Pages

Monday, 29 April 2013

Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels


 Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahannya dibangun jalan raya antara Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur.


Oleh : SS-Hauptsturmfuhrer Ajisaka Lingga Bagaskara

Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Perancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda.

Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

A. Kebijakan Pemerintahan Herman W. Daendel

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.
I.) Bidang Birokrasi Pemerintahan

1. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.

II.) Bidang Hukum dan Peradilan

1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.
* Pengadilan untuk orang Eropa.
* Pengadilan untuk orang pribumi.
* Pengadilan untuk orang Timur Asing.

Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.

III.) Bidang Militer dan Pertahanan

Peta jalur Anyer-Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Rakyat melakukan pembuatan jalan ini dengan kerja paksa atau roti, ehh... Rodi!


Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini.
1. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian.
2. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena beliau tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

IV.) Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6. Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).

V.) Bidang Sosial

1. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
2. Perbudakkan dibiarkan berkembang.
3. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

B. Akhir Kekuasaan Herman Willem Daendels

Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa.
2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.


Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels telah berbuat secara optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Russia.

sources --> Buku Sejarah untuk Kelas XI IPA, terbitan Yudhistira. Di susun oleh M. Habib Mustopo dkk.

Sunday, 28 April 2013

Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Pada mulanya, pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon (Lisboa), Portugis. Ketika itu, Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian terjadilah Perang 80 Tahun, yaitu perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Perang tersebut berhasil melepaskan Belanda dari kekuasaan Spanyol dan menjadikan William van Orange sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda.

Pada tahun 1580, Raja Phillip dari Spanyol naik tahta. Beliau berhasil mempersatukan Spanyil dan Portugis. Akibatnya, Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol. Hal itulah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera untuk mendapatkan daerah-daerah asal rempah-rempah.

A. Perjalanan Bangsa Belanda ke Indonesia



Cornelis de Houtman, memimpin pelayaran dari Belanda ke Nusantara. Pada 1596 Cornelis de Houtman tiba di Banten.

Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyzer memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda - Pantai Barat Afrika - Tanjung Harapan - Samudra Hindia - Selat Sunda - Banten. Selama dalam pelayaran, mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki Portugis. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Houtman tiba di Banten.

Pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha Banten menyerang Palembang. Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman. Hal itu disebabkan oleh sikap de Houtman hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, beliau diusir dari Banten dengan mendapat sedikit rempahh-rempah.Meskipun demikian, de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda. Beliau dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Indonesia.

Pada tanggal 20 November 1598, rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck dan W ybrecht can Waerwyck dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap van Neck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, tiga buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. Lima buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku.

B. Terbentuknya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)



Uang cetakan VOC.

Keberhasilan ekspedisi Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lain untuk berdagang di Indonesia. Akibatnya, terjadilah persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Di samping itu, mereka harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan juga Inggris.

Atas prakarsa dari dua tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda bersatu padu menjadi kongsi dagang yang lebih besar dan diberi nama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusar VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut.

1. Menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.
2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dalam bangsa-bangsa Asia.
3. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berujung menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda, yang dikenal dengan Hak Octroi meliputi hal-hal berikut ini.
1. Monopoli perdagangan.
2. Mencetak uang dan mengedarkan uang.
3. Mengangkat dan memberhentikan pejabat.
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal.
5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri.
6. Mendirikan benteng dan pusat pertahanan.
7. Menyatakan perang dan damai.
8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

Dengan kekuasaan yang istimewa tersebut, pada tahun 1605 VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Pada tahun 1609, VOC berhasil mendirikan loji (pangkal dagang) di Banten. Setahun kemudian, VOC untuk pertama kalinya mengangkat seorang gubernur jenderal, yaitu Pieter Both (1610-1614) yang berkedudukan di Ambon. Namun, VOC beranggapan bahwa Ambon letaknya terlalu jauh dari Selat Malaka sehingga kurang strategis dijadikan pangkalan dagang yang kuat. Oleh karena itu, perhatian VOC tertuju ke Jayakarta untuk dijadikan pangkalan dagang utamanya.

Jayakarta yang dipimpin oleh Wijayakrama ketika itu sedang berselisih dengan negeri induknya, yaitu Banten yang dipimpin oleh Ranamanggala. Pertentangan tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sehingga berhasil merebut Jayakarta. Orang-orang Banten yang berada di Jayakarta diusir dan Kota Jayakarta dibakar. Pada tanggal 30 Mei 1619, J.P. Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, sesuai dengan nama nenek moyang orang Belanda, yaitu bangsa Bataaf. Batavia kemudian dijadikan markas besar VOC.

I.) Politik Ekonomi VOC

 Perahu kora-kora, yang digunakan oleh VOC untuk mengawasi kegiatan monopoli dalam pelayaran hongi.

Keberadaan markas besar VOC. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC antara lain Malaka (1641); Padang (1662); Makassar (1667); dan Banten (1684). VOC juga menguasai daerah pedalaman Banten dan Mataram yang banyak menghasilkan beras dan lada.

Guna mendapat keuntungan yang besar, VOC menerapkan monopoli perdagangan. Bahkan, pelaksanaan monopoli VOC di Maluku lebih keras daripada pelaksanaan monopoli bangsa Portugis. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut.

1. Verplichte Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Peraturan ini juga melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.
2. Contingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
3. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
3. Ekstiparsi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harganya merosot.
5. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak keras pelanggarnya.

II.) Sistem Birokrasi VOC

Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang telah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh empat anggota yang disebut Raad van Indie (Dewan India). Di bawah gubernur jenderal diangkat beberapa Gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur terdapat pula beberapa Residen/Karesidenan yang dibantu oleh Asisten Residen. Pemerintahan di bawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan tradisional, yaitu Raja dan Bupati.

Beberapa gubernur jenderal VOC yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonialisasi VOC di Indonesia, antara lain berikut ini.

1. Jan Pieterszoon Coen (1619-1629)

 Jan Pieterszoon Coen, pendiri Kota Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta.

Beliau dikenal sebagai pendiri Kota Batavia dan peletak dasar imperialisme Belanda di Indonesia. Beliau dikenal pula dengan rencana kolonialisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belanda di Indonesia.

II. Antonio van Diemen (1636-1645)
Beliau berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641. Beliau juga mengirimkan misi pelayaran yang dipimpin oleh Abel Tasman ke Australia, Tasmania, dan Selandia Baru.

III. Joan Maetsycker (1653-1678)
Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado.

IV. Cornelis Speelman (1681-1684)
Beliau berhasil menghadapi perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, memadamkan pemberontakan Trunojoyo di Mataram, dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.

Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan memanfaatkan Sistem Feudalisme yang telah berkembang di Indonesia. Ciri khas feudalisme adalah kekuasaan mutlak dari bawahan kepada atasannya. Di dalam susunan piramida masyarakat feudal, Raja berada pada posisi teratas, kemudian di bawahnya terdapat Bangsawan Tinggi Kerajaan (Kaum Aristokrat). Di bawah Raja juga terdapat bupati yang berkuasa di suatu daerah, kemudian kepala-kepala rakyatm dan yang paling bawah adalah rakyat.

Sistem semacam itu dipertahankan sehingga VOC dapat melaksanakan monopoli perdagangannya dan menarik pajak melalui Raja dan Bupati. Oleh karena itulah, VOC selalu turut campur tentang masalah pergantian Raja dan Bupati. Dalam melaksanakan tugas-tugas dari VOC, Raja dan Bupati selali diawasi oleh Residen dan Asisten Residen. Dalam birokrasi seperti itulah desa-desa sert rakyatnya menanggung beban paling berat atas tindakan-tindakan Bupati dan Rajanya.

III.) Kemunduran VOC



Gedung markas VOC di Batavia yang sekarang disebut Museum Fatahilah Jakarta. Pada tahun 1799 VOC resmi dibubarkan, dan hutang serta kekayaannya diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda.

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 yang disebabkan oleh hal-hal seperti berikut.
1. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pengawas-pengawas VOC.
2. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC.
3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar.
4. Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, seperti kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan kongsi dagang Inggris (East Indian Trading Company).
5. Hutan VOC yang sangat besar.
6. Pemberian deviden kepada para pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran.
7. Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
8. Pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Prancis memiliki musuh utama Inggris yang berada di India dan meluaskan jajahannya ke Asia Tenggara. Badan seperti VOC tidak dapat diharpakan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris sehingga VOC harus dibubarkan.

Pada tahun 1795 dibentuk panita pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC (octroi) dihapuskan. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

C. Pemerintahan Hindia Belanda

 Van Hogendorp. Salah satu tokoh liberal dari Belanda. Beliau menganjurkan agar segala permasalahan ekonomi dipisahkan dengan urusan pemerintahan.

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-18 besar pengaruhnya terhadap Indonesia yang sedang dijajah Belanda. Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang Anti-Raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi bawahan Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte,. Raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang ketika itu menjadi musuh Perancis.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, tanah jajahan yang dahulu dikuasai oleh VOC diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia). Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1801-1804).

Johannes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal. Akan tetapi, sebelum resmi berkuasa di Indonesia, beliau mengirimkan dua komisaris ke Indonesia, yaitu Nederburg dan van Hogendrop. Keduanya memiliki pandangan berbeda tentang politik kolonial yang akan diterapkan. Hal itu terjadi karena berkembangnya paham-paham baru di Eropa sebagai dampak Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Pandangan kedua komisaris tersebut sebagai berikut.

1. Nederburg berpandangan konservatif. Ia menganjurkan agar sistem perekonomian yang telah diterapkan VOC tetap dipertahankan.

2. Van Hogendrop berpendirian sangat liberal. Ia menganjurkan agar masalah pemerintahan dipisahkan dengan masalah ekonomi.

Perbedaan pandangan antara dua tokoh tersebut diselesaikan melalui Charter 1904, yang merupakan kompromi dari dua pendirian tersebut. Isi pokok charter tersebut adalah kebijakan-kebijakan lama yang masih dipandang baik perlu dipertahankan dan bila perlu diadakan perubahan-perubahan.

sources --> Buku Sejarah Kelas XI IPA, terbitan Yudhistira, disusun oleh M Habib Mustopo dkk.

Proses Terbentuknya Pusat-Pusat Perdagangan dan Pelayaran, serta Kekuasaan Baru di Kepulauan Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara Lainnya hingga Abad ke-18 Masehi

Oleh : SS-Hauptsturmfuhrer Ajisaka Lingga Bagaskara


Sejak awal abad ke-16 terjadi perubahan tata jaringan perdagangan dan pelayaran di kawasan Nusantara. Perubahan itu bermula dari peristiwa penaklukkan Malaka oleh Bangsa Portugis pada tahun 1511. Kondisi tersebut diikuti pula oleh kemunculan pusat-pusat kekuasaan baru di Kepulauan Nusantara menggantikan posisi Malaka.

A. PERUBAHAN JARINGAN PERDAGANGAN DAN PELAYARAN SERTA TERBENTUKNYA PUSAT-PUSAT KEKUASAAN BARU DI KEPULAUAN INDONESIA SERTA ASIA TENGGARA SETELAH JATUHNYA MALAKA


Aceh awal Abad ke-18.


Pada akhir abad ke-15 Malaka berhasil mendudukkan dirinya sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia umumnya dan Nusantara khususnya. Banyak sekali pedagang asing yang berhubungan dengan Malaka. Tome Pires menyebutkan pedagang-pedagang itu berasal dari Kairo, Mekah, Aden, Abesinia, Armenia, Gujarat, Cina, Malabar, Sailan, Persia, Turki, Siam, Pegu, Pattani, Campa, Cina dan beberapa negeri di Nusantara. Tujuan utama kedatangan bangsa-bangsa dari arah barat dan timur Malaka itu tidak lain ingin memperoleh rempah-rempah.

Kesultanan Malaka didirikan sekitar abad ke-15 oleh seorang bangsawan Blambangan yang bernama Paramisora. Beliau dan pengikutnya melarikan diri ketika terjadi penyerangan pasukan Majapahit ke wilayahnya pada tahun 1377. Mereka kemudian menetap di dusun nelayan Malaka dan membangunnya menjadi sebuah pelabuhan. Malaka berhasil terwujud menjadi sebuah pelabuhan penting dan ramai yang kerap sekali dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara. Kemajuan Malaka itu disebabkan letaknya yang strategis di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan internasional.

Sejak tahun 1405 Malaka berubah menjadi sebuah kesultanan. Bersamaan dengan hal itu, Paramisora lantas memasuki agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Syah. Penggantinya ialah Sultan Muhammad Iskandar Syah, kemudian Sultan Mudzafar Syah. Di bawah pimpinan Sultan Mudzafar Syah, kedudukan Malaka semakin penting dan menjadi pusat perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. Malaka mengalami kemajuan pesat melebihi Samudera Pasai, bahkan mampu pula menguasai Pahang, Kampar, dan Indragiri.

Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1458-1477). Bersama Laksamana Hang Tuah, Sultan Mansyur Syah berhasil memperbesar dan mengembangkan kekuasaan Malaka menjadi sebuah kesultanan yang sangat kuat. Kebesaran Kesultanan Malaka turut diperkokoh oleh penggantinya, Sultan Alaudin Syah (1477-1488). Namun, sepeninggal Sultan Alaudin Syah, kebesaran Malaka tidak dapat dipertahankan. Sultan Mahmud Syah (1488-1511) ternyata seorang sultan yang kurang cakap dan sangat lemah dalam hal mengendalikan pemerintahan. Lambat laun kejayaan Malaka memudar. Keadaan tersebut semakin memburuk sejak hadirnya bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1509. Akhirnya, kekuasaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada Agustus 1511. Malaka tidak mampu menghadapi gempuran tentara Portugis yang lebih kuat, maju, dan lengkap persenjataannya.

Sejak kejatuhan Malaka pada tahun 1511, Kesultanan Aceh muncul menjadi pusat perdagangan baru di kawasan Nusantara. Hal ini diperkuat oleh kemampuan Aceh menyediakan komoditas lada dan sukses melakukan ekspansi terhadap kota-kota pelabuhan di pantai yang terletak di barat dan timur Sumatera. Para pedagang Nusantara kemudian berusaha menghindari Malaka yang telah dikuasai bangsa Portugis. Oleh karena itu, berubahlah tata jatingan pelayaran dan perdagangan yang sebelumnya melewati Selat Malaka kemudian menyusuri pantai barat Sumatera ketika akan mengunjungi Aceh.

Selain Aceh, Bandar Banten juga dijadikan alternatif kedua untuk dikunjungi oleh para pedagang Nusantara. Banten ternyata mampu pula memperkuat pemasaran lada yang didatangkan dari Lampung. Dalam abad ke-17 perdagangan lada memegang peranan utama dan sekaligus menjadi penentu pergeseran pusat perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Kemajuan perdagangan Banten didukung pula oleh kehadiran dari para pelarian pedagang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka hijrah ke Banten karena Sultan Mataram melakukan penghancuran terhadap kota-kota pelabuhan di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur karena tidak mau tunduk kepada Mataram. Akibatnya, posisi Banten menjadi kuat dan sebelah barat Jawa tidak pernah dapat ditaklukkan oleh Mataram. Apalagi Banten telah bersekutu dengan Makassar demi memperkuat kedudukannya tersebut.

Dengan merosotnya peran pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, muncullah pula Makassar sebagai pusat perdagangan baru di wilayah Nusantara timur. Sejak kejatuhan Malaka, bandar Sombaopu di Makassar banyak didatangi oleh pedagang-pedagang Melayu yang terkenal ulet dan pandai dalam berdagang. Di antara mereka banyak yang kemudian menetap di Makassar, bahkan ikut pula memajukan perdagangan di kesultanan tersebut. Aliran migrasi orang-orang Melayu ke Makassar semakin bertambah besar karena Aceh terus menerus melakukan penggempuran terhadap Johor dan pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Melayu yang menjadi saingannya.

Dengan demikian, sebelum jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, rute pelayaran dan perdagangan Nusantara adalah Maluku-Jawa-Selat Malaka, sedangkan setelah Malaka jatuh, berubah tata jaringan menjadi Maluku-Makassar-Selat Sunda-pantai barat Sumatera. Sehubungan dengan perubahan tersebut, pelabuhan Sunda Kelapa mulai menunjukkan gejala kemajuan sebagai bandar dagang. Kedudukan strategis itu kemudian dimanfaatkan VOC dengan cara menundukkan dan menjadikan pusat kekuasaan dengan nama batu, Batavia.


B. PETA PUSAT-PUSAT PERDAGANGAN DAN KEKUASAAN SERTA JALUR PELAYARAN SEBELUM DAN SETELAH KEJATUHAN MALAKA


Pada akhir abad ke-15 kekuasaan Majapahit yang amat luas telah lenyap. Mulai saat itu lahir dan berkembang pusat-pusat kekuasaan baru yang memiliki pusat-pusat perdagangan. Pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan itu di antaranya Malaka, Samudera-Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Tidore, dan Gowa-Tallo. Di antara semua itu, Malaka paling maju sebab Malaka merupakan pintu gerbang kapal-kapal yang hendak menuju dan meninggalkan Nusantara. Pada akhir abad ke-15 tata jaringan pelayaran dan perdagangannya dapat dilihat pada peta berikut.



Peta jaringan pelayaran dan perdagangan pada akhir abad ke-15. Keterangan: I.Malaka; II.Samudera Pasai; III.Banten; IV.Demak; V.Banjar; VI.Makassar; VII.Ternate & Tidore.

Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat-pusat perdagangan dan tata jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara dapat digambarkan pada peta berikut.

Pusat-pusat perdagangan dan tata jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara sesudah jatuhnya Malaka. Keterangan: I.Samudera Pasai; II.Banten; III.Demak; IV:Banjar; V:Makassar; VI:Ternate & Tidore.


sumber :
Buku "Kronik" Sejarah, terbitan Yudhistira.
Powered by Blogger.