Pages

Monday, 10 February 2014

Berkembangnya Taktik Moderat-Kooperatif dalam Pergerakkan Nasional





 Jonkheer Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge, lahir di Den Haag, Belanda, 22 Januari 1875, meninggal di Zeist, Belanda, 24 Juni 1958 pada umur 83 tahun adalah Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang memerintah antara tanggal 12 September 1931 sampai 16 September 1936.De Jonge adalah seorang bangsawan yang menginginkan sebuah pemerintahan yang kuat di Belanda maupun Hindia-Belanda. Sebuah kalimat yang terkenal ialah: "Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, kita pasti harus bisa berada di sini selama 300 tahun lagi!" De Jonge juga seorang gubernur jenderal yang keras terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dan tak segan melakukan pembredelan terhadap sejumlah media cetak yang mendukung pergerakan yang bersifat nonkooperatif.Gubernur Jenderal de Jonge yang selalu mengeluarkan kebijakan sangat keras atas kaum pergerakkan.Kebijakan ini menjadi salah satu sebab berkembangnya taktik moderat dan kooperatid dalam pergerakkan nasional.


 Gubernur Jenderal de Jonge yang sedang mengunjungi rumah sakit HVA Hospital di Toeloengredjo, sekitar Kediri  6 April 1935.



  Gubernur Jenderal de Jonge yang sedang mengunjungi Bali di tahun 1930-an.


Disusun oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Berkembangnya taktik moderat-kooperatif dalam pergerakkan nasional Belanda disebabkan oleh berikut ini.
1. Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada tahun 1929. Bahkan, pada awal tahun 1930-an krisis ekonomi di Hindia Belanda semakin memburuk.
2. Kebijakan keras dari pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge menyebabkan kaum pergerakkan, terutama dari golongan nonkooperatif sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alasan bahwa pemerintahan colonial bertanggung jawab atas keadaan dan keamanan di lingkungan Hindia Belanda.
3. Pada tahun 1930-an, kaum pergerakkan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme Italia dan naziisme Jerman mengancam kedudukan negara-negara demokrasi. Demikian pula dengan Jepang sebagai negara fasis-militeris di Asia yang telah melakukan ekspansi-ekspansinya ke wilayah Pasifik sehingga ada yang mendekatkan kaum nasionalis dengan para penguasa colonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap segala bahaya fasisme. Kesadaran itu baru muncul pertama kali di kalangan Perhimpunan Indonesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperatif.

Taktik kooperatif adalah strategi yang ditempuh untuk menghindari kelumpuhan perjuangan. Perubahan taktik perjuangan itu sama sekali tidak mengubah tujuan perjuangan, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Apabila sejak awal tahun 1920-an cita-cita kemerdekaan Indonesia disuarakan Perhimpunan Indonesia, sejak tahun 1930-an cita-cita tersebut diperjuangkan dengan taktik kooperatif melalui Dewan Rakyat (Volksraad).


A. PARTINDO

Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Soekarno merupakan pukulan yang teramat berat bagi PNI.Pimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh ini memiliki gaya yang lebih hati-hati sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan anggotanya. Bahkan, banyak di antara para anggota PNI yang mengundurkan diri.

Sartono kemudian menginstruksikan agar semua kegiatan di cabang-cabang PNI untuk sementara waktu dihentikan. Bahkan, ia kemudian berusaha untuk membubarkan PNI dan membentuk partai baru. Pada Kongres Luar Biasa PNI di Batavia tanggal 25 April 1931 diambil sebuah keputusan untuk membubarkan PNI.Pembubaran tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PNI.Sartono bersama para pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931.

Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo.Selanjutnya dilakukan upaya menghimpun kembali anggota-anggota PNI yang sudah terlanjur tercerai-berai sehingga pada tahun 1931 berhasil dibentuk 12 cabang Partindo.Kemudian berkembang lagi menjadi 24 cabang dengan anggota sebanyak 7000 orang.

Setelah bebas pada bulan Desember 1931, Ir. Soekarno berupaya menyatukan kembali PNI yang terpecah.Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil karena terdapat perbedaan pendapat antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai pemimpin PNI Baru.Akhirnya, Ir. Soekarno memutuskan dirinya untuk masuk dan bergabung ke dalam Partindo.Partai Indonesia ini kemudian berkembang pesat setelah pemimpin tertinggi dipegang oleh Ir. Soekarno.Pada tahun berikutnya, Partindo telah memiliki 71 cabang dan anggota sebanyak 20.000 orang. Ide-idenya banyak dimuat dalam harian Pikiran Rakyat, antara lain yang penting adalah “Mencapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933.

Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1933 melemahkan Partindo. Bung Karno diasingkan ke Ende, Flores, pada tahun 1934. Karena alasan kesehatan, Bung Karno kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 dan pada tahun 1942 dipindahkan ke Padang karena ada serbuan tentara Jepang ke Indonesia. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran yang sangat drastic. Partindo akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk mengadakan rapat.Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, Ir. Soekarno untuk yang kedua kalinya membubarkan Partindo meski tanpa adanya suatu dukungan yang penuh dari para anggotanya.


B. PNI Baru



 Moh. Hatta sebagai pemimpin PNI Baru.

Ketika Sartono membubarkan PNI pada tahun 1930, banyak anggotanya yang tidak setuju.Mereka menyebut dirinya sebagai Golongan Merdeka.Dengan giat mereka mendirikan studie club-studie club baru, seperti Studie Club Nasional Indonesia di Jakarta dan Studie Club Rakyat Indonesia di Bandung.Selanjutnya, mereka mendirikan Komite Perikatan Golongan Merdeka untuk menarik anggota-anggota PNI dan untuk menghadapi Partindo.

Pada bulan Desember 1931, golongan merdeka membentuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).Mula-mula Sultan Syahrir dipilih sebagai ketuanya.Moh.Hatta kemudian dipilih sebagai ketua pada tahun 1932 setelah kembali dari Belanda.Strategi perjuangan PNI Baru tidak jauh berbeda dari PNI maupun dengan Partindo.Organisasi-organisasi tersebut tetap sama-sama menggunakan taktik perjuangan nonkooperatif dalam mencapai kemerdekaan politik.Adapun perbedaan antara PNI Baru dengan Partindo adalah sebagai berikut.

a. PPPKI oleh PNI Baru dianggap bukan persatuan karena anggota-anggotanya memiliki ideology yang berbeda-beda. Sementara itu, Partindo menganggap PPPKI dapat menjadi wadah persatuan yang cukup kuat daripada mereka berjuang sendiri-sendiri.
b. Dalam mencapai upaya kemerdekaan, PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan social. Partindo lebih mengutamakan organisasi massa dengan aksi-aksi massa untuk mencapai kemerdekaan.

Pada tahun 1933, PNI Baru telah memiliki 65 cabang.Untuk mempersiapkan masyarakat dalam mencapai kemerdekaan PNI Baru melakukan kegiatan penerangan untuk rakyat dan penyuluhan koperasi.Kegiatan-kegiatan PNI Baru tersebut dan ditambah dengan sikapnya yang nonkooperatif dianggap oleh pemerintah colonial Hindia Belanda sangat membahayakan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1934 Bung Hatta, Sultan Syahrir, Maskun, Burhanuddin, Murwoto, dan Bonda ditangkap oleh pemerintah colonial. Bung Hatta diasingkan ke hulu Sungai Digul, Papua. Kemudian dipindahkan ke Bandaneira pada tahun 1936 dan akhirnya ke Sukabumi pada tahun 1942.Dengan demikian, hanya partai-partai yang bersikap kooperatif saja yang dibiarkan hidup oleh pemerintah colonial Hindia Belanda.


C. PARINDRA (1935)

Pada bulan Desember 1935 di Solo diadakan kongres yang menghasilkan penggabungan Boedi Oetomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan melahirkan Partai Indonesia Raya (Parindra). R. Soetomo terpilih sebagai Ketua Parindra dengan Surabaya sebagai pusat dan basis politiknya. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia Raya dan Mulia.Cara yang hendak ditempuh dengan memperkokoh semangat persatuan kebangsaan, berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam bidang ekonomi maupun social.Tokoh-tokoh terkemuka Parindra lainnya adalah MH Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto.

Terhadap pemerintah colonial, Parindra tidak menetapkan haluan politiknya apakah kooperatif atau nonkooperatif.Oleh karena itu, Parindra memiliki wakil-wakilnya dalam Volksraaad dan mengambil sikap sesuai situasi. Istilah lainnya adalah main aman saja, hehehee… Parindra berkembang dengan baik dan bahkan menjadi partai besar dan banyak mendapat simpati dari organisasi-organisasi lain sehingga mereka menggabungkan diri, seperti Kaum Betawi, Sarekat Sumatera, dan Partai Serikat Selebes.Cabang-cabang Parindra menyebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Parindra berusaha meningkatka  kesejahteraan rakyat kecil dengan cara mendirikan Rukun Tani, membentuk serikat-serikat pekerja, menganjurkan swadesi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Perjuangan Parindra dalam Volksraad berlangsung hingga akhir masa penjajahan Belanda. Dalam hal ini terkenal kegigihan MH Thamrin dengan membentuk Fraksi Nasional dan GAPI yang berhasil memaksa pemerintah colonial Hindia Belanda melakukan beberapa perubahan, seperti pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad dan mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier.


D. GERINDO

Setelah Partindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya kehilangan wadah perjuangan.Sementara itu, Parindra yang cenderung kooperatif dianggap kurang sesuai.Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).Tokoh-tokohnya yang terkenal ialah A.K. Gani, Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sarino Mangunsarkoro, Nyonoprawoto, Sartono, dan Wilopo.

Gerindo bertujuan mencapai Indonesia Merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperatif. Agak terkesan plin-plan memang, katanya kurang sreg dengan Parindra, tetapi malah dia sendiri kooperatif, hehehe… Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya parlemen yang bertanggung jawab kepada rakyat.Dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntut Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI) yang bertujuan mengumpulkan berbagai modal dengan kekuatan kaum buruh dan tani berdasarkan asas nasional-demokrasi—operasi, memang agak sedikit mengarah ke komunis.Dalam bidang social diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat.Oleh karena itu, Gerindo menerim anggota dari kalangan orang Indo (India), peranakan China (Tionghoa), serta keturunan Arab (Gujarat).


E. PETISI SUTARDJO



Sutardjo Kartohadikusumo, wakil dari Persatuan Pegawai Bestuur uang mengajukan permintaan atau petisi. Mas Sutardjo Kertohadikusumo lahir di Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober 1892, meninggal di Jakarta, 20 Desember 1976 pada umur 84 tahun adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU No. 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Sekalipun ia adalah Gubernur Jawa Barat, namun ia tidak berkantor di Bandung, melainkan di Jakarta. Sutardjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).Ia penggagas Petisi Sutarjo. Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda.Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge. Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA.


Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestuur (PBB) dalam sidang Volksraad mengajukan suatu usulan yang kemudian dikenal dengan istilah Petisi Sutardjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah colonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, yaitu pemberian status otonomi kepada rakyat Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
 
Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Sutardjo mengusulkan untuk mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya.
b. Direktur departemen diberikan tanggung jawab.
c. Dibentuk Dewan Kerajaan (Rijksraad) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil kedua belah pihak.
d. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya memihak Indonesia.

Petisi itu juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong, Sebagian besar dari partai-partai dan toloh-tokoh pergerakan juga mendukung Petisi Sutardjo. Setelah mendapatkan dukungan mayoritas anggota Volksraad, petisi itu kemudian disampaikan kepada pemerintahan kerajaan dan parlemen Belanda.

Kalangan Fraksi Nasional dan partai-partai besar ketika itu, seperti Parindra, Gerindo, PSII, dan PNI Baru memperingatkan bahwa usaha Petisi Sutardjo akan sia-sia. Oleh karena itu, para pendukung petisi tersebut kemudian membentuk suatu panitia untuk menghimpun dukungan dari masyarakat di dalam maupun di luar negeri.Dukungan pun diperoleh bahkan ada pula orang-orang Belanda yang mendukung pertisi tersebut.

Golongan yang tidak setuju adalah golongan konservatif Belanda dan para pengusaha perkebunan Belanda, termasuk kelompok Vanderlandche Club (VC). Mereka menganggap petisi tersebut terlalu premature, secara ekonomi dan social Hindia Belanda (Indonesia) masih belum cukup untuk dapat berdiri sendiri… Katanya mereka sih… Selain itu, dipermasalahkan pula tentang dapat dipertahankannya kesatuan wilayah Nusantara dalam lingkungan Pax Neederlandica karena pada kenyataannya kondisi politik Hindia Belanda belum mantap dari segi manapun.

Pada tanggal 16 November 1938, pemerintah Belanda memberikan jawaban bahwa petisi tersebut ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Perkembangan politik Indonesia belum cukup matang untuk memerintah sendiri sehingga petisi itu dipandang masih terlalu premature.
b. Dipertanyakan juga tentang kedudukan golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti.
c. Tuntutan otonomi dipandang sebagai hal yang tidak alamiah karena pertumbuhan ekonomi, social, dan politik belum cukup memadai.

Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah colonial Hindia Belanda mulai melaksanakan perubahan pemerintahan pada tahun 1938.Pemerintah membentuk provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas mengatur rmah tangga daerah.

Akibat yang tampak dari penolakan petisi tersebut adalah semakin jauhnya jarak antara pemerintah dengan yang diperintah. Tidak ada jalan lain bagi kaum pergerakkan untuk memperkuat barisan terkecuali dengan memperkuat organisasi dan persatuan bangsa. Usaha kea rah persatuan itu juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak tahun 1939 menjadi genting dengan adanya penyerangan negara Jerman ke wilayah kota Danzig, di Polandia yang mengawali terjadinya Perang Dunia II.


F. PERJUANGAN GAPI “Indonesia Berparlemen”

Gambar :MH Thamrin, yang merupakan tokoh pelopor organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI aktif menyerukan agar dibentuk parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pengganti Volksraad.

Penolakan Petisi Sutardjo mendorong munculnya gerakan menuju kesatuan nasional, kesatuan aksi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.Gerakan itu kemudian menjelma menjadi Gabungan Politik Indonesia (GAPI).Pembentukan GAPI dipelopori oleh MH Thamrin dari Parindra.

Ide pembentukan GAPI pada umumnya mendapat tanggapan baik di kalangan masyarakat luas.Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat umum di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta.Rapat itu dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. MH Thamrin menjelaskan bahwa tujuan pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap organisasi tetap bebad untuk melakukan program-programnya sendiri-sendiri.

Pelaksanaan program GAPI secara konkret mulai terwujud dalam rapatnya pada tanggal 4 Juli 1939. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indoesia. Namun, sebelum aksi dapat dilancarkan secara besar-besaran, pada tanggal 9 September 1939 terdengar kabar bahwa Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu, dalam pernyataannya pada tanggal 19 September 1939, GAPI menyerukan agar dalam keadaan penuh bahaya dapat dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan Indonesia.

Golongan moderat Belanda menyerukan agar pemerintah Belanda agar loyalitas yang tertera dalam pernyataan GAPI ditanggapi secara positif dengan memenuhi keinginannya.Sebaliknya, golongan konservatif memandang bahwa pernyataan GAPI itu semata-mata hanya merupakan suatu Chantage (memanfaatkan kesempatan dalam situasi tertentu), yaitu pemerasan dengan mengambil kesempatan sewaktu Belanda menghadapi kesulitan, yakni bahaya dan ancaman seranga Jerman di Eropa.

Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939.Pada pertengahan Desember 1939 diselenggarakan rapat umum di beberapa tempat.Dengan semboyan “Indonesia Berparlemen” dalam setiap aksinya GAPI mendesak agar pemerintah membentuk parlemen yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut.Untuk itu, kepala-kepala departemen harus digantikan dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Tanggapan pemerintah colonial Hindia Belanda baru dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1940 melalui Menteri Tanah Jajahan Welter yang menyatakan bahwa “perkembangan dalam bidang jasmani dan rohani akan memerlukan tanggung jawab dalam bidang ketatanegaraan. Sudah barang tentu hak-hak ketatanegaraan memerlukan tanggung jawab dari para pemimpin.Tanggung jawab ini hanya dapat dipikul apabila rakyat telah memahami kebijaksanaan politik.Selama pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kebijakan politik di Hindia Belanda, tidak mungkin didirikan Parlemen Indonesia yang mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Tentu saja penolakan tersebut sangat menimbulkan kekecewaan, tetapi GAPI masih meneruskan perjuangannya.Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut dari aksi Indonesia Berparlemen.Akan tetapi, kesempatan bergerak bagi GAPI sudah tidak ada lagi.Pada awal Mei 1940, negara Belanda telah berhasil ditaklukkan dan diduduki oleh Jerman sehingga Perang Dunia II telah berkobar di Negeri Belanda juga.Meskipun negerinya sudah diduduku oleh Jerman, tetapi Belanda masih tidak mau mundur setapak pun dari bumi Indonesia.


Gambar : Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborgh Stachouwer, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat hingga ketika Jepang menyerang dan mulai menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1942.


Gambar :Ratu Wilhemina dalam pidatonya di tahun 1941 yang menyatakan perubahan kedudukan daerah jajahan Belanda.

 
Sikap pemerintah Belanda yang sangat konservatif itu tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk bekerja sama dalam menghadapi perang itu. Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia tersebut, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menjanjikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Hindia Belanda.Akan tetapi, gagasan mengenai perubahan itu harus disimpan dahulu hingga Perang Dunia II selesai. Pada tanggal 10 Mei 1941 dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina menyatakan kesediannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur Kerajaan Belanda. Akan tetapi, masalah itu pun juga harus ditunda setelah Perang Dunia II usai.

Usulan pembentukan milisi pribumi yang berdasarkan kewajiban bagi negara untuk mempertahankan negerinya juga ditolak oleh pemerintah colonial dengan alasan bahwa perang modern lebih memerlukan angkatan bersenjata yang professional. Sikap menunda itu pun dipertahankan oleh Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden AS F.D. Roosevelt  yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Satu-satunya hasil dari berbagai upaya kaum pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan Komisi Visman (Commissie Visman) pada bulan Maret 1941.Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada pada berbagai golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan.Hasilnya diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan pemerintah Belanda.

Karena kancah Perang Pasifik sudah sangat dekat, hasil Komisi Visman itu tidak ada lagi pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda.Suasana pada saat-saat terakhir pemerintahan Hindia Belanda diliputi oleh sikap rakyat yang apatis bercampur tidak percaya lagi dan pada akhirnya berubah menjadi sikap anti-Belanda.Hal ini juga disebabkan oleh propaganda Jepang, yang dinamakan dengan Gerakan 3 A.

Sources -->
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.com, Enslikopedia Bebas.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.