Pages

Tuesday, 3 December 2013

Sarekat Islam

H.O.S. Cokroaminoto. Terpilih sebagai Ketua Sarekat Islam menggantikan Haji Samanhudi.



Suasana kongres Sarekat Islam. Pertumbuhan Sarekat Islam yang cepat membuat kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda.


Oleh : SS-Hauptsturmf├╝hrer Ajisaka Lingga Bagaskara

Pada akhir tahun 1911, Haji Samanhudi di Solo menghimpun para pengusaha batik di dalam sebuah organisasi yang bercorak agama dan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI). Pembentukan organisasi tersebut merupakan bentuk reaksi terhadap monopoli penjualan bahan-bahan baku oleh pedagang-pedagang Cina yang dirasakan sangat merugikan mereka.

Setahun kemudian, pada bulan November tahun 1912 nama SDI diganti menjadi Sarekat IslamI (SI) dengan ketua Haji Oemar Said Cokroaminoto, sedangkan Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaannya menjadi lebuh luas, bukan hanya dari kalangan pedagang saja. Permasalahan utama yang menjadi inti perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Boedi Oetomo, keanggotaan Sarekat Islam bersifat terbuka sehingga berhasil menyentuh lapisan masyarakat bawah.
Apabila kita lihat anggaran dasarnya, maka tujuan pendirian Sarekat Islam adalah sebagai berikut.
1. Mengembangkan jiwa dagang.
2. Memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan.
3. Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra.
4. Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam.
Berpuluh-puluh cabang SI berdiri di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang cepat itu mengakibatkan sebagian besar pengikutnya belum memiliki pengertian dtujuan dan kegiatan SI, lebih-lebih bagi mereka yang berada di pedesaan. Dalam kondisi yang demikian sudah barang tentu timbul penyimpangan-penyimpangan dari perjuangan SI, antara lain beberapa aksi massa yang mengatasnamakan SI untuk membenarkan tindakannya. Timbul beberapa gerakan anti-Cina karena mereka dianggap sebagai penghalang usaha ekonomi pribumi, seperti di Surakarta, Bangil, Tuban, Rembang, dan Kudus (1918), sedangkan di Batavia berubah menjadi gerakan anti judi dan anti pelacuran.
Gubernur Jenderal Idenburg yang memerintah pada saat itu menempuh jalan berhati-hati dengan mengirim salah satu penasihatnya kepada SI. Hasilnya adalah untuk sementara waktu, SI tidak boleh berupa organisasi yang memilkiki pengurus besar dan hanya diperbolehkan berdiri secara local sehingga tidak dapat melakukan aksi massa secara nasional.
Suatu insiden pers terjadi pada waktu surat kabar Nieuws van Dag pada 1915 menuliskan bahwa “orang Jawa (pribumi) sangat primitive dan sifatnya seperti anak-anak, nakal, tak seimbang, malas, tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat mengatur diri sendiri.” Tulisan yang menyinggung harga diri kaum pribumi itu kemudian dituntut oleh pers Indonesia, antara lain melalui surat kabar SI, Oeteosan Hindia, agar pengarangnya ditindak secara hukum dan tegas.
SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia yang antara tahun 1917 dan 1920 pengaruhnya sangat terasa dalam perkembangan politik di Indonesia. Coraknya yang demokratis dan kesiapannya untuk berjuang secara radikal mendekatkan beberapa cabang SI beserta pemimpinnya kepada ajaran Marxisme. Penggunaan teori-teori Marxisme untuk perjuangan melawan Imperialisme dipelopori oleh SI cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono.
Masuknya ajaran-ajaran Marxisme menimbulkan konflik di dalam tubuh SI antara pendukung paham Islam dan penganut ajaran Marxisme.  Perdebatan terjadi antara H.A. Agus Salim-Abdul Muis pada satu pihak dengan Semaun-Tan Malaka pada lain pihak.Pada tahun 1921, melalui kebijakan “Disiplin Partai” golongan kiri dalam tubuh SI dapat disingkirkan. Kebijakan tersebut melarang anggota SI memiliki keanggotaan ganda dalam organisasi pergerakan nasional.Mereka yang terdepak dari SI kemudian menamakan dirinya Sarekat RakyatI (SR).
Aktivitas SI yang lebih mengutamakan politik tidak disetujui oleh sebagian anggotanya. Mereka menginginkan SI lebih banyak memperhatikan masalah-masalah keagamaan. Dalam kondisi tersebut, SI memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam . Sehubungan dengan semakin meluasnya semangat persatuan setelah Sumpah Pemuda, nama Partai Sarekat Islam diubah kembali menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930 dengan ketuanya Haji Agus Salim.

Sources -> Buku Sejarah 2 Untuk Kelas XI Program IPA, oleh M. Habib Mustopo, dkk, Penerbit Yudhistira

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.