Pages

Friday, 8 November 2013

Pergerakkan Nasional Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang



Oleh : SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara

A. GERAKAN TIGA A

Gambar : Lambang Gerakan Tiga A

Pada akhir bulan Maret 1942, hubungan kerja sama antara kaum nasionalis Indonesia dengan pihak pemerintah Jepang diwujudkan dalam bentuk perhimpunan bernama Gerakan Tiga A. Nama tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketua Gerakan Tiga A adalah Mr. Syamsuddin.

Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja dikarenakan tidak efektif untuk mengerahkan bangsa Indonesia.

B. POETERA (PUTERA)

Gambar : Tokoh Empat Serangkai

Pada tanggal 1 Maret 1942, Ir. Soekarno mengumumkan dibentuknya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera. Gerakan ini menurut Ir. Soekarno bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh Imperialisme Belanda. Bagi Jepang, gerakan Poetera dimaksudkan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam membantu perangnya. Untuk itu telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan, antara lain memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya dalam menghapuskan pengaruh Amerika Serikat, dan Belanda; mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya; dan memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang.

Sebagai pemimpin tertinggi Poetera diangkat Ir. Soekarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur. Pimpinan kolektif Poetera itu kemudian dikenal sebagai Empat Serangkai dan dianggap sebagai lambing dari aliran-aliran dalam pergerakkan nasional.

Poetera mendapatkan sambutan baik dari organisasi-organisasi massa yang ada. Beberapa organisasi itu menyatakan bergabung dengan Poetera, seperti Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegraf, Telepon, dan Radio (PTTR) di Bandung, dan Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Mrs. Maria Ulfah Santoso dan Nyonya Jusupadi Danudiningrat di Jakarta. Untuk membiayai aktivitasnya, Poetera memungut iuran dari anggota-anggotanya serta meminta keuntungan dari badan-badan perdagangan yang didirikan.

Poetera cukup berhasil dalam ikut mempersiapkan rakyat secara mental bagi keperluan kemerdekaan. Dengan rapat-rapat raksasa dan dengan menggunakan media komunikasi milik Jepang, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat secara luas.

C. JAWA HOKOKAI

Gambar : Para Anggota Jawa Hokokai


Pihak Jepang akhirnya menyadari bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang itu sendiri. Poetera lebih mengarahkan rakyat kepada usaha kemerdekaan Indonesia daripada usaha perang Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina, Arab, dan sebagainya. Pada tahun 1944, Panglima Tertinggi Ke-16 Jenderal Kumakici Harada menyatakan berdirinyaa organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

Berbeda dengan Poetera, Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika dalam Poetera pucuk pimpinannya diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun di daerah-daerah dipegang oleh pimpinan daerah mulai dari shucokan hingga kuco.

Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yaitu anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai sesuai dengan profesinya. Guru-guru bergabung dalam Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter bergabung dalam Izi Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit dan Heiho), serta hokokai perusahaan. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama sebagai usaha pengerahan barang-barang dan padi. Bahkan pada tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan olehJawa Hokokai.

D. MAJELIS ISLAM A’LA INDONESIA (MIAI)

Gambar : K.H. Mas Mansyur


Golongan nasionalis Islam juga mendapatkan suatu kelonggaran pada masa pendudukan Jepang, karena dinilai memiliki sikap paling anti terhadap bangsa Barat. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang masih mengizinkan berdirinya satu organisasi Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang telah berdiri di Surabaya sejak tahun 1947 oleh K.H. Mas Mansyur beserta kawan-kawan.

Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan dari golongan Islam. MIAI baru diakui oleh pemerintah militer Jepang setelah mengubah system anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuannya. Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat, sebagai berikut.

turut bekerja sama dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatannya dalam membentuk baitul mal (rumah zakat) dan melaksanakan peringatan-peringatan di hari-hari besar Islam menjadikan MIAI semakin maju. Oleh karena itu, pihak Jepang mulai menaruh curiga terhadap perkembangan MIAI.

Para tokoh MIAI di berbagai daerah mulai diawasi. Untuk meyakinkan bahwa para pemuka agama Islam di daerah-daerah tidak berbahaya bagi pemerintah Jepang, diadakanlah pelatihan para kyai. Pada bulan September 1943, dua organisasi besar Islam, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah diizinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian dan social.

Pada bulan Oktober 1943 secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Pengurus Besar. Wakil-wakilnya dari Muhammadiyah, yaitu K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Dari NU, wakil-wakilnya ialah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.

K.H. Hasyim Asy’ari juga diangkat sebagai penasihat Gunseikan. Demikian pula dalam badan-badan seperti Cuo Sangi In dan Syu Sangikai, banyak tokoh Islam yang duduk sebagai anggotanya. Namun, hal itu tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mengikuti pemerintah pendudukan Jepang.

Banyak kebijakan Jepang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga menyebabkan sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerja sama dengan Jepang. Bahkan, muncul pula pemberontakan tokoh-tokoh Islam terhadap pemerintah pendudukan Jepang, seperti di Singaparna (Tasikmalaya), Indramayu, dan Aceh.


Sources -> Buku Sejarah 2 Untuk Kelas XI Program IPA, oleh M. Habib Mustopo, dkk, Penerbit Yudhistira

Monday, 4 November 2013

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia


 



Oleh : SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara

Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:
1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.


A. INTERAKSI BANGSA INDONESIA DENGAN JEPANG PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Jauh hari, sebelum berlangsungnya Perang Dunia II, telah terjadi hubungan antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang, antara lain Gatot Mangkupraja dan Moh. Hatta. Sesudah kunjungannya ke Jepang pada akhir tahun 1933, Gatot Mangkupraja berkeyakinan bahwa Jepang dengan gerakan Pan-Asia mendukung pergerakkan nasional Indonesia.

Moh. Hatta adalah tokoh yang memegang teguh paham nasionalisme. Meskipun beliau secara tegas menolak imperialism Jepang, tetapi beliau tidak mengecam perjuangan Jepang dalam melawan ekspansi Negara-negara Barat. Moh. Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang karena beliau berkeyakinan pada ketulusan Jepang dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia kepada Jepang adalah sikap keras pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir kekuasaannya. Pada tahun 1938, pemerintah colonial menolak Petisi Sutardjo yang meminta pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam lingkungkan kekuasaan Belanda sesudah 10 tahun. Setahun kemudian, Belanda pun menolak usulan dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang dirumuskan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Penolakan-penolakan tersebut menimbulkan keyakinan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa pihak Belanda tidak akan memberikan kemerdekaan. Di lain pihak, Jepang sejak awal sudah mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia.


B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG




Pada 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Hal itu menandai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

1. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN




I.) Sistem Pemerintahan Militer

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil, pada zaman pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan militer penduudukan sebagai berikut.
a.) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk Sumatera, dengan pusatnya di Bukittinggi.
b.) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura, dengan pusatnya di Jakarta.
c.) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, dengan pusatnya di Makassar.

Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Kepala Stafnya ialah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Mereka mendapat tugas membentuk suatu pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat sebagai Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Staf pemerintahan militer pusat disebut Gunseikanbu, yang terdiri dari atas 5 macam departemen (bu), yaitu sebagai berikut.
a.) Departemen Urusan Umum (Sumobu),
b.) Departemen Keuangan (Zaimubu),
c.) Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu),
d.) Departemen Lalu Lintas (Kotsubu),
e.) Departemen Kehakiman (Shihobu).

Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syú dan tókubetsu syi. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan dimulainya pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa.

Menurut Undang-Undang No. 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali kõci (daerah istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas tingkatan berikut.
a.) Karesidenan (syú) dipimpin oleh seorang syucõ.
b.) Kotapraja (syi) dipimpin oleh seorang syicõ.
c.) Kabupaten (ken) dipimpin oleh seorang kencõ.
d.) Kawedanan atau Distrik (gun) dipimpin oleh seorang guncõ.
e.) Kecamatan (son) dipimpin oleh seorang soncõ.
f.) Kelurahan atau Desa (ku) dipimpin oleh seorang kucõ.

Meningkatnya Perang Pasifik semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang. Guna menahanan serangan Sekutu yang semakin hebat, Jepang mengubah sikapnya terhadap negeri-negeri jajahannya. Di depan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo mengeluarkan kebijakan memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkan pengumuman Saikō Shikikan (Panglima Tertinggi) tentang garis-garis besar rencana mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan.

Pengikutsertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Husein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A Suryo masing-masing diangkat menjadi syúcokan di Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat (sanyō) bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943, yaitu sebagai berikut.
a.) Ir. Soekarno untuk Departemen Urusan Umum (Somubu).
b.) Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri (Naimubu-bunkyōku).
c.) Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman (Shihōbu).
d.) Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
e.) Mr. Muh Yamin untuk Departemen Propaganda (Sendenbu).
f.) Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Perekonomian (Sangyobu).

Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In). Badan hal ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia.

II.) Pembentukan Organisasi-Organisasi Semi Militer

Guna memperkuat barisan pertahanan dan membantu kekuatan militer, Jepang mengeluarkan kebijakan untuk membentuk organisasi-organisasi semi militer yang mengikutsertakan rakyat Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Seinendan



Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito, diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda, yaitu seinendan dan keibodan. Keanggotaan seinendan terbuka bagi pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15-25 tahun, yang kemudian diubah menjadi batasan usia 14-22 tahun, karena suatu kebutuhan yang mendesak. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya.

b. Keibodan

Keibodan merupakan barisan pembantu polisi Jepang dengan tugas-tugas kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas dan pengaman di desa-desa. Anggotanya ialah pemuda-pemuda yang berusia antara 20-35 tahun, yang kemudian diubah menjadi antara 26-35 tahun. Untuk kalangan etnis Cina juga dibentuk semacam Keibodan, yang disebut Kakyo Keibotai.

c. Heiho


Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman mengenai pembukaan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang (Heiho). Pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho harus memenuhi syarat-syarat kecakapan umum, seperti berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18-25 tahun, dan berpendidikan serendah-rendahnya adalah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).

d. Pembela Tanah Air (PETA)


PETA dibentuk atas prakarsa Gatot Mangkupraja dan disahkan melalui Osamu Seirei No. 44 tanggal 3 Oktober 1943. Berbeda dengan Heiho, PETA mengenal lima macam tingkat kepangkata, sebagai berikut ini.

*Komandan Batalion (Daidanco), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hokum.
*Komandan Kompi (Cudanco), dipilih dari kalangan yang telah bekerja, tetapi belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti guru sekolah dan juru tulis.
*Komandan Peleton (Shodanco), dipilih dari kalangan pelajar-pelajar sekolah lanjutan tingkat pertama atau sekolah lanjutan tingkat atas.
*Komandan Regu (Budanco) dan Komandan Pasukan Sukarela (Giyuhei), dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan Sekolah Dasar.

Dalam perkembangannya, ternyata banyak sekali anggota PETA di beberapa daidan (battalion) yang merasa kecewa terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Kekecewaan tersebut menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan PETA di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi.

e. Fujinkai



Selain pemuda, juga dilakukan pembentukan organisasi kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943, dibentuklah Fujinkai (Himpunan Wanita) yang usianya minimal adalah 15 tahun. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang.

2. KEBIJAKAN SOSIAL DAN EKONOMI


Dalam rangka “menjepangkan” bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa peraturan. Dalam Undang-Undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Kimigayo yang boleh diperdengarkan. Sejak tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Perbedaan waktu antara Tokyo dan Jawa adalah 90 menit. Kemudian mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942 kalender Masehi, sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari raya Tancōsetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.

Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai sarana, seperti kubu-kubu pertahanan, benteng, jalan-jalan, dan lapangan udara. Untuk itu, perlu tenaga kasar yang disebut romusha.

Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda  (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”.

Para romusha diperlakukan dengan sangat buruk. Mulai dari pagi buta hingga petang, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan kasar tanpa makanan dan perawatan. Oleh karena itu, kondisi fisiknya menjadi sangat lemah sehingga banyak yang menderita berbagai jenis penyakit, bahkan meninggal dunia di tempat kerjanya. Belum lagi siksaan bagi yang melawan mandor-mandor Jepang, seperti cambukan, pukulan-pukulan, dan bahkan tidak segan-segan tentara Jepang menembak para pembangkang tersebut.’

Untuk mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi, antara lain.

I.) Pengambilan Aset-Aset Pemerintah Hindia Belanda

Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah colonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.

II.) Kontrol terhadap Perkebunan dan Pertanian Rakyat

Tidak semua tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan kepentingan perang. Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, seperti karet dan kina, serta Jarak. Kopi, teh, dan tembakau hanya dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna bagi keperluan perang sehingga perkebunan ketiga tanaman tersebut banyak digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak yang berguna sebagai pelumas mesin pesawat tentara Jepang.

III.) Kebijakan Moneter dan Perdagangan

Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku, tetap menggunakan gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar harga barang-barang tetap dapat dipertahankan seperti sebelum terjadinya perang.

Perdagangan pada umumnya lumpuh dikarenakan menipisnya persediaan barang-barang di pasaran. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur yang ditunjuk agar dapat dilakukan pengendalian harga.

IV.) Sistem Ekonomi Perang

Dalam situasi perang, setiap daerah harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, tanpa mengandalkan bantuan dari daerah lain. Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhan pokok sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang.

Sources :
*Buku Yudhistira, Sejarah, kelas XI Semester 1
*Wikipedia
Powered by Blogger.