk kembali ke daerahnya masing-masing (seperti Divisi Siliwangi harus kembali ke Jawa Barat), jika Belanda menyerang Yogyakarta. Untuk pertahanan daerah Yogyakarta dan sekitarnya diserahkan sepenuhnya kepada pasukan TNI setempat yakni Brigade 10 di bawah Letnan Kolonel Soeharto.

Dengan adanya agresi Militer Belanda maka dalam beberapa minggu kesatuan TNI dan kekuatan bersenjata lainnya terpencar-pencar dan tidak terkoordinasi dengan baik. Namun para pejuang masih mampu melakukan komunikasi melalui jaringan radion, telegram maupun para kurir/telik sandi.

Bersamaan dengan upaya konsolidasi di bawah PDRI, TNI melakukan serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta. Serangan ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelum serangan dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan Umum ini dilakukan dengan mengkonsentrasikan pasukan dari sector Barat yang dipimpin oleh Mayor Ventje Samuel sedangkan wilayah Timur-Selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono serta Sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan umum ini membawa hasil yang memuaskan sebab para pejuang dapat menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam yakni jam 06.00 sampai jam 12.00.

Berita Serangan Umum ini disiarkan RRI yang sedang bergerilya di daerah Gunung Kidul, yang dapat ditangkap oleh RRI Sumatera, selanjutnya dari Sumatera berita itu disiarkan ke Yangoon dan India. Keesokan harinya peristiwa itu juga dilaporkan oleh R. Sumardi ke PDRI di Bukittinggi melalui radiogram dan juga disampaikan pula kepada Maramis (Perwakilan RI di New Delhi, India) dan L.N. Palar (Perwakilan RI di New York, Amerika Serikat).

Serangan Umum 6 jam di Yogyakarta ini mempunyai arti penting yaitu sebagai beriku.
1. Arti Ke Dalam
a. Meningkatkan semangat para pejuang RI, dan juga secara tidak langsung memengaruhi sikap para pemimpin negara federal buatan Belanda yang tergabung dalam BFO.
b. Mendukung perjuangan secara diplomasi, yakni Serangan Umum ini berdampak adanya perubahan sikap pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda selanjutnya menekan pemerintah Belanda agar melakukan perundingan dengan RI.

2. Arti Ke Luar
a. Menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk melakukan serangan.
b. Mematahkan moral pasukan Belanda.

 Sources :
*Buku IPS untuk SMP/MTS Kelas IX; oleh Sutarto, Sunardi, Nanang Herjunanto, Penny Rahmawaty, Bambang Tri Purwamto; Terbitan tahun 2008 oleh “Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional”, diperbanyak oleh PT. Mutiara Permata Bangsa
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.com
*www.westminsterjournal.com
*www.10gr.com
*www.sukarnoyears.com
* www.netherlandsnavy.nl
*realityoflive.wordpress.com
*tabloidsergap.wordpress.com

Sunday, 2 March 2014

Pembentukan Pemerintahan Indonesia


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara


A. SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

Suasana sidang PPKI setelah dibacakan Proklamasi Kemerdekaan RI di gedung Cuo Sangi-In, Jalan Pejambon, Jakarta.

Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpn nasional adalah mengatur tatanan kenegaraan. Untuk itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pertama setelah proklamasi. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta berencana untuk menambah 6 anggota baru PPKI yang sebagian dari golongan muda, yaitu Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Akan tetapi, golongan muda itu kurang berkenan. Mereka masih menganggap PPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang dan bekerja hanya untuk Jepang. Oleh karena itu, Ir. Soekarno hanya mengumumkan 6 anggota baru, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Achmad Subardjo.

I. Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar

Rapat PPKI pertama dilakukan di Gedung Cuo Sangi-In, Jalan Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassa untuk membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya-.” Hal tersebut disebabkan karena pemeluk agama lain di Indonesia merasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Akhirnya, rapat yang dipimpin oleh Bung Hatta ini yang hanya cukup dalam waktu 15 menit saja berhasil mencapai suatu buah kesepakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap kalimat tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Dasar. Pembahasan itu mengenai menghasilkan perubahan-perubahan kecil pada pasal-pasal dalam batang tubuh. Selanjutnya, sidang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar ’45, yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara.

Sedangkan perubahan-perubahan terhadap UUD itu sendiri adalah sebagai berikut.
1.) Perubahan pada Pembukaan UUD 1945
a. Kata “Mukadimah” diganti menjadi “Pembukaan”
b. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat “Atas berkat Rahmat Allah”, diganti dengan kalimat “Atas Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Namun, penggantian itu hingga sekarang dikembalikan lagi kepada bentuk semula, yaitu “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”
c. Alinea ke-4, pada kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2.) Perubahan terhadap Batang Tubuh
a. Pasal 4 (1) yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebelumnya kalimat tersebut tidak berbunyi demikian.
b. Pasal 4 (2), “…dua orang wakil presiden” diganti menjadi “seorang wakil presiden”.
c. Pasal 6 ayat 1, yang semula terdapat kalimat “beragama Islam” sekarang dihapuskan.
d. Pasal 6 ayat 2, perkataan “wakil-wakil presiden”, dihapus sehingga hanya “wakil presiden” saja.
e. Pasal 9, kata “Mengabdi” diganti menjadi “berbakti".
f. Pasal 23 ayat 2, ditambahkan kata-kata “hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
g. Pasal 25, sebelumnya berbunyi, “syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh Undang-Undang”. Ditambahkan sehingga berbunyi, “syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh Undang-Undang”.

II. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Otto Iskandardinata, anggota Komite Nasional bertugas membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Acara pertama dalam rapat PPKI tersebut adalah pemilihan presiden. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi (yaitu kesepakatan yang dicapai secara spontan tanpa melalui proses pemungutan suara). Beliau mengajukan Ir. Soekarno sebagai perseden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul tersebut disetujui oleh hadirin yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

III. Pembentukan Komite Nasional

Rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 juga berhasil memutuskan pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Sebelum rapat PPKI ditutup, presiden meminta 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata.



B. SIDANG PPKI TANGGAL 19 AGUSTUS 1945


I. Pembagian Wilayah Indonesia

Peta pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi pada awal kemerdekaan.

Rapat dilanjutkan keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Gedung Cuo Sangi-In. Rapat itu membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan menghasilkan keputusan berikut ini.

1.) Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta para calon gubernurnya sebagai berikut.
a. Jawa Barat                                       :  Sutarjo Kartohadikusumo.
b. Jawa Tengah                                               :  R.P. Suroso.
c. Jawa Timur                                      :  Suryo.
d. Borneo (Kalimantan)                                  :  Ir. Mohammad Noor.
e. Sulawesi                                          :  Dr. Sam Ratulangi.
f. Maluku                                            :  Mr. Latuharhary.
g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara)         :  Mr. Ketut Pudja.
h. Sumatra                                           :  Mr. T. Mohammad Hassan.
Serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
2.) Pembentukan Komite Nasional (Daerah).

II. Menetapkan Kementerian dalam Lingkungan Pemerintahan

Acara selanjutnya adalah laporan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo. Panitia itu mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Setelah dilakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri negara. Kedua belas kementerian itu sebagai adalah berikut.
1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Luar Negeri
3. Departemen Kehakiman
4. Departemen Keuangan
5. Departemen Kemakmuran
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
8. Departemen Sosial
9. Departemen Pertahanan
10. Departemen Perhubungan
11. Departemen Penerangan
12. Departemen Pekerjaan Umum

Rapat selanjutnya kembali membahas masalah-masalah kebangsaan. Rapat PPKI pada hari kedua itu berakhir pada pukul 14.55 WIB. Dalam perjalanan pulang, presiden dan wakil presiden hadir memenuhi undangan rapat golongan muda yang dilaksanakan di Jalan Prapatan 10. Dalam rapat tersebut, para pemuda meminta presiden dan wakil presiden melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang yang diatur secara cepat dan serentak. Selanjutnya, Adam Malik membacakan pernyataan tentang lahirnya Tentara Republik Indonesia (TRI) yang berasal dari bekas anggota PETA dan Heiho. Bung Karno menyetujui usulan tersebut, akan tetapi pelaksanaannya belum dapat dilakukan saat itu. Rapat kemudian usai juga.

C. SIDANG PPKI TANGGAL 22 AGUSTUS 1945

Rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

I. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

Inti dari anggota KNIP ialah anggota PPKI. Di samping itu, anggota KNIP juga berasal dari tokoh-tokoh golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah sehingga jumlahnya mencapai 137 orang. Anggota KNIP secara resmi dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Sidang KNIP pertama kali ini berhasil memilih Kasman Singodimedjo (Ketua) dan Sutardjo (Wakil Ketua I), Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III). Adapun Komite Nasional Daerah saat itu gagal dibentuk karena situasi dan kondisi keamanan yang belum menentu dan membaik.

II. Pembentukan Partai Nasional Indonesia

PNI sebagai partai tunggal pada awal kemerdekaan. PNI dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) bertujuan menjadikannya sebagai partai tunggal di Indonesia yang baru merdeka. Tujuan PNI seperti yang juga disebutkan dalam risalah sidang PPKI adalah “Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.” Susunan pengurus PNI di antaranya sebagai berikut.
Pemimpin Utama        : Ir. Soekarno
Pemimpin Kedua        : Drs. Moh. Hatta
Dewan Pemimpin        : Mr. Gatot Tarunamihardja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono.

III. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Sehubungan dengan pembentukan tentara kebangsaan itu, beberapa hal yang diputuskan oleh PPKI adalah sebagai berikut.
1.) Rencana pembelaan negara oleh BPUPKI yang mengandung politik peperangan tidak diterima karena bangsa Indonesia menjalankan politik perdamaian.
2.) PETA di Jawa dan di Bali, serta lascar rakyat di Sumatera segera dibubarkan.
3.) Para anggota HEIHO dengan segera diberhentikan.
4.) Untuk kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka, tentara kebangsaan Indonesia harus segera dibentuk oleh Presiden.
4.) Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai pengganti Badan Penolong Korban Perang (BPKP) yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 20 Agustus 1945.

D. PERUBAHAN OTORITAS KNIP DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

Kebanyakan negara-negara yang baru merdeka memilih bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan itu dianggap lebih baik daripada system kerajaan. Di Indonesia, sejak masa pergerakan nasional sudah mendambakan system pemerintahan yang demokratis. Salah cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.  Bentuk dan pola pemerintahan yang dianut oleh para pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah penerapan demokrasi yang ada di negeri Belanda yang berdasarkan multipartai, yaitu system pemerintahan parlementer. Hal itu disebabkan pada masa pergerakan nasional, banyak kaum cendekiawan Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda.

I. Kabinet Presidensial Pertama

Kabinet pertama RI yang terdiri dari Perdana Menteri, Presiden Soekarno dan dibantu oleh 17 menteri dan 4 pejabat tinggi.

Susunan kementerian pertama yang berhasil disusun sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam kabinet presidensial ini, presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Susunan kabinet pertama RI sebagai berikut.

Perdana Menteri                      :  Ir. Soekarno
Menteri Dalam Negeri            :  R.A.A Wiranatakusumah
Menteri Luar Negeri               :  Mr. Ahmad Subardjo
Menteri Kehakiman                :  Prof. Dr. Soepomo, S.H.
Menteri Kemakmuran             :  Ir. D.P. Surakhman
Menteri Keuangan                  :  Mr. A.A. Maramis
Menteri Kesehatan                  :  Dr. R. Boentaran M.
Menteri Pengajaran                 :  Ki Hajar Dewantara
Menteri Sosial                         :  Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Penerangan                :  Mr. Amir Syarifuddin
Menteri Perhubungan              :  R. Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Keamanan Rakyat     :  Suprijadi
Menteri Pekerjaan Umum       :  R. Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara                       :  K.H. Wachid Hasyim
Menteri Negara                       :  Dr. M. Amir
Menteri Negara                       :  Mr. R.M Sartono
Menteri Negara                       :  R. Otto Iskandardinata
Menteri Negara                       :  Mr. A.A. Maramis

Di samping itu juga diangkat sejumlah pejabat tinggi negara, yaitu sebagai berikut.
Ketua Mahkamah Agung        :  Dr. Mr. Kusumaatmadja
Jaksa Agung                            :  Mr. Gatot Tarunamihardja
Sekretaris Negara                    :  Mr. A.G. Pringgodigdo
Juru Bicara Negara                  :  Sukardjo Wirjopranoto

Karena pengaruh dari golongan kiri dalam KNIP, usia kabinet itu tidak berlangsung lama, yaitu sejak tanggal 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945, system pemerintahan di Indonesia berubah menjadi system kabinet parlementer dengan perdana menteri pertamanya, Sultan Syahrir.

II. Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945

Suasana dalam sidang KNIP. KNIP yang dipimpin oleh Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan membentuk BP-KNIP.

Pada bulan Oktober 1945, kelompok kiri (Sosialis) dalam KNIP yang dipimpin Sultan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP). Langkah berikut dari kelompok sosialis itu adalah mendorong terbentuknya kabinet Parlementer. Sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan parlementer adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekadar badan penasihat menjadi badan legislatif untuk selamanya. Untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan dukungan sebanyak 50 buah tanda tangan dari 150 anggotanya.

Pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden Ir. Soekarno. Adapun alasan yang diajukan BP-KNIP untuk memperkuat usulannya tersebut, adalah sebagai berikut.
a. Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden yang terlalu besar sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemerintahan yang bersifat dictator.
b. Adanya propaganda Belanda melalui NICA yang menyiarkan isu politik bahwa pemerintahan RI adalah pemerintahan yang bersifat Fasis, yang menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI. Namun sebenarnya, ini adalah semacam politik Revanche Idea (Politik Balas Dendam) dari Belanda kepada Indonesia, karena kekecewaannya telah kehilangan tanah jajahannya, Hindia-Belanda.
c. Untuk menunjukkan kepada dunia Internasional, khususnya pihak Sekutu, bahwa Indonesia yang baru saja merdeka adalah demokrasi bukan negara Fasis buatan Jepang.

Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut dengan mudah diterima oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X 16 Oktobe 1945. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dalam Kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut terdiri dari dua materi pokok berikut ini.
a. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
b. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X tersebut, kekuasaam presiden, hanya dalam bidang eksekutif. Dengan demikian, kedudukan presiden seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk, dapat melaksanakan fungsi sebagai badan legislative.

III. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945

Pada tanggal 30 Oktober 1945, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberkan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran berbagai aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pembentukan partai politik juga merupakan persiapan bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Pemerintah menyetujui usul tersebut jika keberadaan partai-partai politik itu dapat memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Persetujuan pemerintahan itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden. Isinya antara lain menyatakan :

Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.”

Sehubungan dengan hal itu, pada bulan November dan Desember 1945 para pemimpin rakyat sibuk membentuk partai-partai politik, seolah-olah negara sedang dalam keadaan aman. Padahal di beberapa tempat, seperti di Surabaya, pertempuran antara BKR dan pasukan Sekutu sedang bergelora.

Beberapa partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah sebagai berikut.
1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdiri pada tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo.
2. PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri pada tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Moh. Yusuf. Sebenarnya partai ini telah didirikan pada tanggal 21 Oktober 1945.
3. PBI (Partai Buruh Indonesia) berdiri pada tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono.
4. PRJ (Partai Rakyat Jelata) berdiri pada tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis.
5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) berdiri pada tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Probowinoto.
6. Parsi (Partai Sosialis Indonesia) berdiri pada tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
7. Paras (Partai Rakyat Sosialis) berdiri pada tanggal 20 November 1945, dipimpin oleh Sutan Syahrir. Parsi dan Paras kemudian bergabung menjadi Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Oei Hwee Goat, pada bulan Desember 1945.
8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) berdiri pada tanggal 8 Desember 1945, dipimpin oleh I.J. Kasimo.
9. Permai (Persatuan Rakyat Marhaen) berdiri pada tanggal 17 Desember 1945, didirikan oleh J.B. Assa.
10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri pada tanggal 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Joyosukarto. PNI didirikan sebagai gabungan dari PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), dan Sarekat Rakyat Indonesia yang masing-masing telah berdiri pada bulan November dan Desember 1945.

IV. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945

Sejak permulaan bulan Oktober 1945, beberapa tokoh seperti Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Mangunsarkoro bersama anggota KNIP lainnya sudah berencana mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer sehingga kabinet bertanggung jawab langsung kepada KNIP sebagai pemegang kekuasaan legislative. Untuk itu, mereka merencanakan akan mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet yang ada dengan tujuan menjatuhkan kabinet tersebut. Kemudian, mereka akan menunjuk Sutan Syahrir menjadi perdana menteri dan formatur kabinet baru.

Pembentukan pemerintahan parlementer juga diharapkan dapat mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar. Selanjutnya, BP-KNIP secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri kepada suatu “Perwakilan Rakyat” (KNIP). Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 yang berbunyi:

“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah di dalam tangan menteri.”

KNIP dalam sidang ketiga tanggal 25-27 November 1945 menyetujui pula adanya pertanggungjawaban menteri tersebut dengan kata-kata “… membenarkan kebijakan presiden perihal mendudukkan perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang.”

Sistem kabiner parlementer berlaku sejak tanggal 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949. Selama masa berlakunya UUD 1945 tahap pertama, terdapat Sembilan kali pergantian kabinet, antara lain sebagai berikut.
1.) Kabinet Presidensial Pertama, 2 September 1945-14 November 1945.
2.) Kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946.
3.) Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946-20 Oktober 1946.
4.) Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946-27 Juni 1947.
5.) Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947-11 November 1947.
6.) Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947-29 Januari 1948.
7.) Kabinet Hatta I (Presidensial), 29 Januari 1948-4 Agustus 1948.
8.) Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948-13 Juli 1949.
9.) Kabinet Hatta II (Presidensial), 4 Agustus 1949-20 Agustus 1949.

E. PEMBENTUKAN KEKUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

I. Pembentukan BKR

Kasman Singodimedjo. Pemimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) Pusat.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan tiga badan baru, yaitu sebagai berikut.
1. Komite Nasional (KNI),
2. Partai Nasional Indonesia (PNI), dan
3. Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sebagian golongan muda menyambut dengan kecewa pidato presiden tersebut karena mereka menghendaki agar pemerintah segera membentukan tentara nasional, bukan sekadar BKR. Akan tetapi, sebagian yang lain terutama mantan tentara PETA, KNIL, dan Heiho menanggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya masing-masing dan memanfaatkannya sebagai wadah perjuangan.

Di Jakarta, bekas tentara PETA membentuk BKR Pusat dengan tujuan agar BKR daerah dapat dikoordinasikan secara terpusat. Tokoh yang terpilih sebagai pemimpin BKR Pusat itu ialah Kasman Singodimedjo, bekas Daidanco di Kota Jakarta. Setelah Kasman diangkat sebagai Ketua KNIP, kedudukannya sebagai Ketua BKR digantikan oleh Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua I), Latief Hendraningrat (Ketua II), dan dibantu oleh Arifin Abdurachman, Mahmud, dan Zulkifli Lubis. Mereka melakukan kontak dengan para bekas perwira KNIL di Jakarta, Bandung, dan pimpinan BKR di daerah-daerah, seperti Jawa Timur (Drg. Moetopo), Jawa Tengah (Soedirman), dan Jawa Barat (Arudji Kartawinata).

II. Pembentukan Tentara Nasional

Jenderal Oerip Soemohardjo, Kepala Staf Umum TKR.


Prosesi pelantikan Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR.


Jenderal Raden Said Soekanto Tjokroadiatmodjo, Kepala Kepolisian Negara untuk yang pertama kali.

Sebagian pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR pada umumnya telah membentuk organisasi-organisasi perjuangan pada zaman Jepang. Organisasi-organisasi itu besar peranannya bagi tercetusnya proklamasi kemerdekaan. Setelah usulan mereka mengenai pembentukan tentara nasional “ditolak” oleh presiden dan wakil presiden, mereka menempuh jalan lain. Mereka membentuk badan-badan perjuangan sendiri yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah Komite van Aksi yang bermarkas di Jalan Menteng 31. Organisasi ini antara lain dipimpin oleh Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo. Badan-badan perjuangan yang tergabung dalam Komite van Aksi, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).


Kemudia, muncul pula badan-badan perjuangan lainnya di Jawa, seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) .. yang itu namanya cukup ekstrimis sekali pemirsa di rumah sekalian, iyaa bukan?? Ada pula badan perjuangan yang bersifat khusus, seperti Tentara Pelajar (TP), Tentara Genie Pelajar (TGP), dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Pembentukan badan-badan perjuangan juga dilakukan di Sumatra, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dipimpin oleh Sjamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang kemudian berganti nama menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dipimpin oleh A. Hasymi. Di Sumatera Utara dibentuk Pemuda Republik Andalas. Di Sumatera Barat dibentuk Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Di Sulawesi Selatan dibentuk Pusat Pemuda Indonesia (PPNI) dipimpin oleh Manai Sophian. Kelompok-kelompok yang tergabung di dalamnya adalah Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan Pemuda Merah Putih dan Penunjang Republik Indonesua (PRI).

Sementara itu, tentara Sekutu terus berupaya membebaskan dan mempersenjatai kembali pasukan-pasukan Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Mereka kemudian melakukan serangkaian tindakan-tindakan yang menjadikan Pemerintah RI kemudian membentuk tentara nasional. Pemerintah memanggil pensiunan KNIL Mayor Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta dan menugaskan untuk segera membentuk tentara nasional.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR, pemerintah menunjuk Soeprijadi dan Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Moh. Suljoadikusumo, bekas Daidanco PETA, diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat ad interim.

Dengan dasar Maklumat Pemerintah itu, Oerip Soemohardjo segera membentuk Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Selanjutnya di Pulau Jawa dibentuk 10 Divisi dan di Sumatra dibentuk 6 Divisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan yang sangat cepat membutuhkan pemimpin yang berwibawa. Supriyadi yang ditunjuk sebagai pemimpin TKR ternyata tidak pernah menduduki posnya. Oleh karena itu, pada bulan November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam pemilihan tersebut, Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas yang pada saat itu sedang memimpin pertempuran di Ambarawa, terpilih sebagai pimpinan TKR yang baru. Tiga hari setelah Ambarawa dapat dikuasai kembali TKR, pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Sejak terpilihnya Jenderal Soedirman sampai dengan bulan Januari 1946, TKR sudah mengalami dua kali perubahan nama. Pertama berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI kemudian berkembang dengan mempunyai Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sementara itu, badan-badan perjuangan yang sudah ada sebelumnya pada tanggal 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta. Kongres yang dipimpin oleh Chairul Saleh dan Sukarni itu dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi perjuangan pemuda di seluruh Indonesia. Setelah melalui suatu perdebatan yang sengit, kongres berhasil membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKMI). Badan-badan perjuangan itu kemudian ditampung dalam wadah Biro Perjuangan di bawah menteri pertahanan.

Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang isinya “dalam waktu sesingkat-singkatnya membentuk badan-badan perjuangan itu dalam satu wadah yaitu TRI”. Selanjutnya, pemerintah membentuk suatu panitia untuk melaksanakan penyatuan itu yang dipimpin oleh presiden dengan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yaitu wakil presiden, menteri pertahanan, dan panglima. Anggota panitia itu terdiri dari Kepala Staf Umum TRI dan para pemimpin badan-badan perjuangan. Hasil kerja panitia itu adalah Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni 1947 pemerintah mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-satunya wadah perjuangan bersenjata. TNI memiliki pimpinan kolektif yang terdiri dari bekas pimpinan TKR dan bekas pimpinan badan-badan perjuangan. Keduanya tetap di bawah satu pimpinan tertinggi, yaitu Panglima Jenderal Soedirman.

Alat keamanan lainnya adalah Kepolisian Negara. Pada mulanya, Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, pada tanggal 26 Juli 1946 dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD tahun 1946 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara berdiri sendiri sebagai sebuah Jawatan Kepolisian Negara di bawah perdana menteri. Pada tanggal 29 September 1946, R. Soekanto Tjokroadiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara.


Pelopor berdirinya Kepolisian Negara adalah angkatan muda polisi yang sebagian besar bekas anggota polisi dan polisi istimewa pada zaman pendudukan Jepang, yaitu Keisatsutai dan  Tokubetsu Keisatsutai. Berbeda dengan PETA maupun Heiho, persenjataan mereka tidak dilucuti oleh Jepang. Hal itu disebabkan Jepang menganut sistem Barat yang menganggap polisi tidak ikut dalam perang, melainkan hanya sebagai pemelihara keamanan. Walaupun demikian, pada pemuda kepolisian itu mempergunakan senjatanya untuk turut serta dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan.

sources :
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*jakarta.go.id 
*langkahawal-its.blogspot.com  
*sistempemerintahindonesia.blogspot.com
*jamarisonline.blogspot.com
*mautahusejarah.blogspot.com
*arifuddinali.blogspot.com
*wikipedia.com
*javalaw-bmg.blogspot.com
*blackjack2000.wordpress.com
*www.lamar-kerja.com
*merdeka.com
*rosodaras.wordpress.com
Powered by Blogger.