Pages

Wednesday, 24 July 2013

Al-Hallaj, Sufi yang Disalib dan Dibakar

Al-Hallaj



Oleh : SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara

Seperti Socrates – ahli ilmu filsafat Yunani sekian abad sebelum masehi yang harus mati minum racun, Al-Hallaj juga tokoh besar dan ahli filsafat yang dihukum mati karena mempertahankan pendapat dan ajarannya. Mereka sama-sama meninggalkan banyak legenda yang masih dibicarakan orang hingga kini. Lebih penting lagi ialah pemikiran dan gagasan-gagasannya yang brilian. Sudah ratusan buku yang membahas kedua tokoh ini.

Dalam dunia sufi, Al-Hallaj mempunyai kisah tersendiri. Pemikirannya tentang Wahdatul Wujud, yaitu paham yang meyakini bahwa seseorang mampu meleburkan diri ke dalam Dzat Allah, meninggalkan banyak kontroversi. Bahkan sampai sekarangpun perdebatan tentang hal itu belum juga reda.

Selain itu Al-Hallaj juga sangat piawai dalam mengemukakan pengalaman spiritualya. Beliau bahkan cenderung berpikiran ekstrim. Jargonnya yang terkenal; Ana al-Haq (aku adalah Tuhan), masih terus menjadi bahan perbincangan yang tiada habis sampai sekarang.

Beliau lahir dengan nama Abu Al-Mugis Al-Husain Ibnu Mansur al-Baidlawi pada tahun 858 M/244 H di Baida, di Provinsi Fars, Iran. Masa remajanya dihabiskan di Kota Tustar, belajar pada Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, sufi besar yang terkenal di Tustar. Ketika usianya menginjak 18 tahun, beliau pergi ke Basrah, lalu ke Baghdad, beliau berguru kepada beberapa guru spiritual terkenal, seperti Syekh Abdul Husain al-Nurim, Syekh Junaid Al-Bagdadi, dan Syekh Amru ibn Usman Al-Makki.

Ketika berguru kepada Al-Makki itulah beliau mulai mendapat pemahaman tentang Wahdatul Wujud, dan sejak saat itu beliau banyak melontarkan ucapan-ucapan yang cukup kontroversial. Padahal beberapa gurunya sudah berkali-kali melarangnya. Tapi sia-sia. Itu sebabnya beliau lebih memilih meninggalkan perguruannya di Basrah dan kembali ke Baghdad.

Di ibukota Irak ini beliau masuk kembali ke perguruan milik Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi di sini beliau malah melontarkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan rahasia ke-Tuhan-an, walaupun sudah dilarang oleh gurunya.

Meski bagi banyak orang dianggap bertentangan, Al-Hallaj juga berdakwah. Bahkan beliau tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah. Misalnya berdakwah sambil mengembara, dari Ahwaz, Khurasan, Turkistan, keluar dari Irak, sampai ke India. Hebatnya dimanapun beliau berada selalu dielu-elukan karena ilmu agamanya yang sangat tinggi. Kepiawaiannya inilah yang menjadikannya mempunyai banyak pengikut yang belakangan disebut kelompok al-Hallajiyah. Mereka memandang Al-Hallaj sebagai waliyullah yang memiliki kekeramatan.

Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, Al-Hallaj adalah seorang sufi yang sangat tekun beribadah. Dalam ibadahnya yang khusyu’ beliau sering mengungkapkan rasa Syathahat, yaitu ungkapan-ungkapan yang kedengarannya ganjil. Hal itu terjadi ketika beliau tenggelam dalam Fana, suatu tingkatan kerohanian ketika kesadaran tentang segala sesuatu sirna kecuali hanya kesadaran tentang Allah SWT.

Dari sinilah muncul ungkapan Ana al-Haq – yang oleh Al-Hallaj ditafsirkan bahwa “Aku berada di dalam Dzat Allah SWT.” Banyak ahli tasawuf menafsirkan, ungkapan itu sebenarnya tidak dimaksudkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal itu tampak dalam sebuah pernyataan, “Aku adalah rahasia Yang Maha Benar, bukanlah Yang Maha Benar itu Aku. Aku hanyalah satu dari yang benar. Maka bedakanlah antara aku dan Dia.”

Beliau menulis sejumlah kitab dan bait-bait puisi. Dalam legenda Muslim, beliau adalah prototype pecinta yang mabuk kepayang kepada Allah SWT. Beliau memulai pengembaraannya pada usia 18 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Bashrah dan bergabung dengan Amr ibnu Ustman, sampai delapan belas bulan bersamanya. Beliau menikah dengan putri Ya’qub Al-Aqta’. Karena pernikahannya dengan Putri Ya’qub itulah membuat Amr ibnu Ustman menjadi tidak senang terhadap Al-Hallaj.

Karena itulah Al-Hallaj pergi meninggalkan Bashrah menuju Baghdad. Di sana beliau menemui Junaid. Junaid memberikan syarat kepada Al-Hallaj, bahwa beliau harus diam dan mengasingkan diri.

Setelah beberapa lama beliau bersama Junaid, beliau melanjutkan perjalanannya menuju Hijaz. Beliau tinggal di Mekah selama satu tahun. Setelah itu beliau kembali lagi ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi beliau sering menghadiri majelis Junaid dan sering mengajukan pertanyaan kepada Junaid, namun Junaid sering kali tidak menjawabnya.

Ketika Junaid menolak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Al-Hallaj merasa kesal dan tanpa pamit beliau pergi menuju Tustar. Di sana beliau tinggal selama satu tahun dan diterima dengan hangat oleh masyarakat, namun karena beliau sering merendahkan doktrin yang berlaku di tengah masyarakat saat itu, para ulama-ulama pun akhirnya merasa jengkel lalu menentangnya.

Al-Hallaj pun sebenarnya sudah jemu dengan tempat itu. Beliau lalu mencoba menanggalkan jubbah sufinya, dan mengenakan jubbah orang kebanyakan, dan menghabiskan hari-harinya bersama orang-orang kebanyakan (duniawi).

Namun upaya ini tidak membawa perubahan apa-apa bagi dirinya. Setelah itu beliau menghilang selama lima tahun. Sebagian beliau habiskan waktunya di Khurasan, dan Transoxiana, sebagian lagi di Sistan. Al-Hallaj kemudian kembali lagi ke Ahwaz. Di sana khotbah-khotbahnya mendapat dukungan dari kaum elite dan masyarakat kebanyakan. Beliau sering berkhotbah tentang rahasia-rahasia manusia, sehingga beliau dijuluki sebagai “Al Hallaj Sang Rahasia.”

Menjadi Tahanan Allah SWT

Setelah masa itulah beliau mengenakan jubbah Darwis yang compang-camping lagi dan pergi menuju ke tanah Haram, bersama sekelompok orang dengan pakaian yang serupa. Saat beliau tiba di Mekah, Ya’qub Al-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Karena tuduhannya itulah beliau kembali lagi ke Bashrah, lalu ke Ahwaz.

“Sekarang aku akan pergi ke negeri-negeri kaum Polities, untuk menyeru manusia kepada Allah,” tuturnya.

Beliau pun pergi ke India, Transoxiana, lalu ke Cina, menyeru manusia kepada Allah dan banyak menulis kitab untuk mereka. Saat beliau kembali dari pengembaraannya ke daerah-daerah itu, masyarakat di daerah-daerah tersebut menulis surat untuknya.

Orang-orang India memanggilnya Abul Mughis, masyarakat Cina menjulukinya Abul Mu’in, mereka yang ada di Khurasan mengenalnya sebagai Abul Muhr, orang-orang Parsi (Persia) juga memanggilnya Abu Abdullah, masyarakat Khusiztan menjulukinya Al-Hallaj, sang Rahasia, serta di Baghdad beliau dijuluki sebagai Mustalim, sedangkan di Bashrah beliau lebih dikenal sebagai Mukhabbar.

Sekembalinya dari Mekah yang kedua kalinya, keadaannya telah banyak berubah. Beliau adalah seorang “manusia baru”, menyeru manusia kepada kebenaran dengan menggunakan istilah-istilah yang sama sekali tidak dipahami oleh seorangpun. Karena itulah, diriwayatkan bahwa beliau telah diusir dari lima puluh kota.

Dalam keadaannya yang membingungkan seperti itulah, masyarakat terbelah menjadi dua kelompok berkaitan dengan Al-Hallaj, ada yang pro dengan pendapatnya, dan ada banyak juga yang menentangnya. Walaupun mereka banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Al-Hallaj.

“Katakanlah, Dialah kebenaran,” teriak mereka kepadanya.

“Ya, Dialah segalanya,” jawab Al-Hallaj. “Kalian mengatakan bahwa Dia hilang (tak dapat diindrai). Sebaliknya Husainlah (maksudnya dirinya) yang hilang (fana). Lautan tak akan surut ataupun lenyap.”

Masyarakat melapor kepada Syekh Junaid, “kata-kata Al-Hallaj mengandung makna esoteric.”

“Biarkan beliau dieksekusi,” jawab Junaid. “Sekarang ini bukanlah saat yang tepat bagi makna-makna esoteric!”

Beliau dipenjara oleh Khalifah selama satu tahun. Namun selama dalam tahanan itu, masyarakat sering menjenguk dan menemuinya untuk mengkonsultasikan masalah-masalah mereka. Akhirnya mereka dilarang untuk mengunjungi Al-Hallaj. Setelah itu selama lima bulan taka da seorangpun yang menemuinya, kecuali Ibnu Atha’ dan Ibnu Khafif.

Pada suatu kesempatan, Ibnu Atha’ mengirimkan pesan kepada Al-Hallaj. “Wahai Syekh, mintalah maaf atas segala ucapanmu agar engkau bisa bebas.”

Al-Hallaj menjawab, “Suruh ia yang mengatakan hal ini untuk meminta maaf.”

Ibnu Atha’ menangis saat mendengar jawaban ini. “Kita bahkan tidak memiliki sekecil pun derajat disbanding dengan Al-Hallaj.” Katanya.

Diriwayatkan, pada malam pertama beliau dipenjara, para sipir datang ke selnya, namun tidak menemukannya di sana. Mereka mencarinya ke seluruh sudut sel, namun beliau tetap tidak ditemukan.

Pada malam kedua, mereka juga tidak menemukan baik Al-Hallaj maupun selnya.

Pada malam ketiga, mereka menemukannya berada di dalam selnyaa.

Para sipir itu bertanya, “Dimana engkau pada malam pertama, dan dimana engkau bersama sel ini di malam kedua? Kini engkau di sel ini kembali, tanda-tanda apa ini?”

Beliau menjawab, “Di malam pertama, aku berada di dalam-Nya, karena itulah aku tidak berada di sini. Pada malam kedua, Dia berada di sini, maka aku dan sel ini pun tiada. Di malam ketiga, aku dikirim kembali, agar hokum dapat ditegakkan, ayo lakukan tugas kalian!”

Saat Al-Hallaj masuk penjara itu, ada tiga ratus orang tahanan lain di sana. Malam itu beliau menyapa mereka, “Wahai para tahanan, maukah kalian aku bebaskan?”

“Mengapa tidak engkau bebaskan saja dirimu sendiri?” Tanya mereka.

“Aku adalah tahanan Allah, aku adalah pengawal keselamatan,” jawabnya. “Jika engkau mau, aku dapat melepaskan semua belenggu dengan satu isyarat.”

Al-Hallaj membuat satu isyarat dengan jari telunjuknya, dan semua belenggu mereka pun terbuka, hancur lebur.

“Sekarang bagaimana kita bisa pergi?” Tanya para tahanan itu. “Karena pintu sel terkunci.”

Al-Hallaj membuat satu isyarat lagi, dan tembok penjara pun jebol.

“Sekarang pergilah kalian,” pekiknya.

“Mengapa engkau sendiri tidak ikut keluar?” Tanya mereka.

“Tidak,” jawabnya. “Aku punya sebuah rahasia dengan-Nya yang hanya bisa diungkapkan di tiang gantungan.”

Keesokan harinya para sipir bertanya kepadanya, “Kemana petginya para tahanan lainnya?”

“Aku telah membebaskan mereka,” jawab Al-Hallaj dengan santainya.

“Mengapa engkau tidak ikut pergi?” Tanya mereka.

“Allah punya alas an untuk mencemohku, maka aku tidak pergi,” jawabnya.

Kejadian di penjara ini dilaporkan kepada Khalifah. “Akan ada kerusuhan,” pekik Khalifah.

“Bunuh dia, atau cambuk dia dengan tongkat sampai dia menarik kembali ucapannya.”

Mereka mencambuknya dengan tongkat sebanyak tiga ratus kali. Setiap kali cambuk mendera tubuhnya, sebuah suara ghaib berkata, “Jangan takut, wahai Ibnu Manshur!”

Kemudian mereka membawanya ke luar untuk disalib. Dengan tiga belas belenggu yang berat di tubuhnya, Al-Hallaj melangkah dengan tegap sepanjang jalan, sambil melambaikan tangannya seperti seorang pengembara.

“Mengapa engkau berjalan dengan begitu pongah?” Mereka bertanya.

“Karena aku tengah berjalan menuju penjagalan,” jawabnya.

Dieksekusi Mati

Saat mereka membawa Al-Hallaj ke tiang gantungan di Bab al-Taq, beliau mencium kayunya dan menaiki tangganya sendiri.

“Bagaimana perasaanmu?” Tanya mereka.

“Mi’rajnya seorang kesatria adalah di tiang gantungan,” jawabnya.

Beliau mengenakan celana sebatas pinggang dan mantel di bahunya. Sambil menghadap arah kiblat, beliau menengadahkan kedua tangannya dan mulai bercengkerama dengan Allah SWT.

“Apa yang diketahui-Nya, tak seorang pun mengetahuinya,” katanya. Lalu beliau pun naik ke tiang gantungan.

Sekelompok orang pengikutnya bertanya, “Bagaimana menurutmy, mengenai kami yang merupakan pengikutmu, dan mengenai mereka, yang hendak merajammu?”

“Mereka mendapat dua pahala, sedangkan kalian satu,” jawabnya. “Kalian hanya berprasangka baik padaku, sedangkan mereka digerakkan oleh kekuatan keimanan terhadap Allah SWT untuk menjaga kelurusan hokum-Nya.”

Kemudian As-Syibli mendekat dan berdiri di hadapannya sambil berkata, “Bukankah kami telah melarangmu (melindungi) manusia?” pekiknya.

Lalu ia bertanya, “Wahai Al-Hallaj, apa itu sufisme?”

Al-Hallaj dengan tersenyum menjawab, “Yang engkau lihat ini adalah derajat terendahnya.”

Referensi sumber (sources) --> Majalah Dwi Mingguan “Victory”, edisi 80/2013.

Thursday, 11 July 2013

Politik Etis Di Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda

Van Deventer.

Mr. Conrad Theodore van Deventer. Seorang politikus dan ahli hukum Belanda. Beliau memulai karier sebagai ahli hukum ketika bertolak ke Indonesia. Selama di Indonesia, beliau tergugah oleh nasib bangsa Indonesia yang tanah airnya dijadikan daerah jajahan dan eksploitasi demi kemakmuran negeri Belanda. Realitas kehidupan yang beliau saksikan di Indonesia mendorongnya menulis sebuah artikel dalam majalah De Gids yang berjudul Een Ereschuld (Hutang Budi/Hutang Kehormatan).

Dalam artikelnya beliau meminta kepada negaranya (Belanda) untuk mengembalikan hak kaum bumiputera (di Hindia Belanda) yang telah memberikan kemakmuran bagi negeri Belanda. Oleh karena itu, beliau mengusulkan tiga hal pokok kepada pemerintah Belanda yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Tulisannya itu mendesak parlemen Belanda dan menggugah Ratu Belanda untuk mengeluarkan maklumat etis.

Menanggapi situasi yang berkembang pada awal abad ke-20, Ratu Belanda dalam pidato tahun 1901 menyatakan bahwa Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan social dan otonomi dari pendudukHindia. Oleh karena itu, Belanda melakukan politik balas budi (politik etis) kepada rakyat Indonesia, yang dimulai dengan memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden.


Oleh : SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara


POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA-BELANDA



A. Latar Belakang Politik Etis

Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini.
  1. Pelaksanaan system tanam paksa yang menguntungkan Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia telah menggugah hati nurani sebagian orang Belanda.
  2. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan system ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Sementara itu, kaum kapitalis dari Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan yang sangat besar.
  3. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.Rakyat kehilangan hak miliknya yang utama yaitu tanah. Bahkan, industry rakyat pun terdesak. Karena penderitaan itu, timbullah golongan yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Mereka termasuk dalam golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik, dan tambang.
  4. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) terhadap praktik liberal colonial, seperti van Kol, van Deventer, de Waal, Baron van Hoevell, dan Van den Berg.
I.) Van Kol, sebagai juru bicara golongan sosialis, melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia karena terus-terusan diterapkan politik drainage (penghisapan) kekayaan oleh pemerintah Belanda dan tidak dibelanjakan di Indonesia.
II.) Van Deventer, pada tahun 1899 dalam artikelnya pada majalah De Gids berjudul Een Eereschuld (hutang kehormatan) menuliskan bahwa jutaan gulden yang diperoleh dari Indonesia sebagai Hutang Kehormatan. Pembayaran hutang tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yang dikenal dengan Trilogi Van Deventer, yaitu.
  • Irigrasi (pengairan),
  • Emigrasi (perpindahan penduduk), dan
  • Edukasi (pendidikan).
III.) De Waal memperhitungkan bahwa sejak VOC hingga zaman ekonomi liberal (1884), rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 juta gulden dari Belanda. Bahkan apabila dihitung dengan bunganya maka menjadi 1585 juta gulden.
IV.) Baron van Hoevell, seorang pendeta Protestan yang secara berapi-api meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dan siding parlemen.

B. Pelaksanaan Politik Etis

Sejak tahun 1901, pemerintah colonial mulai memerhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. Kemudian dicari bentuk pemerintahan colonial yang merupakan perpaduan antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, politik etis juga disebut dengan politik asosiasi.

Perubahan berhasil dicapai dengan politik etis, antara lain sebagai berikut.

  1. Desentralisasi pemerintahan, yang diwujudkan dengan diumumkannya Undang-Undang Desentralisasi (1903) tentang pembentukan dewan-dewan local sebagai lembaga hukum. Dewan local mempunyai wewenang membuat peraturan mengenai pajak dan pembangunan sarana-prasarana umum. Kemudian, pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1916 dan diresmikan pada tahun 1919.
  2. Pembangunan irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Pada tahun 1914, pemerintah colonial telah membangun irigasi seluas 93.000 bau.
  3. Emigrasi (transmigrasi) perpindahan penduduk, terutama bagi penduduk di Pulau Jawa yang semakin padat.
  4. Edukasi, dengan didirikannya bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, seperti sekolah kelas I (untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang berharta); sekolah kelas II (untuk anak-anak pribumi pada umumnya); sekolah pamong praja (OSVIA); dan sekolah dokter Jawa (STOVIA).
  5. Perbaikan kesehatan dan penanggulangan penyakit. Pada tahun 1920, dilaporkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah terbebas dari epidemic cacar dan sesudah 1928 terbebas pula dari wabah kolera.
C. Kegagalan Politik Etis

Reaksi terhadap pelaksanaan politik etis mulai muncul pada tahun 1914. Masyarakat mulai bergolak dan banyak melancarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut Nampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut.

  1. Sejak pelaksanaan system politik ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi masih tetap rendah.
  2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat colonial, yaitu golongan pegawai negeri.
  3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja sehingga dominasi bangsa Belanda tetap saja sangat besar.

sources --> Buku Sejarah 2, karya M. Habib Mustopo dkk. Terbitah "Yudhistira"

Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942)

a
Jenderal Baron Van Deventer. Salah satu komisaris jenderal yang memerintah pada masa peralihan Inggris ke Belanda di Indonesia (1816-1942).



Kopi merupakan salah satu tanaman ekspor yang menguntungkan Belanda.


Oleh :  SS-Hauptsturmführer Ajisaka Lingga Bagaskara


A.    Pemerintahan Komisaris Jenderal

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas tiga orang, yaitu Flout, Buyskess, dan van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama (Inggris) kea lam baru (Belanda). Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816-1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu van der Capellen (1816-1824).

Dalam menjalankan pemerintahannya, komisaris jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Sistem residen tetap dipertahankan,
2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan,
3. Kedudukan para bupati sebagai penguasa feudal/feodal tetap dipertahankan,
4. Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi,
5. Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Persoalan pokoknya tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberi keuntungan besar bagi negeri induk apabila urusan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada orang-orang swasta Barat. Pemerintah hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak. Kaum konservatif berpendapat sebaliknya, bahwa sistem pemungutan hasil bumi oleh pemerintah secara langsung akan menguntungkan negeri induknya. Kaum konservatif meragukan sistem liberal karena keadaan tanah jajahan belum memenuhi syarat.

Para komisaris jenderal kemudian mengambil jalan tengah. Di satu pihak, pemerintah tetap berusaha menangani penggalian kekayaan tanah jajahan bagi keuntungan negeri induknya. Di lain pihak, mencari jalan melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van der Capellen juga dilaksanakan sistem politik yang dualistis. Pada satu pihak melindungi hak-hak kaum pribumi, di lain pihak memberi kebebasan kepada pengusaha-pengusaha swasta Barat untuk membuka usahanya di Indonesia selama tidak mengancam kehidupan penduduk.

Berbagai jalan tengah telah diupayakan, tetapi ternyata kurang memberikan keuntungan bagi negeri induk. Sementara itu, kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, usulan van den Bosch untuk melaksanakan cultuur stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk.

B. Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870

Pelaksanaan 'cultuur stelsel' dalam prakteknya memberatkan kehidupan rakyat pribumi, karena tidak sesuai dengan ketentuan 'staatblad'.

Istilah cultuur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman. Terjemahannya dalam bahasa inggris adalah culture system atau cultivation system. Pengertian dari cultuur stelsel sebenarnya adalah kewajiban rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan cultuur stelsel dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggarnya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam, yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica (lada), dan kopi.

Menurut van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan atas hokum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, pemerintah Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintah Belanda.

1.) Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
  • Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya yang amat besar.
  • Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.
  • Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20.000.000 gulden.
  • Kas Negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.
  • Pemasukkan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
  • Gagal mempraktikkan gagasan liberal (1816-1830) berarti gagal juga mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar pada Belanda.
2.) Aturan-Aturan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834 No.22, beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

  • Persetujuan-persetujuan agar penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa.
  • Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki.
  • Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi.
  • Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.
  • Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk.
  • Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.
  • Bagi yang tidak memiliki tanhan akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
  • Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropaa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktiknya banyak menyimpang sehingga rakyat banyak dirugikan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, antara lain berikut ini.

  • Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang sangat memaksa.
  • Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Sering kali juga semua tanah rakyat digunakan untuk tanam paksa.
  • Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor sering kali jauh melebihi pengerjaan padi.
  • Kelebihan hasil panen sering kali tidak dikembalikan kepada petani.
  • Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa.
  • Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
  • Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan.
3.) Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia

Pelaksanaan system tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik positif maupun negatif.

I) Dampak Positif
  • Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
  • Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi impor.
II) Dampak Negatif
  • Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
  • Beban pajak yang berat.
  • Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
  • Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon (1843) sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, serta di Demak (1848) dan di Grobogan (1849-1850) sebagai akibat kegagalan panen.
  • Jumlah penduduk Indonesia menurun dengan sangat drastis.

C. Sistem Politik Ekonomi Liberal (1870)

Penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa menggugah hati Douwes Dekker untuk menggambarkan penderitaan itu di dalam sebuah buku yang berjudul 'Max Havelaar'.



Pabrik gula yang didirikan pada akhir abad ke-19.


Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialism kuno (ancient imperialism), yaitu dikeruk kekayaannya saja. Setelah tahun 1870, di Indonesia diterapkan imperialism modern (modern imperialism). Sejak saat itu diterapkan opendeur politiek, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan system politik ekonomi liberal.

1) Latar Belakang Sistem Politik Ekonomi Liberal
  • Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran.
  • Berkembangnya paham liberalism sehingga system tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
  • Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
  • Adanya traktar Sumatera (1871) yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
2) Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal
  • Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.
  • Suiker Wet (Undang-Undang Gula), yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta.
  • Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.
  • Agrarische Besluit (1870). Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.
Adapun isi dari Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870 adalah:
  • Tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah.
  • Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa tidak bebas.
  • Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta.
  • Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.
  • Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun.
3) Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal

Pelaksanaan system politik ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah colonial Belanda menerapkan imperialism modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut.

  • Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di Eropa.
  • Mendapatkan tenaga kerja yang murah.
  • Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
  • Menjadi tempat penanaman modal asing.
Seiring dengan pelaksanaan system politik ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Netherlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa Barat lainnya. Lebih-lebih setelah dibukanya Terusan Suez (1868) yang mempersingkat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia

4) Akibat Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal

a.) Bagi Belanda
  • Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah colonial Belanda.
  • Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.
  • Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajajahan.
b.) Bagi Indonesia
  • Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
  • Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat sangat buruk bagi penduduk.
  • Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat sangat pesat.
  • Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa.
  • Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
  • Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.

sources --> Buku Sejarah 2, karya M. Habib Mustopo dkk. Terbitah "Yudhistira"

Powered by Blogger.