Pages

Friday, 8 November 2013

Pergerakkan Nasional Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang



Oleh : SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara

A. GERAKAN TIGA A

Gambar : Lambang Gerakan Tiga A

Pada akhir bulan Maret 1942, hubungan kerja sama antara kaum nasionalis Indonesia dengan pihak pemerintah Jepang diwujudkan dalam bentuk perhimpunan bernama Gerakan Tiga A. Nama tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketua Gerakan Tiga A adalah Mr. Syamsuddin.

Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja dikarenakan tidak efektif untuk mengerahkan bangsa Indonesia.

B. POETERA (PUTERA)

Gambar : Tokoh Empat Serangkai

Pada tanggal 1 Maret 1942, Ir. Soekarno mengumumkan dibentuknya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera. Gerakan ini menurut Ir. Soekarno bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh Imperialisme Belanda. Bagi Jepang, gerakan Poetera dimaksudkan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam membantu perangnya. Untuk itu telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan, antara lain memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya dalam menghapuskan pengaruh Amerika Serikat, dan Belanda; mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya; dan memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang.

Sebagai pemimpin tertinggi Poetera diangkat Ir. Soekarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur. Pimpinan kolektif Poetera itu kemudian dikenal sebagai Empat Serangkai dan dianggap sebagai lambing dari aliran-aliran dalam pergerakkan nasional.

Poetera mendapatkan sambutan baik dari organisasi-organisasi massa yang ada. Beberapa organisasi itu menyatakan bergabung dengan Poetera, seperti Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegraf, Telepon, dan Radio (PTTR) di Bandung, dan Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Mrs. Maria Ulfah Santoso dan Nyonya Jusupadi Danudiningrat di Jakarta. Untuk membiayai aktivitasnya, Poetera memungut iuran dari anggota-anggotanya serta meminta keuntungan dari badan-badan perdagangan yang didirikan.

Poetera cukup berhasil dalam ikut mempersiapkan rakyat secara mental bagi keperluan kemerdekaan. Dengan rapat-rapat raksasa dan dengan menggunakan media komunikasi milik Jepang, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat secara luas.

C. JAWA HOKOKAI

Gambar : Para Anggota Jawa Hokokai


Pihak Jepang akhirnya menyadari bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang itu sendiri. Poetera lebih mengarahkan rakyat kepada usaha kemerdekaan Indonesia daripada usaha perang Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina, Arab, dan sebagainya. Pada tahun 1944, Panglima Tertinggi Ke-16 Jenderal Kumakici Harada menyatakan berdirinyaa organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

Berbeda dengan Poetera, Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika dalam Poetera pucuk pimpinannya diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun di daerah-daerah dipegang oleh pimpinan daerah mulai dari shucokan hingga kuco.

Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yaitu anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai sesuai dengan profesinya. Guru-guru bergabung dalam Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter bergabung dalam Izi Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit dan Heiho), serta hokokai perusahaan. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama sebagai usaha pengerahan barang-barang dan padi. Bahkan pada tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan olehJawa Hokokai.

D. MAJELIS ISLAM A’LA INDONESIA (MIAI)

Gambar : K.H. Mas Mansyur


Golongan nasionalis Islam juga mendapatkan suatu kelonggaran pada masa pendudukan Jepang, karena dinilai memiliki sikap paling anti terhadap bangsa Barat. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang masih mengizinkan berdirinya satu organisasi Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang telah berdiri di Surabaya sejak tahun 1947 oleh K.H. Mas Mansyur beserta kawan-kawan.

Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan dari golongan Islam. MIAI baru diakui oleh pemerintah militer Jepang setelah mengubah system anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuannya. Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat, sebagai berikut.

turut bekerja sama dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatannya dalam membentuk baitul mal (rumah zakat) dan melaksanakan peringatan-peringatan di hari-hari besar Islam menjadikan MIAI semakin maju. Oleh karena itu, pihak Jepang mulai menaruh curiga terhadap perkembangan MIAI.

Para tokoh MIAI di berbagai daerah mulai diawasi. Untuk meyakinkan bahwa para pemuka agama Islam di daerah-daerah tidak berbahaya bagi pemerintah Jepang, diadakanlah pelatihan para kyai. Pada bulan September 1943, dua organisasi besar Islam, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah diizinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian dan social.

Pada bulan Oktober 1943 secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Pengurus Besar. Wakil-wakilnya dari Muhammadiyah, yaitu K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Dari NU, wakil-wakilnya ialah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.

K.H. Hasyim Asy’ari juga diangkat sebagai penasihat Gunseikan. Demikian pula dalam badan-badan seperti Cuo Sangi In dan Syu Sangikai, banyak tokoh Islam yang duduk sebagai anggotanya. Namun, hal itu tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mengikuti pemerintah pendudukan Jepang.

Banyak kebijakan Jepang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga menyebabkan sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerja sama dengan Jepang. Bahkan, muncul pula pemberontakan tokoh-tokoh Islam terhadap pemerintah pendudukan Jepang, seperti di Singaparna (Tasikmalaya), Indramayu, dan Aceh.


Sources -> Buku Sejarah 2 Untuk Kelas XI Program IPA, oleh M. Habib Mustopo, dkk, Penerbit Yudhistira

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.