Pages

Saturday, 15 February 2014

Peristiwa Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945

Perjuangan melawan penjajahan itu mencapai puncaknya dengan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pernyataan itu, bangsa Indonesia menyatakan kebebasannya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia kemudian diwujudkan dengan pembentukan negara kebangsaan Indonesia.

A. PEMBENTUKAN BPUPKI

Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) bukan KDRT!! K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI yang diangkat pada tanggal 29 April 1945.

Pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan Sekutu, Amerika Serikat. Demikian juga dengan pasukan Jepang, Dai Nippon yang berada di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dengan demikian, seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik-Oceania sudah mulai mengalami kehancuran dan baying-bayang kekalahan Jepang sudah mulai tampak. Selanjutnya, Jepang mengalami serangan udara di Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan, pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah penghasil minyak, seperti Tarakan dan Balikpapan.

Dalam situasi yang kritis tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakici Harada, pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Dr. K.R.T. Radjiman Wedjodiningrat diangkat sebagai ketua (Kaico), sedangkan yang duduk sebagai ketua muda (Fuku Kaico) pertama adalah seorang Jepang bernama Ichibangase. R.P. Suroso diangkat sebagai kepala secretariat dengan dibantu oleh Toyohoto Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

B. SIDANG-SIDANG BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 194 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI bertempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat militer Jepang, yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Ke-16 yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaro, oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Toyohito Masuda. Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

I. Perumusan Dasar Negara Indonesia

Mr. Moh Yamin, dalam sidang BPUPKI ia mengemukakan lima asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia.

Persidangan BPUPKI untuk merumuskan undang-undang dasar diawali dengan pembahasan mengenai persoalan “dasar” bagi negara Indonesia merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedjodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka tersebut. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan rumusan dasar negara Indonesia merdeka ialah Mr. Muh Yamin. Pada hari pertama persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh Yamin mengemukakan lima “Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut.
1.) Peri Kebangsaan
2.) Peri Kemanusiaan
3.) Peri Ketuhanan
4.) Peri Kerakyatan
5.) Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut.
1.) Persatuan
2.) Kekeluargaan
3.) Keseimbangan
4.) Musyawarah
5.) Keadilan Sosial

Keesokan harinya, pada tanggal 1 Juni 1945, berlangsunglah rapat terakhir sidang pertama. Pada kesempatan itu, Ir. Soekarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidato Ir. Soekarno selain berisi pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Selanjutnya, sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno adalah sebagai berikut.
1.) Kebangsaan Indonesia
2.) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3.) Mufakat atau Demokrasi
4.) Kesejahteraan Sosial
5.) Ketuhanan Yang Maha Esa

Persidangan pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya diadakan masa reses selama satu bulan lebih.

Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu, panitia ini juga disebut sebagai Panitia Sembilan. Anggota-anggotanya adalah:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. Muh Yamin
4. Mr. Ahmad Subardjo
5. Mr. A.A. Maramis
6. Abdulkadir Muzakkir
7. K.H. Wachid Hasyim
8. K.H. Agus Salim
9. Abikusno Tjokrosujoso

Musyawarah Panitia Sembilan menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukkan negara Indonesia merdeka. Oleh Mr. Muh. Yamin rumusan itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan rancangan dasar negara Indonesia merdeka itu adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. (menurut) dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. persatuan Indonesia,
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. Rancangan Undang-Undang Dasar

Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas Rencana Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Pada tanggal 11 Juli 194, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambule (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta.

Selanjutnya panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo.

Persidangan kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945, dengan Ir. Soekarno sebagai ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan tiga hasil, yaitu sebagai berikut:
1.) Pernyataan Indonesia Merdeka,
2.) Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan
3.) Undang-Undang Dasar (batang tubuh).

C. AKTIVITAS GOLONGAN MUDA

Sebelum BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung telah diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai oleh Angkatan Moeda Indonesia. Organisasi tersebut sebenarnya dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Akan tetapi kemudian berkembang menjadi suatu pergerakkan pemuda yang sangat anti terhadap Jepang. Kongres pemuda ini dihadiri oleh sekitar 100 orang lebih utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa dari seluruh tanah Jawa di antaranya Djalam Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroamiinoto serta sejumlah mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) yang berada di Jakarta. Kongres ini menghimbau para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah dari tangan Jepang. Setelah tiga hari berlangsung kongres akhirnya diputuskan dua buah resolusi, yaitu sebagai berikut.
a. Semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional.
b.Dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Meskipun demikian, kongres akhirnya menyatakan dukungan sepenuhnya dan kerja sama yang sangat erat dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan.

Pernyataan tersebut tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir. Mereka bertekad untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal. Untuk itulah pada tanggan 3 Juni 1945 diadakanlah suatu pertemuan rahasia di Jakarta untuk membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh B.M. Diah, dengan anggotanya Sukarni, Sudiro, Sjarif Thajeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, P. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi, yang kemudian disebut dengan istilah Kelompok Sepuluh.

Hasil kerja kelompok tersebut dilaporkan pada rapat tanggal 15 Juni 1945. Pada rapat itu berhasil dibentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia. Kegiatan-kegiatan gerakan ini banyak dikendalikan oleh para pemuda dari Asrama Menteng 31. Tujuan dari gerakan ini menunjukkan sifat gerakan yang lebih radikan, yakni antara lain sebagai berikut.
a. Mencapai persatuan yang kompak di antara seluruh golongan masyarakat Indonesia.
b. Menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagat rakyat yang berdaulat.
c. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mempersatukan Indonesia dengan bahu-membahu dengan Jepang tetapi gerakan sebenarnya bermaksud untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri.

D. PEMBENTUKAN PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebanyak 21 anggota PPKI yang terpilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan Tentara Jepang Ke-16, tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatra, 2 wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Kalimantan, seorang wakil dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihatnya. Namun, seiring dengan harusnya keterlibatan akan sepengetahuan Jepang, maka anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, sehingga menjadi 27 orang.

Sedangkan untuk anggota-anggota PPKI itu sendiri, sudah saya pribadi cantumkan di sini, antara lain sebagai berikut.
1. Ir. Sukarno. (Ketua)
2. Drs. Muhammad Hatta. (Wakil Ketua)
3. Anang Abdul Hamidan
4. Andi Pangeran Pettarani
5. Bandoro Pangeran Hario Purubojo.
6. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo.
7. Dr. G.S.S.J. Ratulangie.
8. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat.
9. Dr. M. Amir.
10. Drs. Yap Tjwan Bing
11. Haji Abdul Wahid Hasyim.
12. Haji Teuku Mohammad Hasan
13. Ki Bagus Hadikusumo.
14. Ki Hajar Dewantara.
15. Mas Sutarjo Kartohadikusumo.   
16. Mr. Abdul Abbas.
17. Mr. I Gusti Ketut Puja.
18. Mr. Raden Ahmad Subarjo.
19. Mr. Raden Iwa Kusuma Sumantri.
20. Mr. Raden Kasman Singodimejo
21. Mr. Yohanes Latuharhary.
22. Muhammad Ibnu Sayuti Melik.
23. Prof. Dr. Mr. Raden Supomo.     
24. Raden Abdul Kadir.
25. Raden Adipati Wiranatakusuma.
26. Raden Oto Iskandardinata.
27. Raden Panji Suroso.

Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI bukan hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Jepang Ke-16, melainkan juga dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Dalam rangka pengangkatan itu, Jenderal Besar Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wedjodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalat tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan suatu kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah segala persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Ketika ketiga tokoh itu pulang kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah dijatuhi bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Bahkan, Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang serta melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian, dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Dengan bangganya Ir. Soekarno berkata, “Sewaktu-waktu kita dapat merdeka; soalnya hanya tergantung kepada saya dan kemauan rakyat memperbarui tekadnya meneruskan perang suci Dai Tao ini. Kalau dahulu saya berkata ‘Sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka, sebelum jagung berbuah.” Perkataan itu menunjukkan bahwa Ir. Soekarno pada saat itu belum mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.

E. PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA GOLONGAN TUA DAN GOLONGAN MUDA

Chairul Saleh, adalah tokoh golongan muda yang memimpin rapat di Pegangsaan, Jakarta pada 15 Agustus 1945.

Berita tentang kekalahan Jepang diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio siaran luar negeri. Pada malam harinya, Sutan Syahrir menyampaikan berita tersebut kepada Moh. Hatta. Syahrir juga menanyakan mengenai kemerdekaan Indonesia sehubungan dengan peristiwa tersebut. Moh. Hatta berjanji akan menanyakan hal itu kepada Gunseikanbu. Setelah yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, Moh. Hatta segera mengambil keputusan untuk dengan cepat mengundang para anggota PPKI.

Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh itu menghasilkan keputusan “kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus segera diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda agat mereka juga diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi kemerdekaan.”

Keputusan rapat itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.30 waktu Jawa kepada Ir. Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Kedua utusan tersebut segera menyampaikan keputusan golongan muda agar Ir. Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Tuntutan Wikana yang disertai dengan suatu ancaman bahwa akan terjadi pertumpahan darah apabila Ir. Soekarno tidak menyatakan proklamasi keesokan harinya telah menimbulkan ketegangan. Kemudian, Ir. Soekarno marah dan berkata “Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu dan sudahilah nyawa saya mala mini juga, jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.” Ketegangan itu juga disaksikan oleh golongan tua lainnya, seperti Drs. Moh. Hatta, Dr. Buntara, Dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo, dan Iwa Kusumasumantri.

Dalam diskusi antara Darwis dan Wikana, Moh. Hatta berkata, “Dan kami pun tak dapat ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggung memproklamasikan. Cobalah! Saya pun ingin melihat kesanggupan Saudara-saudara!” Utusan itu pun menjawab “Kalau begitu pendirian Saudara-saudara berdua, baiklah! Dan kami pemuda-pemuda tidak dapat menanggung sesuatu, jika besok siang proklamasi belum juga diumumkan. Kami pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan yang saudara kehendaki itu!

F. PERISTIWA RENGASDENGKLOK

Rumah tempat tinggal Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ketika dijauhkan oleh para pemuda (golongan muda) dari pengaruh Jepang.



Ahmad Subardjo merupakan tokoh dari golongan tua yang berperan dalam menengahi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai masalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sekitar pukul 24.00, kedua utusan, Wikana dan Darwis meninggalkan halaman rumah Ir. Soekarno dengan diliputi perasaan kesal memikirkan sikap dan perkataan Soekarno-Hatta. Sesampainya mereka di tempat rapat, mereka melaporkan semuanya. Menanggapi hal itu, golongan muda kembali mengadakan rapat pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta. Selain dihadiri oleh para pemuda yang mengikuti rapat sebelumnya, rapat ini juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Syudanco Singgih dari Daidan PETA Jakarta Syu. Rapat ini memutuskan untuk “menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala mepgaruh Jepang”. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak tentara Jepang, Syudanco Singgih yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut dibantu oleh Sukarni dan Jusuf Kunto.

Rencana ini berjalan lancer karena mendapat dukungan dan perlengkapan tentara PETA dari Syudanco Latief Hendraningrat yang pada saat itu sedang menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo yang sedang bertugas ke Bandung. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa, sekelompok pemuda membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota menuju Rengasdengklok, sebuah kota kawedanaan di pantai utara Kabupaten Karawang. Alasan yang mereka kemukakan, bahwa keadaan di kota sangat genting sehingga keamanan Soekarno-Hatta di dalam kota sangat terancam. Tempat yang dituju merupakan kedudukan sebuah Syudan (Kompi) tentara PETA Rengasdengklok dengan Komandannya Syudanco Subeno.

Sehari penuh Ir. Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Kewibawaan yang besar dari kedua tokoh ini membuat para pemuda segan untuk melakukan penekanan lebih jauh. Namun, dalam suatu pembicaraan berdua dengan Ir. Soekarno, Syudanco Singgih beranggapan Ir. Soekarno bersedia untuk menyatakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Oleh karena itu, para tengah hari Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawannya.

Sementara itu di Jakarta para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Pejambon 2. Akan tetapi, rapat ini tidak dihadiri oleh pengundangnya Soekarno-Hatta yang sedang berada di Rengasdengklok. Mereka pun merasa heran. Satu-satunya jalan untuk mengetahui keadaan Soekarno dan Hatta adalah melalui Wikana, salah satu utusan yang bersitegang dengan Soekarno-Hatta malam harinya. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Subardjo mendekati Wikana. Selanjutnya antara kedua tokoh golongan tua dan golongan muda itu tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Karena adanya kesepakatan tersebut, Yusuf Kunto dari golongan muda bersedia mengantar Mr. Ahmad Subardjo bersama sekretarisnya, Sudiro (Mbah) ke Rengasdengklok. Rombongan mereka ini tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa. Selanjutnya, Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan adanya jaminan tersebut, komandan kompi PETA Rengasdengklok Syudanco Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk pergi kembali ke Jakarta.

G. PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI

Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol No. 1 di gedung yang pada tahun 1945 merupakan tempat kediaman Laksamana Maeda, tempat di mana naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan. Dari tampak bangunan luarnya saja, dapat dipastikan bahwa sisi bangunan bagian dalamnya angket... Merinding gan....



Ini dia, sosok penghuni bangunan tersebut, Laksamana Maeda yang merupakan seorang perwira angkatan laut Jepang yang menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tempat tinggalnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah Proklamasi. Baik pisan euy...?



Ini dia, gambar nomor 1 adalah sebuah diorama (patung lilin kecil rekaan) Sayuti Melik ketika sedang mengetik naskah Proklamasi. Sedangkan gambar nomor 2 adalah hasil ketikan Sayuti Melik, berupa Naskah Proklamasi yang sudah diperbarui oleh para penasihat bahasa. Sedangkan gambar nomor 3 nih, konon mesin ketik yang digunakan oleh Sayuti Melik yang dipakai adalah mesin ketik milik kapal selam U-Boot, yang tidak lain adalah Kapal Selam AL Nazi Jerman gan!! Percaya atau tidak?? Dapat dilihat di Blogspot Alifrafikkhan gan....

Rombongan Ir. Sokarno tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa. Setelah rombongan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta singgah di rumah masing-masing, rombongan kemudian menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di jalan Imam Bonjol No.1, Jakarta. Hal itu disebabkan Laksamana Tadashi Maeda telah menyampaikan kepada Ahmad Subardjo bahwa ia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya.

Sebelum mereka memulai merumuskan naskah proklamasi terlebih dahulu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menemui Somubuco (Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka ditemani oleh Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, Tomogero Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Pertemuan itu belum mencapai suatu kesepakatan. Nishimura menegaskan bahwa garis kebijakan Panglima Tentara Jepang Ke-16 di Jawa adalah “dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo (status politik Indonesia). Sejak tengah hati sebelumnya, tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat Sekutu dan diharuskan tunduk kepada Sekutu”. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan.

Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesoa dengan pihak Jepang. Akhirnya, mereka hanya mengharapkan pihak Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi yang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Mereka kemudian kembali ke rumah Laksamanan Maeda. Sebagai tuan rumah, Maeda mengundurkan diri ke lantai dua, sedangkan di ruang makan, naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga tokoh golongan tua, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo. Peristiwa itu disaksikan oleh Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura, bersama dengan tiga orang tokoh pemuda yaitu Sukarni, Mbah Diro, dan B.M. Diah. Sementara itu, tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan muda maupun golongan tua menunggu di serambi depan rumah.

Ir. Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan di BPUPKI, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Drs. Moh. Hatta. Hal ini disebabkan menurut beliau perlu adanya tambahan pernyataan pengalihan kekuasaan (Transfer of Sovereignty).

Pada pukul 04.30 waktu Jawa, konsep naskah proklamasi telah selesai disusun. Selanjutnya, mereka menuju ke serambi depan menemui para hadirin yang menunggu. Ir. Soekarno memulai membuka pertemuan dengan membacakan naskah proklamasi yang masih konsep tersebut. Ir. Soekarno meminta kepada semua hadirin untuk menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Pendapat itu diperkuat oleh Moh. Hatta dengan mengambil contoh naskah Declaration of Independence dari Amerika Serikat. Usulan tersebut namun ditentang oleh tokoh-tokoh pemuda. Karena mereka beranggapan bahwa sebagian tokoh-tokoh tua yang hadir adalah “kepanjangan tangan” dari Jepang. Selanjutnya, Sukarni, salah satu seorang tokoh golongan muda, mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Setelah usulan Sukarni itu disetujui, Ir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan Ir. Soekarno tersebut dengan disertai perubahan-perubahan yang telah disepakati. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah ketikan Sayuti Melik, yaitu kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”, sedangkan kata “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”. Perubahan juga dilakukan dalam cara menuliskan tanggal, yaitu “Djakarta, 17-8-05” diubah menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”. Kemudian, timbul persoalan mengenai tempat proklamasi akan diselenggarakan. Sukarni mengusulkan bahwa Lapangan Ikada (yang sekarang adalah bagian tenggara lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan bagi kumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Akan tetapi, Ir. Soekarno menganggap Lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Oleh karena itu, Bung Karno mengusulkan agar upacara proklamasi dilaksanakan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, dan disetujui oleh para hadirin.

H. PELAKSANAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Persiapan menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.



Proses pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Bung Karno. Dengan suara yang mantap dan berwibawa, sehingga rakyat yakin bahwa Indonesia sudah sepenuhnya merdeka dari penjajah!



Proses pelaksanaan Proklamsi yang juga diikuti oleh pengibaran bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini sebelumnya telah dijahit dan disiapkan oleh Ibunda Fatmawati.

Pada pukul 05.00 waktu Jawa tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dari golongan tua dan golongan muda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan naskah proklamasi. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 waktu Jawa (pukul 10.00 WIB sekarang). Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers, terutama B.M. Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.

Pagi hari itu, rumah Ir. Soekarno dipadati oleh massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi (Kepala Keamanan Ir. Soekarno) meminta kepada Syudanco Latief Hendraningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno, sedangkan Wakil Walikota Suwirjo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyonopranowo kemudian pergi ke rumah Gunawan, pemilik took radio Satria di jalan Salemba Tengah 24, untuk meminjam mikropon dan pengeras suara. Sudiro yang pada waktu itu juga merangkap sebagai sekretaris Ir. Soekarno memerintahkan kepada S. Suhud (Komandan Pengawal Rumah Ir. Soekarno) untuk menyiapkan tiang bendera. Suhud kemudian mencari sebatang bamboo di belakang rumah. Bendera yang akan dikibarkan telah dipersiapkan oleh Ibu Fatmawati.

Menjelang pukul 10.30, para pemimpin bangsa Indonesia telah berdatangan ke Jalan Pegangsaan Timur, antara lain Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantara, Sm Ratulangi, K.H. Mas Mansur, Mr. Sartono, M. Tabrani, dan A.G. Pringgodigdo. Adapun susunan acara yang telah dipersiapkan adalah sebagai berikut.
a. Pembacaan Proklamasi.
b. Pengibaran Bendera Merah Putih.
c. Sambutan Walikota Suwirjo dan Muwardi.

Lima menit sebelum acara dimulai, Bung Hatta datang dengan berpakaian putih-putih. Setelah semuanya siap, Latief Hendraningrat memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda dan mereka pun kemudian berdiri tegak dengan sikap sempurna. Selanjutnya, Latief mempersilahkan kepara Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Dengan suara yang mantap, Bung Karno mengucapkan pidato pendahuluan singkat yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi.

Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatkannya pada tali dengan bantuan Syudanco Latief Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Walikota Suwirjo dan Dr. Muwardi.

Berita proklamai yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Ia segera memerintahkan F. Wuz untuk menyiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz menyiarkan berita itu, tiba-tiba tanpa diundang masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah-marah kagak jelas, orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan, siapa kamu?? Hehehe… Tetapi Waidan memerintahkan F. Wuz untuk tetap menyiarkannya. Bahkan berita itu kemudian diulang setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran radio itu berhenti. Akibatnya pucuk pimpinan Tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita itu. Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945, pemancar itu kemudian disegel dan pegawainya dilarang masuk.

Walaupun demikian, para tokoh pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio, seperti Sukiman, Sutamto, Susalahardja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar mereka ambil bagian demi bagian dari Kantor Berita Domei kemudian dibawa ke Jalan Menteng 31 sehingga tercipta pemancar baru. Di sanalah seterusnya berita proklamasi disiarkan.

Berita proklamasi juga disiarkan melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti surat kabar Soeara Asia di Surabaya dan harian Tjahaja di Bandung.

Sources -->
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.com
*tamasyajokedja.com
*khawajadinanggroe.weebly.com
*Jakarta.go.id
*Rumahmimpi.net
*indokliping.wordpress.com
*ilhamindonesia.blogspot.com
*www.streetdirectory.com

*akbaralamsyah.blogspot.com
*javiercreation.blogspot.com

Monday, 10 February 2014

Berkembangnya Taktik Moderat-Kooperatif dalam Pergerakkan Nasional





 Jonkheer Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge, lahir di Den Haag, Belanda, 22 Januari 1875, meninggal di Zeist, Belanda, 24 Juni 1958 pada umur 83 tahun adalah Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang memerintah antara tanggal 12 September 1931 sampai 16 September 1936.De Jonge adalah seorang bangsawan yang menginginkan sebuah pemerintahan yang kuat di Belanda maupun Hindia-Belanda. Sebuah kalimat yang terkenal ialah: "Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, kita pasti harus bisa berada di sini selama 300 tahun lagi!" De Jonge juga seorang gubernur jenderal yang keras terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dan tak segan melakukan pembredelan terhadap sejumlah media cetak yang mendukung pergerakan yang bersifat nonkooperatif.Gubernur Jenderal de Jonge yang selalu mengeluarkan kebijakan sangat keras atas kaum pergerakkan.Kebijakan ini menjadi salah satu sebab berkembangnya taktik moderat dan kooperatid dalam pergerakkan nasional.


 Gubernur Jenderal de Jonge yang sedang mengunjungi rumah sakit HVA Hospital di Toeloengredjo, sekitar Kediri  6 April 1935.



  Gubernur Jenderal de Jonge yang sedang mengunjungi Bali di tahun 1930-an.


Disusun oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Berkembangnya taktik moderat-kooperatif dalam pergerakkan nasional Belanda disebabkan oleh berikut ini.
1. Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada tahun 1929. Bahkan, pada awal tahun 1930-an krisis ekonomi di Hindia Belanda semakin memburuk.
2. Kebijakan keras dari pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge menyebabkan kaum pergerakkan, terutama dari golongan nonkooperatif sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alasan bahwa pemerintahan colonial bertanggung jawab atas keadaan dan keamanan di lingkungan Hindia Belanda.
3. Pada tahun 1930-an, kaum pergerakkan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme Italia dan naziisme Jerman mengancam kedudukan negara-negara demokrasi. Demikian pula dengan Jepang sebagai negara fasis-militeris di Asia yang telah melakukan ekspansi-ekspansinya ke wilayah Pasifik sehingga ada yang mendekatkan kaum nasionalis dengan para penguasa colonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap segala bahaya fasisme. Kesadaran itu baru muncul pertama kali di kalangan Perhimpunan Indonesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperatif.

Taktik kooperatif adalah strategi yang ditempuh untuk menghindari kelumpuhan perjuangan. Perubahan taktik perjuangan itu sama sekali tidak mengubah tujuan perjuangan, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Apabila sejak awal tahun 1920-an cita-cita kemerdekaan Indonesia disuarakan Perhimpunan Indonesia, sejak tahun 1930-an cita-cita tersebut diperjuangkan dengan taktik kooperatif melalui Dewan Rakyat (Volksraad).


A. PARTINDO

Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Soekarno merupakan pukulan yang teramat berat bagi PNI.Pimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh ini memiliki gaya yang lebih hati-hati sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan anggotanya. Bahkan, banyak di antara para anggota PNI yang mengundurkan diri.

Sartono kemudian menginstruksikan agar semua kegiatan di cabang-cabang PNI untuk sementara waktu dihentikan. Bahkan, ia kemudian berusaha untuk membubarkan PNI dan membentuk partai baru. Pada Kongres Luar Biasa PNI di Batavia tanggal 25 April 1931 diambil sebuah keputusan untuk membubarkan PNI.Pembubaran tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PNI.Sartono bersama para pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931.

Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo.Selanjutnya dilakukan upaya menghimpun kembali anggota-anggota PNI yang sudah terlanjur tercerai-berai sehingga pada tahun 1931 berhasil dibentuk 12 cabang Partindo.Kemudian berkembang lagi menjadi 24 cabang dengan anggota sebanyak 7000 orang.

Setelah bebas pada bulan Desember 1931, Ir. Soekarno berupaya menyatukan kembali PNI yang terpecah.Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil karena terdapat perbedaan pendapat antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai pemimpin PNI Baru.Akhirnya, Ir. Soekarno memutuskan dirinya untuk masuk dan bergabung ke dalam Partindo.Partai Indonesia ini kemudian berkembang pesat setelah pemimpin tertinggi dipegang oleh Ir. Soekarno.Pada tahun berikutnya, Partindo telah memiliki 71 cabang dan anggota sebanyak 20.000 orang. Ide-idenya banyak dimuat dalam harian Pikiran Rakyat, antara lain yang penting adalah “Mencapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933.

Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1933 melemahkan Partindo. Bung Karno diasingkan ke Ende, Flores, pada tahun 1934. Karena alasan kesehatan, Bung Karno kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 dan pada tahun 1942 dipindahkan ke Padang karena ada serbuan tentara Jepang ke Indonesia. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran yang sangat drastic. Partindo akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk mengadakan rapat.Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, Ir. Soekarno untuk yang kedua kalinya membubarkan Partindo meski tanpa adanya suatu dukungan yang penuh dari para anggotanya.


B. PNI Baru



 Moh. Hatta sebagai pemimpin PNI Baru.

Ketika Sartono membubarkan PNI pada tahun 1930, banyak anggotanya yang tidak setuju.Mereka menyebut dirinya sebagai Golongan Merdeka.Dengan giat mereka mendirikan studie club-studie club baru, seperti Studie Club Nasional Indonesia di Jakarta dan Studie Club Rakyat Indonesia di Bandung.Selanjutnya, mereka mendirikan Komite Perikatan Golongan Merdeka untuk menarik anggota-anggota PNI dan untuk menghadapi Partindo.

Pada bulan Desember 1931, golongan merdeka membentuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).Mula-mula Sultan Syahrir dipilih sebagai ketuanya.Moh.Hatta kemudian dipilih sebagai ketua pada tahun 1932 setelah kembali dari Belanda.Strategi perjuangan PNI Baru tidak jauh berbeda dari PNI maupun dengan Partindo.Organisasi-organisasi tersebut tetap sama-sama menggunakan taktik perjuangan nonkooperatif dalam mencapai kemerdekaan politik.Adapun perbedaan antara PNI Baru dengan Partindo adalah sebagai berikut.

a. PPPKI oleh PNI Baru dianggap bukan persatuan karena anggota-anggotanya memiliki ideology yang berbeda-beda. Sementara itu, Partindo menganggap PPPKI dapat menjadi wadah persatuan yang cukup kuat daripada mereka berjuang sendiri-sendiri.
b. Dalam mencapai upaya kemerdekaan, PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan social. Partindo lebih mengutamakan organisasi massa dengan aksi-aksi massa untuk mencapai kemerdekaan.

Pada tahun 1933, PNI Baru telah memiliki 65 cabang.Untuk mempersiapkan masyarakat dalam mencapai kemerdekaan PNI Baru melakukan kegiatan penerangan untuk rakyat dan penyuluhan koperasi.Kegiatan-kegiatan PNI Baru tersebut dan ditambah dengan sikapnya yang nonkooperatif dianggap oleh pemerintah colonial Hindia Belanda sangat membahayakan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1934 Bung Hatta, Sultan Syahrir, Maskun, Burhanuddin, Murwoto, dan Bonda ditangkap oleh pemerintah colonial. Bung Hatta diasingkan ke hulu Sungai Digul, Papua. Kemudian dipindahkan ke Bandaneira pada tahun 1936 dan akhirnya ke Sukabumi pada tahun 1942.Dengan demikian, hanya partai-partai yang bersikap kooperatif saja yang dibiarkan hidup oleh pemerintah colonial Hindia Belanda.


C. PARINDRA (1935)

Pada bulan Desember 1935 di Solo diadakan kongres yang menghasilkan penggabungan Boedi Oetomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan melahirkan Partai Indonesia Raya (Parindra). R. Soetomo terpilih sebagai Ketua Parindra dengan Surabaya sebagai pusat dan basis politiknya. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia Raya dan Mulia.Cara yang hendak ditempuh dengan memperkokoh semangat persatuan kebangsaan, berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam bidang ekonomi maupun social.Tokoh-tokoh terkemuka Parindra lainnya adalah MH Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto.

Terhadap pemerintah colonial, Parindra tidak menetapkan haluan politiknya apakah kooperatif atau nonkooperatif.Oleh karena itu, Parindra memiliki wakil-wakilnya dalam Volksraaad dan mengambil sikap sesuai situasi. Istilah lainnya adalah main aman saja, hehehee… Parindra berkembang dengan baik dan bahkan menjadi partai besar dan banyak mendapat simpati dari organisasi-organisasi lain sehingga mereka menggabungkan diri, seperti Kaum Betawi, Sarekat Sumatera, dan Partai Serikat Selebes.Cabang-cabang Parindra menyebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Parindra berusaha meningkatka  kesejahteraan rakyat kecil dengan cara mendirikan Rukun Tani, membentuk serikat-serikat pekerja, menganjurkan swadesi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Perjuangan Parindra dalam Volksraad berlangsung hingga akhir masa penjajahan Belanda. Dalam hal ini terkenal kegigihan MH Thamrin dengan membentuk Fraksi Nasional dan GAPI yang berhasil memaksa pemerintah colonial Hindia Belanda melakukan beberapa perubahan, seperti pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad dan mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier.


D. GERINDO

Setelah Partindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya kehilangan wadah perjuangan.Sementara itu, Parindra yang cenderung kooperatif dianggap kurang sesuai.Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).Tokoh-tokohnya yang terkenal ialah A.K. Gani, Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sarino Mangunsarkoro, Nyonoprawoto, Sartono, dan Wilopo.

Gerindo bertujuan mencapai Indonesia Merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperatif. Agak terkesan plin-plan memang, katanya kurang sreg dengan Parindra, tetapi malah dia sendiri kooperatif, hehehe… Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya parlemen yang bertanggung jawab kepada rakyat.Dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntut Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI) yang bertujuan mengumpulkan berbagai modal dengan kekuatan kaum buruh dan tani berdasarkan asas nasional-demokrasi—operasi, memang agak sedikit mengarah ke komunis.Dalam bidang social diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat.Oleh karena itu, Gerindo menerim anggota dari kalangan orang Indo (India), peranakan China (Tionghoa), serta keturunan Arab (Gujarat).


E. PETISI SUTARDJO



Sutardjo Kartohadikusumo, wakil dari Persatuan Pegawai Bestuur uang mengajukan permintaan atau petisi. Mas Sutardjo Kertohadikusumo lahir di Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober 1892, meninggal di Jakarta, 20 Desember 1976 pada umur 84 tahun adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU No. 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Sekalipun ia adalah Gubernur Jawa Barat, namun ia tidak berkantor di Bandung, melainkan di Jakarta. Sutardjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).Ia penggagas Petisi Sutarjo. Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda.Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge. Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA.


Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestuur (PBB) dalam sidang Volksraad mengajukan suatu usulan yang kemudian dikenal dengan istilah Petisi Sutardjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah colonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, yaitu pemberian status otonomi kepada rakyat Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
 
Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Sutardjo mengusulkan untuk mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya.
b. Direktur departemen diberikan tanggung jawab.
c. Dibentuk Dewan Kerajaan (Rijksraad) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil kedua belah pihak.
d. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya memihak Indonesia.

Petisi itu juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong, Sebagian besar dari partai-partai dan toloh-tokoh pergerakan juga mendukung Petisi Sutardjo. Setelah mendapatkan dukungan mayoritas anggota Volksraad, petisi itu kemudian disampaikan kepada pemerintahan kerajaan dan parlemen Belanda.

Kalangan Fraksi Nasional dan partai-partai besar ketika itu, seperti Parindra, Gerindo, PSII, dan PNI Baru memperingatkan bahwa usaha Petisi Sutardjo akan sia-sia. Oleh karena itu, para pendukung petisi tersebut kemudian membentuk suatu panitia untuk menghimpun dukungan dari masyarakat di dalam maupun di luar negeri.Dukungan pun diperoleh bahkan ada pula orang-orang Belanda yang mendukung pertisi tersebut.

Golongan yang tidak setuju adalah golongan konservatif Belanda dan para pengusaha perkebunan Belanda, termasuk kelompok Vanderlandche Club (VC). Mereka menganggap petisi tersebut terlalu premature, secara ekonomi dan social Hindia Belanda (Indonesia) masih belum cukup untuk dapat berdiri sendiri… Katanya mereka sih… Selain itu, dipermasalahkan pula tentang dapat dipertahankannya kesatuan wilayah Nusantara dalam lingkungan Pax Neederlandica karena pada kenyataannya kondisi politik Hindia Belanda belum mantap dari segi manapun.

Pada tanggal 16 November 1938, pemerintah Belanda memberikan jawaban bahwa petisi tersebut ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Perkembangan politik Indonesia belum cukup matang untuk memerintah sendiri sehingga petisi itu dipandang masih terlalu premature.
b. Dipertanyakan juga tentang kedudukan golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti.
c. Tuntutan otonomi dipandang sebagai hal yang tidak alamiah karena pertumbuhan ekonomi, social, dan politik belum cukup memadai.

Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah colonial Hindia Belanda mulai melaksanakan perubahan pemerintahan pada tahun 1938.Pemerintah membentuk provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas mengatur rmah tangga daerah.

Akibat yang tampak dari penolakan petisi tersebut adalah semakin jauhnya jarak antara pemerintah dengan yang diperintah. Tidak ada jalan lain bagi kaum pergerakkan untuk memperkuat barisan terkecuali dengan memperkuat organisasi dan persatuan bangsa. Usaha kea rah persatuan itu juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak tahun 1939 menjadi genting dengan adanya penyerangan negara Jerman ke wilayah kota Danzig, di Polandia yang mengawali terjadinya Perang Dunia II.


F. PERJUANGAN GAPI “Indonesia Berparlemen”

Gambar :MH Thamrin, yang merupakan tokoh pelopor organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI aktif menyerukan agar dibentuk parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pengganti Volksraad.

Penolakan Petisi Sutardjo mendorong munculnya gerakan menuju kesatuan nasional, kesatuan aksi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.Gerakan itu kemudian menjelma menjadi Gabungan Politik Indonesia (GAPI).Pembentukan GAPI dipelopori oleh MH Thamrin dari Parindra.

Ide pembentukan GAPI pada umumnya mendapat tanggapan baik di kalangan masyarakat luas.Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat umum di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta.Rapat itu dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. MH Thamrin menjelaskan bahwa tujuan pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap organisasi tetap bebad untuk melakukan program-programnya sendiri-sendiri.

Pelaksanaan program GAPI secara konkret mulai terwujud dalam rapatnya pada tanggal 4 Juli 1939. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indoesia. Namun, sebelum aksi dapat dilancarkan secara besar-besaran, pada tanggal 9 September 1939 terdengar kabar bahwa Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu, dalam pernyataannya pada tanggal 19 September 1939, GAPI menyerukan agar dalam keadaan penuh bahaya dapat dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan Indonesia.

Golongan moderat Belanda menyerukan agar pemerintah Belanda agar loyalitas yang tertera dalam pernyataan GAPI ditanggapi secara positif dengan memenuhi keinginannya.Sebaliknya, golongan konservatif memandang bahwa pernyataan GAPI itu semata-mata hanya merupakan suatu Chantage (memanfaatkan kesempatan dalam situasi tertentu), yaitu pemerasan dengan mengambil kesempatan sewaktu Belanda menghadapi kesulitan, yakni bahaya dan ancaman seranga Jerman di Eropa.

Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939.Pada pertengahan Desember 1939 diselenggarakan rapat umum di beberapa tempat.Dengan semboyan “Indonesia Berparlemen” dalam setiap aksinya GAPI mendesak agar pemerintah membentuk parlemen yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut.Untuk itu, kepala-kepala departemen harus digantikan dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Tanggapan pemerintah colonial Hindia Belanda baru dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1940 melalui Menteri Tanah Jajahan Welter yang menyatakan bahwa “perkembangan dalam bidang jasmani dan rohani akan memerlukan tanggung jawab dalam bidang ketatanegaraan. Sudah barang tentu hak-hak ketatanegaraan memerlukan tanggung jawab dari para pemimpin.Tanggung jawab ini hanya dapat dipikul apabila rakyat telah memahami kebijaksanaan politik.Selama pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kebijakan politik di Hindia Belanda, tidak mungkin didirikan Parlemen Indonesia yang mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Tentu saja penolakan tersebut sangat menimbulkan kekecewaan, tetapi GAPI masih meneruskan perjuangannya.Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut dari aksi Indonesia Berparlemen.Akan tetapi, kesempatan bergerak bagi GAPI sudah tidak ada lagi.Pada awal Mei 1940, negara Belanda telah berhasil ditaklukkan dan diduduki oleh Jerman sehingga Perang Dunia II telah berkobar di Negeri Belanda juga.Meskipun negerinya sudah diduduku oleh Jerman, tetapi Belanda masih tidak mau mundur setapak pun dari bumi Indonesia.


Gambar : Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborgh Stachouwer, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat hingga ketika Jepang menyerang dan mulai menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1942.


Gambar :Ratu Wilhemina dalam pidatonya di tahun 1941 yang menyatakan perubahan kedudukan daerah jajahan Belanda.

 
Sikap pemerintah Belanda yang sangat konservatif itu tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk bekerja sama dalam menghadapi perang itu. Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia tersebut, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menjanjikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Hindia Belanda.Akan tetapi, gagasan mengenai perubahan itu harus disimpan dahulu hingga Perang Dunia II selesai. Pada tanggal 10 Mei 1941 dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina menyatakan kesediannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur Kerajaan Belanda. Akan tetapi, masalah itu pun juga harus ditunda setelah Perang Dunia II usai.

Usulan pembentukan milisi pribumi yang berdasarkan kewajiban bagi negara untuk mempertahankan negerinya juga ditolak oleh pemerintah colonial dengan alasan bahwa perang modern lebih memerlukan angkatan bersenjata yang professional. Sikap menunda itu pun dipertahankan oleh Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden AS F.D. Roosevelt  yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Satu-satunya hasil dari berbagai upaya kaum pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan Komisi Visman (Commissie Visman) pada bulan Maret 1941.Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada pada berbagai golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan.Hasilnya diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan pemerintah Belanda.

Karena kancah Perang Pasifik sudah sangat dekat, hasil Komisi Visman itu tidak ada lagi pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda.Suasana pada saat-saat terakhir pemerintahan Hindia Belanda diliputi oleh sikap rakyat yang apatis bercampur tidak percaya lagi dan pada akhirnya berubah menjadi sikap anti-Belanda.Hal ini juga disebabkan oleh propaganda Jepang, yang dinamakan dengan Gerakan 3 A.

Sources -->
*Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira
*Wikipedia.com, Enslikopedia Bebas.
Powered by Blogger.