hwwIUKoDtacl9LXDEAIdxBVXLF8 Indonesian Persons

Friday, 18 July 2014

Sejarah Lahirnya Orde Baru

OlehOrde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

A. AKSI-AKSI MAHASISWA

Rakyat pada tahun 1965 menuntut bubarkan PKI.

Pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di tanggal 6 Oktober 195, presiden menyatakan bahwa penyelesaian politik terhadap Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Namun, hal tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan serius sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dalam masyarakat bahwa kelak PKI akan menyusun kembali kekuatannya.

Situasi bertambah panas karena memburuknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin turun tajam. Dan laju inflasi perekonomia Indonesia saat itu telah mencapai angka 650%. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan devaluasi nilai rupiah, yaitu Rp1.000,- uang lama menjadi Rp1,- uang baru. Diumumkan pula kenaikan tarif dan jasa sehubungan dengan devaluasi rupiah tersebut. Namun, di sisi lain, puncak kekecewaan rakyat terjadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM mulai pada tanggal 3 Januari 1966.

Sementara itu, tuntutan penyelesaian pengadilan terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Setelah terbentuknya Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntur pembubaran PKI semakin bertambah luas. Dengan dipelopori oleh KAMI dimulailah aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 10 Januari 1966 yang terjadi hampir di seluruh jalanan ibu kota selama sekitar satu bulan. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah, yang isinya sebagai berikut:
a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta seluruh ormas-ormasnya.
b. Perombakan terhadap Kabinet Dwikora.
c. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi.

Menanggapi semakin maraknya aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu, Presiden Soekarno mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang itu, presiden mencurigai bahwa aksi-aksi mahasiswa telah didalangi oleh Neokolim, khususnya oleh CIA. Presiden menghimbau kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Soekarno” dengan seruan, “... susun, susun, susun, susun, engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu, susun engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu susun! Susun berdiri di belakang Soekarno!” Akan tetapi, pembentukan Barisan Soekarno yang berarti usaha membelokkan perhatian rakyat terhadap G-30S/PKI, tidak berhasil.

B. KABINET DWIKORA YANG DISEMPURNAKAN

Pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966, dengan melakukan penyingkiran terhadap tokoh-tokoh yang menentang PKI. Presiden pada kabinet ini adalah Ir. Soekarno. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah Kabinet 100 Menteri.

Pada tanggal 21 Februari 1966, presiden melakukan reshuffle kabinet baru yang dinamakan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Susunan kabinet itu ternyata sangat mengecewakan harapan masyarakat karena justru menyingkirkan tokoh-tokoh yang gigih menentang G-30S/PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution. Sebaliknya, presiden mengangkat sejumlah orang yang diragukan kesungguhannya untuk memberikan penyelesaian terhadap Gerakan 30 September, seperti Dr. Subandrio, Ir. Surachman, dan Oei Tjoe Tat SH. Kabinet yang beranggotakan 102 menteri ini juga disebut sebagai Kabinet Gestapu atau Kabinet Seratus Menteri.

Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istana, seorang demonstran bernama Arief Rachman Hakim, mahasiswa UI gugur tertembak oleh Resimen Cakrabirawa (Pasukan khusus pengawal presiden). Keesokan harinya, presiden sebagai Panglima Komando Ganyang Malaysia membubarkan KAMI kemudian menyebarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI. Keadaan pun menjadi semakin tidak aman sehingga jam malam diperpanjang. Universitas Indonesia sejak tanggal 3 Maret 1966 dinyatakan ditutup dan para mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari 5 orang.

Untuk melanjutkan aksi KAMI, muncullah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) sehingga keadaan semakin tidak terkendali. Dalam suasana demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Dr. Subandrio diserbu oleh pelajar dan mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, kantor berita China Hsia Hua dibakar.

C. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Soebandrio, lahir di Kepanjen, Jawa Timur, 15 September 1914 dan meninggal dunia di Jakarta, 3 Juli 2004 pada umur 89 tahun, adalah politikus Indonesia yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau adalah tokoh nasional yang bersama Presiden Ir. Soekarno meninggalkan sidang kabinet Dwikora dan pergi menuju ke Istana Bogor.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora yang telah dirombak mengadakan sidang pertama di Istana Merdeka. Menpangad Jenderal Soeharto tidak hadir dalam sidang itu karena sedang sakit. Sidang bertujuan mencari jalan keluar krisis yang semakin memuncak setelah G-30S/PKI. Namun, sidang itu ternyata diboikot oleh para demonstran dengan melakukan tindakan pengempesan ban-ban mobil di jalan-jalan yang menuju istana untuk menghalangi menteri-menteri yang akan hadir dalam sidang tersebut.

Sidang dibuka oleh presiden dengan memberikan kata sambutan kemudian beliau menerima laporan dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa selain mahasiswa yang berdemonstran mengepung istana juga terdapat pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya. Walaupun ada jaminan dari Amir Mahmud (Pangdam V/Jaya) yang hadir ketika itu bahwa keadaan tetap aman, tetapi presiden tetap merasa khawatir dan segera pergi meninggalkan sidang. Bersama Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Dr. Chaerul Shaleh, presiden menuju Istana Bogor dengan mengendarai helicopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr. J. Leimena yang kemudian juga menyusul ke Bogor dengan mobil.

Tiga orang perwira tinggi AD, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul presiden ke Bogor. Ketiga jenderal tersebut ingin meyakinkan presiden bahwa ABRI, khususnya AD, selalu siap mengatasi keadaan jika diberikan kepercayaan penuh. Sebelum berangkat, ketiga jenderal itu meminta izin kepada atasannya, Menpangad Jenderal Soeharto yang juga merangkap sebagai Panglima Kopkamtib. Niat ketiga jenderal itu disetujui. Jenderal Soeharto berpesan, “Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti.

Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi AD itu mengadakan pembicaraan dengan presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chairul Saleh. Pembicaraan itu akhirnya sampai pada kesimpulan pemberian surat perintah kepada Jenderal Soeharto. Brigjen Sabur kemudian diperintahkan untuk membuat konsep surat itu kemudian ditandatangani Presiden Soekarno. Surat itu berisi perintah kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kepada Jenderal Soeharto juga diperintahkan untuk menjaga keselamatan pribadi presiden. Surat perintah itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, yang disingkat Supersemar. Tanggal 11 Maret 1966 itu menjadi titik tolak lahirnya Orde Baru.

Setelah menerima Supersemar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Ketika itu, kader-kader partai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Aceh banyak yang ditangkap dalam operasi penumpasan antara November 1965 hingga Februari 1966. Pada saat itu juga sedang berlangsung proses pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagaimana digariskan dalam Instruksi Tetap Ketua CC PKI D.N. Aidit tanggal 10 November 195 sebagai langkah penyelamatan partai.

Langkah berikutnya yang diambil oleh Jenderal Soeharto adalah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam pemberontakan G-30S/PKI. Para menteri yang ditahan ialah sebagai berikut.
1. Dr. Subandrio
2. Dr. Chairul Saleh
3. Ir. Surachman
4. Ir. Setiadi Reksoprojo
5. Oei Tjoe Tat S.H.
6. Jusuf Muda Dalam
7. Mayjen Achmadi
8. Drs. Achadi
9. Sumardjo
10. Armunanto
11. Sutomo Martopradopo
12. Astrawinata S.H
13. J. Tumakaka
14. Mayjen dr. Sumarno
15. Letkol Syafei

Untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan kemudian diangkat lima orang menteri coordinator (Menko) an interim yang bersama-sama menjadi presidium kabinet, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena. Selain itu, diangkat pula beberapa orang menteri ad interim sebelum terbentuknya kabinet baru.

D. MASA TRANSISI (1966-1967)

Selama kurun 1966-1967 terdapat dualism kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan di pihak lain Jenderal Soeharto yang semakin tinggi popularitasnya karena dinilai telah berhasil menumpas G-30S/PKI. Jenderal Soeharto juga telah sukses melaksanakan stabilitas ekonomi dan politik berdasarkn Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 6-9 Mei 1966 diadakan Simposium Kebangkitan Semangat ’66 di Universitas Indonesia untuk memberikan saran-saran bagi perbaikan politik dalam negeri pada awal Orde Baru. Simposium itu mengambil tema “Indonesia Negara Hukum”. Hal itu disebabkan pada masa Orde Lama telah terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas yang berlaku sebagai negara hukum. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 194 secara murni dan meninjau penpres-penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agr ada jaminan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia.

Untuk menciptakan iklim politik yang lebih stabil, Surat Perintah 11 Maret 1966 dikukuhkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Menteri/Panglima AD untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Selanjutnya, MPRS mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya melalui Ketetapan No. XXV/MPRS/1966. Melalui ketetapan MPRS itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas pembentukan kabinet itu diserahkan kepada pengemban Supersemar, Soeharto.

Setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GRR maupun dengan organisasi politik dan organisasi massa, Kabinet Ampera dibentuk dan diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soeharto sesuai dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh seorang ketua, yakni Jenderal Soeharto. Kebijakan umum pemerintahan dilaksanakan oleh 24 menteri yang masing-masing memiliki sebuah departemen. Dalam menjalankan tugasnya (Dwi Dharma) dan program-programnya (Catur Karya), Kabinet Ampera berpegangan pada hasil-hasil Sidang Umum MPRS tahun 1966.

E. PENYERAHAN KEKUASAAN

Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, presiden selaku Mandataris MPRS diminta untuk memberikan suatu pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G-30S/PKI 1965. Presiden menyampaikan pidato pertanggungjawabannya itu dengan judul Nawaksara, yang artinya Sembilan pokok masalah. Akan tetapi, presiden sama sekali tidak menyebutkan masalah Gerakan 30 September 1965 dalam pidatonya tersebut. Oleh karena itu, pimpinan MPRS mengirim nota kepada presiden untuk memberikan kelengkapan Nawaksara, khususnya mengenai Gerakan 30 September 1965 dan akibatnya bagi kemunduran ekonomi dan akhlak.


Sumber artikel :

-wikipedia.org
-www.unosa.net

Sunday, 29 June 2014

Upaya Pemerintah dan Rakyat Indonesia dalam Menumpas Pemberontakan G-30S/PKI

Operasi penumpasan Gerakan 30 September.

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

A. PENUMPASAN G-30S/PKI 1965

Letnan Jenderal TNI (Anumerta) R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 – meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun.


Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun.


Ajun Inspektur Polisi Dua (Anumerta) Karel Sadsuitubun, lahir di Maluku Tenggara, 14 Oktober 1928 – meninggal di Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 36 tahun.


Mayor Jendral TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 28 Agustus 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun.


Brigadir Jenderal (Anumerta) Katamso Darmokusumo, lahir di Sragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923 – meninggal di Yogyakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 42 tahun.


Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun.


Mayor Jenderal (Anumerta) Donald Issac Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, 19 Juni 1925 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun.


Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun.


Kolonel (Anumerta) R. Sugiyono Mangunwiyoto, lahir di Gedaren, Sumbergiri, Ponjong, Gunung Kidul, 12 Agustus 1926 – meninggal di Kentungan, Yogyakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 39 tahun.


Kapten CZI (Anumerta) Pierre Andreas Tendean, lahir 21 Februari 1939 – meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun.

Sesuai dengan tata cara yang berlaku bahwa apabila Men/Pangad berhalangan, Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto yang mewakilinya. Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan pemetaan terhadap keberadaan Gerakan 30 September. Selain di Halim, pemberontak menguasai Istana Merdeka, Stasiun RRI, dan Gedung Pusat Telekomunikasi, yang semuanya berada di Jalan Medan Merdeka. Soeharto merasa perlu untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan sampai rencana politik gerakan itu sudah benar-benar terbuka.

Begitu mengetahui dari siaran RRI pada pukul 14.00, Soeharto berkesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi AD merupakan bagian dari usaha kudeta (perebutan kekuasaan). Batalion 454/Diponegoro dan Batalion 530/Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka telah disalahgunakan oleh G-30S/PKI, padahal mereka didatangkan dari Jakarta dalam rangka persiapan parade Hari Ulang Tahun ABRI tanggal  Oktober 1965. Kemudian, Soeharto segera melakukan operasi-operasi penumpasan.

Operasi militer dilakukan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada pukul 19.15, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berhasil menduduki Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi serta mengamankan seluruh Medan Merdeka tanpa perlawanan. Batalion 328 Kujang/Siliwangi menguasai Lapangan Banteng untuk pengamanan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalion I Kaveleri berhasil mengamankan BNI I dan Percetakan Uang di Kebayoran. Dalam waktu singkat, Jakarta sudah dapat dikuasai kembali oleh ABRI.

Untuk menenteramkan masyarakat dan menyadarkan pasukan-pasukan yang terlibat, melalui RRI pada pukul 20.00 Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan tentang adanya usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Diumumkan pula bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi AD. Presiden dan Menko Kasab dalam keadaan sehat. Dinyatakan pula bahwa antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian sudah ada saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G-30S/PKI. Kepada masyarakat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

Langkah berikutnya adalah membebaskan basis utama G-30S/PKI di Halim Perdanakusuma. Kepada Presiden Soekarno diberitahukan agar meninggalkan wilayah sekitar Halim. Setelah presiden meninggalkan Halim menuju Istana Bogor, pasukan RPKAD serta Batalion 328 Kujang/Siliwangi dan Batalion I Kaveleri bergerak menuju Halim untuk melakukan penyerangan. Tanpa menemui kesulitan, pada pukul 06.10 tanggal 2 Oktober 1965 daerah sekitar Pangkalan Udara Halim sudah berhasil dikuasai kembali oleh loyalis Indonesia.

Sementara itu, Ajun Brigadir Polisi (Kopral Satu) Sukitman telah berhasil meloloskan diri ketika pasukan G-30S/PKI di sekitar Halim mendapatkan serangan. Berdasarkan petunjuk dari Sukitman tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan tempat jenazah para perwira tinggi AD dikuburkan yaitu di dalam sebuah sumur tua. Karena hari sudah gelap dan lubang sumur hanya berdiameter 1 meter, usaha pengangkatan jenazah pun ditunda hingga keesokan harinya.

Tepat pada HUT ABRI 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi AD dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memangil semua Panglima ABRI ke Istana Bogor. Pada pertemuan itu, presiden memutuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat berada sepenuhnya di tangan presiden. Untuk menjalankan tugas harian Angkatan Darat, presiden kemudian mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pengambil alih KSAD, sedangkan Mayjen Soeharto ditugaskan untuk memulihkan keamanan, dan ketertiban akibat Gerakan 30 September. Keputusan presiden itu diumumkan melalui RRI pada pukul 13.30 tanggal 3 Oktober 1965.

Tanggapan Presiden Soekarno mengenai Gerakan 30 September dinyatakan dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor sebagai berikut, “Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontra-revolusi dari apa yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’. Juga presiden tidak membenarkan apa yang dinamakan ‘Dewan Revolusi’. Hanya saya yang bisa mendemisioner kabinet, bukan orang lain.

Mengenai penyelesaian masalah Gerakan 30 September digariskan bahwa yang berkaitan dengan aspek-aspek politis akan diselesaikan oleh presiden, aspek militer-administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto, serta mengenai aspek militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto.

B. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP G-30S/PKI

Sarwo Edhie Wibowo, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925 – meninggal di Jakarta, 9 November 1989 pada umur 64 tahun. Beliau adalah komandan RPKAD yang ditugasi untuk melumpuhkan kekuatan PKI usai terjadinya insiden G-30S/PKI.

Diumumkannya pernyataan presiden yang mengutuk Gerakan 30 September mengungkap fakta bahwa PKI yang mendalangi gerakan tersebut. Akibatnya, kemarahan rakyat terhadap PKI semakin meningkat, yang dilampiaskan melalui berbagai aksi seperti pembakaran gedung kantor pusat PKI di Jalan Kramat Raya, rumah-rumah tokoh PKI, dan kantor-kantornya. Di beberapa tempat juga muncul aksi corat-coret yang menuntut agar para pemimpin PKI diadili, sedangkan di kalangan mahasiswa dan pelajar berkembang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI.

Operasi pembersihan terhadap sisa-sisa Gerakan 30 September pada tanggal 9 Oktober 1965 berhasil menangkap Kolonel A. Latief, seorang komandan yang telah dipecat dari Brigade Infanteri/Kodam V Jaya. Letnan Kolonel Untung tertankap pada tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal dalam upaya melarikan diri ke Jawa Tengah. Sementara itu, Aidit dalam pelariannya ke Blitar mengirim surat kepada presiden yang antara lain mengusulkan agar melarang pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk Gerakan 30 September serta melarang adanya saling tuduh dan saling menyalahkan sehingga kemarahan rakyat terhadap PKI akan reda. Namun, aksi-aksi rakyat untuk melampiaskan kemarahannya terhadap PKI terus berjalan. Kemarahan tersebut terjadi karena PKI sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap lawan-lawan politiknya melalui aksi sepihak. Pemberantasan terhadap PKI yang meluas di Jawa Tengah berhasil setelah mendapat bantuan dari pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.

Pada tanggal 10 November 195, D.N. Aidit selaku Ketua Sentral Comite PKI mengeluarkan “Instruksi Tetap” yang ditujukan kepada seluruh Komite Daerah Besar PKI se-Indonesia. Instruksi Tetap itu, antara lain menyebutkan apabila ketua berhijrah ke negara tetangga, pokok kegiatan organisasi adalah sebagai berikut.
a. Menjamin berlangsungnya partai.
b. Daerah-daerah basis Jawa tetap dipertahankan.
c. Pembubaran partai dan lain-lain sebagai taktik demi terjaminnya perjuangan jangka panjang dianjurkan apabila setelah itu dibuat Komite Daerah Besar, Komite Sentral, dan lain-lain yang baru.
d. Mulai sekarang hindarkan perlawanan frontal, kita bergerak dengan Program C, sesuai dengan instruksi Komite Sentral tanggal 25 September 195.
e. Perlu dijamin hubungan segitiga, Sosro dan Ceweng, yang paling aman adalah melalui perwakilan negara tetangga.

D.N. Aidit tertangkap pada tanggal 22 November 1965 di dekat Solo, dan tidak lama kemudian ditembak mati. Suparjo ditangkap pada awal tahun 1967. Nyono, Sudisman, dan Syam ditangkap pada tengah malam tanggal 9 Maret 1967, sedangkan Lukman ditembak mati. Pemimpin-pemimpin PKI yang belum tertangkap berusaha melakukan konsolidasi. Usaha itu tercantum dalam Tri Panji Partai yang antara lain menyebutkan mempersiapkan pemberontakan petani bersenjata. Mereka secara diam-diam dan rahasia mempersiapkan perjuangan jangka panjang dengan membentuk Komite Proyek  yang akan dibentuk di berbagai daerah dengan tujuan menyusun kembali kekuatan gerakan “Desa Mengepung Kota”.

Salah satu Komite Proyek yang menonjol adalah Komite Proyek Blitar Selatan yang sejak tahun 1968 mulai menyusun kekuatan bersenjata. Rakyat di daerah tersebut berhasil dipengaruhi sehingga apabila ditanya mereka melakukan gerakan 3T (tidak tahu, tidak mengerti, tidak kenal). Operasi penumpasan terhadap Komite Proyek Blitar Selatan diberi nama Operasi Trisula yang dilancarkan mulai tanggal 3 Juli 1968. Untuk mengimbangi gerakan 3T dilancarkan gerakan 3M (menyerah, membantu, atau mati). Taktik itu berjalan dengan sangat baik. Basis pertahanan pemberontakan terdiri atas ruba-ruba (ruangan bawah tanah) yang berjumlah sekitar 216 buah. Operasi Trisula tersebut berhasil menangkap 850 anggota PKI, di antaranya 13 tokoh tingkat Komite Sentral dan 12 tokoh tingkat Komite Daerah Besar.

Operasi penumpasan terhadap PKI juga dilakukan di daerah Pegunungan Lawu dan Kendeng di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Operasi yang diberi nama Operasi Kikis itu berhasil menghancurkan kompro-kompro (Komite Proyek) dan menangkap sekitar 200 orang anggota PKI. Operasi lainnya dilakukan di Purwodadi setelah diketahui bahwa di daerah itu PKI telah membangun STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). PKI kemudian memindahkan kegiatannya ke daerah Merapi-Merbabu Complex (MMC). Dalam operasi yang dilancarkan di daerah itu berhasil ditangkap orang kedua dalam Biro Khusus PKI, yaitu Pono (Supono Marsudijoyo).


Sumber :
*Buku Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI program IPA; oleh M. Habib Mustopo dkk; Terbit Februari 2011, Yudhistira
*Wikipedia.org

Monday, 23 June 2014

Pengkhianatan G-30S/PKI


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara
.
.
A. BERBAGAI AKSI PKI SEBELUM PERISTIWA G-30S/PKI

Amir Syarifuddin (atas) dan Musso, yang merupakan tokoh utama dalam aksi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Keduanya dihukum tembak mati.


Tan Malaka, tokoh yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR).

Pemberontakan PKI Madiun memiliki latar sejarah panjang. Sejak awal kemerdekaan, Amir Syarifuddin telah melakukan persiapan. Pada tanggal 24 Mei 1946, dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan, pimpinan TKR dan laskar-laskar disepakati bahwa Badan Pendidikan Tentara dialihkan dari Markas Besar TRI ke Kementerian Pertahanan. Nama badan ini pun diubah menjadi Staf Pendidikan Politik dan Tentara (Pepolit). Pepolit dipimpin Sukono Djojopratignjo dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada perkembangannya, Pepolit dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk kepentingan politiknya. Akibatnya Pepolit ditolak oleh para panglima divisi dan para komandan pasukan. Kemudian dibentuk Biro Perjuangan. Namun, Biro Perjuangan ini juga dimanfaatkan tokoh yang sepaham dengan Amir Syarifuddin. Pada tanggal 3 Juni 1947,dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembentukan itu tidak mendapat dukungan dari anggota laskar yang berhaluan komunis. Mereka pun membentuk TNI Bagian Masyarakat dan menunjuk Ir. Sakirman sebagai ketua. Amir Syarifuddin sendiri mendukung didirikannya badan ini, meski ditentang keras oleh PNI dan Masyumi. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, presiden menunjuk Wakil Presiden Moh Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Hatta bertugas melanjutkan perundingan dengan Belanda, di tengah rongrongan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh di bawah FDR mengadakan pemogokan di sejumlah pabrik karung Delanggu, Klaten. Bersamaan dengan maraknya kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948, Musso seorang tokoh kawakan PKI, yang telah bermukim di Moskow sejak tahun 1926, kembali ke Indonesia. Musso sangat menentang kebijakan yang dilakukan Kabinet Hatta. Terutama saat Kabinet Hatta menjalankan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) yang bertujuan untuk penghematan Angkatan Perang karena sedang terjadi inflasi.

Sebagai bentuk pertentangan politik terjadilah insiden antara FDR/PKI dengan kelompok komunis lain, pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Tak lama setelah insiden itu, terjadi juga insiden yang terjadi antara FDR/PKI dengan pasukan TNI. Pada tanggal 18 September 1948 tokoh-tokoh PKI berkumpul di Madiun untuk memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Kejadian itu berlanjut dengan pemberontakan PKI Madiun. PKI mengangkat Kolonel Djokosuyono menjadi “Gubernur Militer” dan kemudian menguasai kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan anarkisme dengan menganiaya pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin-pemimpin partai Non-PKI, alim ulama dan golongan lain yang dianggap musuh.

Untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun, pemerintah menerapkan Gerakan Operasi Militer (GOM) I. Presiden Soekarno dalam suatu pidatonya mengajak rakyat Indonesia untuk menentukan sikap, memilih Soekarno-Hatta atau memilih Musso-Amir. Panglima Jenderal Soedirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Divisi II di Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Soengkono, Panglima Divisi I di Jawa Timur, untuk memimpin kekuatan TNI dan Polisi dalam rangka menumpas kaum pemberontak.

Hanya dalam kurun waktu dua minggu, tepatnya pada tanggal 30 September 1948, pukul 16.15 Kota Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Meski operasi penumpasan telah selesai, akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, tokoh-tokoh pemberontak PKI Madiun belum sempat diadili. Tak sedikit dari mereka berhasil meloloskan diri. Meski demikian, Musso dan Amir Syarifuddin berhasil dilumpuhkan dan dihukum mati.

Pada kurun waktu tahun 1956 hingga 1964,PKI mengikuti strategi Moscow, yaitu transisi damai menuju komunisme. Dengan strategi itu, PKI berusaha mendapatkan kekuasaan tertinggi dengan jalan membentuk pemerintahan demokratis nasionalis yang akan diwujudkan dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Akan tetapi, adanya perpecahan antara Uni Soviet dan China mengenai ajaran dan strateginya menyebabkan PKI memindahkan haluannya dari Moscow (Uni Soviet) menuju ke Peking (China) selama tahun 1963 dan 1964. Sejak saat itu, muncullah gagasan revolusi agraria sebagai jalan menuju kekuasaan.

PKI kemudian melakukan mobilisasi besar-besaran terhadap anggotanya dan melakukan penyusupan (infiltrasi) pada departemen-departemen pemerintahan. Upaya PKI itu dilakukan secara terus-menerus sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Akan tetapi, di beberapa daerah terjadi konfrontasi yang meningkat menjadi aksi pemogokan dan aksi-aksi sepihak yang bersifat kekerasan dengan tujuan menyingkirkan musuh-musuhnya.

Aksi-aksi pemogokan telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api di berbagai daerah, seperti Purwokerto (Januari 1964), Kaliyasa (6 Februari 1964), Kroya (30 April 1964), Cirebon(14 Mei 1964), Semarang (6 Juli 1964), TanahAbang (18 Agustus 1964), Bandung (31 Agustus 1964), dan Tasikmalaya (11 Oktober 1964). Pelaku aksi pemogokan tersebut adalah Serikat Buruh Kereta Api, sebuah organisasi buruh di bawah naungan SOBSI.

Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukanoleh ormas-ormas PKI di beberapa wilayah, antara lain Indramayu (16 Oktober 1964), Kanigoro (13 Januari 1965), Bandar Betsy (14 Mei 1965), dan pengrusakan kantor Gubernur Jawa Timur (27 September 1965). Dalam aksi-aksinya itu, mereka sering mengucapkan jargon-jargon politiknya dengan nada kekerasan, seperti “ganyang setan-setan desa”, “ganyang tujuh setan kota”, “ganyang Kabir“ (Kapitalis birokrat), dan “ganyang Neokolim”.

B. PERSETERUAN ANTARA PKI DAN ANGKATAN DARAT

D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1965 PKI menjadi kekuatan ke-3 setelah Presiden dan Angkatan Darat.

Keadaan ekonomi yang memprihatinkan pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi lahan subur bagi pertumbuhan PKI. Rakyat yang miskin menjadi sasaran PKI untuk melancarkan propaganda politiknya. Oleh karena itu, jumlah anggota PKI diperkirakan telah mencapai 20 jutaan orang penduduk ketika itu. PKI merupakan organisasi besar dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia. Di samping itu, didukung oleh puluhan organisasi massa, seperti serikat buruh (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Awal tahun 1965 hingga September 1965 merupakan masa-masa ofensif radikal yang ditangani oleh Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit bersama para kelompok-kelompoknya.

Sementara itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang juga mengemban tugas kemasyarakatan. Oleh karena itu, Angkatan Darat memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Ketika perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing diambil alih oleh pemerintah Indonesia (nasionalisasi), banyak perwira AD yang mendapat tugas sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan itu. Perkembangan tersebut tidak disambut baik oleh PKI. Para perwira itu menjadi sasaran aksi PKI yang kemudian mereka namakan sebagai Kabir (Kapitalis Birokrat). Oleh karena itu, slogan PKI yang populer pada tahun 1965 adalah “ganyang kabir”.

Seiring dengan banyaknya partai politik dan organisasi massa yang telah dibubarkan oleh presiden, terdapat segitiga kekuatan ketika itu, yaitu PKI, Angkatan Darat, dan Presiden. Adanya hubungan yang tidak harmonis antara PKI dan Angkatan Darat semakin mengukuhkan kedudukan presiden sebagai penengah.

Berbagai fakto-faktor peristiwa yang terjadi sebelum timbulnya pemberontakan G30 S/PKI adalah sebagai berikut.

I. Angkatan Darat Menolak Pembentukan Angkatan Ke-5

Meskipun telah memiliki jumlah anggota yang besar, PKI merasa kekuatan militernya masih sangat lemah apalagi bila menghadapi Angkatan Darat. Oleh karena itu, PKI sangat berkepentingan pada pembentukan Angkatan Ke-5 yang terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Ke-5 merupakan gagasan Menteri Luar Negeri China Chou Enlai dalam pidatonya ketika berkunjung ke Jakarta pada awal tahun 1965. Chou En-lai menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Ke-5. Gagasan tersebut kemudian dijadikan dalih oleh pimpinan PKI untuk memperkuat pertahanan dalam konfrontasi dengan Malaysia.

Ketika PKI terus mendesak untuk mewujudkan Angkatan Ke-5, Angkatan Darat dengan tegas menolaknya. Penolakan itu dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika Angkatan Ke-5 berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang cukup profesional. Dan yang dimaksudkan janji China akan memasok 100.000 senjata adalah senjata yang hanya akan diberikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Angkatan Darat dalam melakukan konfrontasi dengan Malaysia, dalam rangka Dwikoranya, bukan ditujukan untuk diberikan kepada rakyat biasa.

II. Angkatan Darat Menolak Nasakomisasi

Pada tanggal 24 Mei 1965, presiden memanggil Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Ahmad Yani untuk membahas Nasakomisasi. Keesokan harinya, Ahmad Yani memberikan suatu pernyataan bahwa “hakiki Nasakom itu adalah semangatnya dan bukan pengotakannya secara kompartemen”. Dengan kata lain, Angkatan Darat menolak masuknya unsur-unsur politik seperti yang diharapkan dalam Nasakomisasi itu.

Pada tanggal 30 Juli 1965 dalam suatu pertemuan dengan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) dan sejumlah panglima daerah, secara terbuka Jenderal Ahmad Yani menegaskan bahwa Angkatan Darat tidak dapat menerima Nasakomisasi. Jenderal Ahmad Yani juga dengan tegas menolak pembentukan Angkatan Ke-5 dalam bentuk apa pun. Satuan-satuan Pertahanan Sipil (Hansip) yang berada di bawah pengawasan Angkatan Darat dianggap sudah cukup.

III. Angkatan Darat Menolak Poros Jakarta-Peking dan Konfrontasi dengan Malaysia

Pembentukan poros Jakarta-Peking didorong oleh suatu keyakinan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio bahwa kemenangan sosialisme atas kapitalisme sebagai suatu yang tidak terelakkan lagi. Kekuatan-kekuatan kapitalis Barat yang mereka sebut sebagai kekuatan-kekuatan lama (Oldefo) akan dikalahkan dengan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru (Nefo) yang dipimpin oleh Uni Soviet dan China. Gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia-Afrika akan menciptakan sebuah tata dunia baru yang penuh dengan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia erat dengan Moskow. Kemudian pada tahun 1964, menjadi lebih condong ke China dengan membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang. Presiden meletakkan dasar poros baru itu dalam suatu pidatonya di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1964, “… tidak ada arwah jahat, tidak ada jin, tidak ada setan yang akan mencegah Korea, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia … dalam menyatukan diri mereka dalam gerak maju ke arah sebuah Dunia Baru.

Pada tanggal 3 Desember 1964 dikeluarkan pernyataan bersama yang menunjukkan sebuah persetujuan yang luas antara China dan Indonesia. Pernyataan bersama itu menegaskan kembali dukungan Peking terhadap perjuangan Indonesia untuk mengganyang Malaysia karena konspirasi (persengkongkolan) neo-kolonialis itu mengancam perdamaian dan melumpuhkan pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan yang akan digunakan dalam konfrontasi itu terdiri atas dua unsur sebagai berikut.
1.) 10.000 gerilyawan Indonesia akan dimobilisasi melintasi Selat Malaka ke arah Malaysia Tengah dan Malaysia Selatan.
2.) Gerilyawan komunis China yang telah lama bersembunyi di perbatasan Thailand sejak pemberontakan mereka yang gagal di Malaysia sepuluh tahun lalu juga akan dimobilisasi.

Dr. Subandrio yakin bahwa Armada Ke-7 Amerika Serikat tidak akan campur tangan sehingga kekuatan negara-negara persemakmuran di Malaysia tidak akan mampu menahan serangan yang bercabang dua itu. Apalagi Partai Komunis China dan Uni Soviet juga berjanji akan memberikan bantuannya.

Sementara itu, pihak Angkatan Darat tidak menyambut dengan baik adanya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang dan konfrontasi dengan Malaysia karena hanya akan membantu China meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Pada tanggal 1-5 April 1965 diselenggarakan seminar di Gedung SESKOAD di Bandung yang dihadiri oleh delapan jenderal, yaitu Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, M.T. Haryono, dan S. Parman. Pembicaraan seminar itu difokuskan pada adanya “ancaman dari utara”, yaitu ekspansi komunis China melalui konflik bersenjata di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Seminar itu menghasilkan sebuah doktrin strategis politis AD yang disebut Tri Ubaya Cakti.

C. PELAKSANAAN GERAKAN 30 SEPTEMBER PKI 1965 (G-30S/PKI 1965)

Menjelang terjadinya peristiwa G-30S/PKI, di Madiun secara berturut-turut terjadi demonstrasi yang melibatkan hampir semua ormas PKI, yang meneriakkan yel-yel ganyang kabir, ganyang komprador, antek Neokolim, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi pula di Solo dan Klaten. Pada hari Rabu tanggal 29 September 1965 terjadi hal serupa di Jalan Thamrin Jakarta. Dalam demo di Jakarta itu terdapat spanduk dengan tulisan yang mencolok “Tunggu apa lagi?

I. Penculikan Perwira Angkatan Darat

Kamis tanggal 30 September 1965 merupakan hari yang sibuk bagi Gerakan 30 September PKI. Suatu persiapan diselenggarakan di Lubang Buaya pada pukul 10.00 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo yang dihadiri oleh Latief, Suyono, Supeno, Suradi, Sukrisno, Kuncoro, Dul Arief, Syam, dan Pono. Untung menjelaskan lokasi Central Komando (Cenko) I, metode komunikasi antara unit-unit, koordinasi aktivitas-aktivitas mereka, sandi-sandi, logistik, transportasi, suplai senjata, dan detail-detail teknis militer lainnya. Semua persiapan itu dilakukan selama siang hari tanggal 30 September 1965.

Pada tanggal 30 September 1965 malam, Aidit bertemu dengan Mayor Jenderal Pranoto di rumah Syam. Aidit dan Pranoto kemudian dibawa ke rumah Sersan Suwardi di Halim pada pukul 23.00. Di tempat itu, Aidit mengarahkan seluruh operasi dan menyiapkan penyelesaian politik (pergantian kekuasaan) setelah pembersihan para jenderal dilakukan. Kemudian dibuat persiapan di rumah Komodor Susanto di Halim untuk membentuk Kabinet Gotong-Royong dan membuat rencana pengunduran diri presiden karena alasan kesehatan.

Sekitar pukul 01.30 dini hari tanggal 1 Oktober 1965, tujuh kelompok Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Dul Arief dan ditugaskan untuk menculik para jenderal meninggalkan Pondok Gede. Selanjutnya, atas perintah Kolonel Untung pada pukul 04.00 pagi Batalion 454 dan 530 mengepung istana dan mengendalikan Stasiun RRI Pusat dan Gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Enam jenderal yang menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI adalah sebagai berikut.
1.) Letnan Jenderal Ahmad Yani (Men/Pangad).
2.) Mayjend Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi III Pangad).
3.) Mayjend R. Suprapto (Deputi II Pangad).
4.) Mayjend Siswondo Parman (Asisten I Pangad).
5.) Brigjend. Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
6.) Brigjend. Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman).

Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution (Menko Hankam/Pangab) berhasil lolos dari penculikan. Akan tetapi, putrinya Ade Irma Suryani terluka parah karena tembakan penculik dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Ajudan A.H. Nasution, Letnan Satu Pierre Andries Tendean menjadi sasaran penculikan karena wajahnya sangat mirip dengan Jenderal Nasution. Ketika itu juga tertembak Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Waperdam II Dr. J. Leimena yang rumahnya berdampingan dengan rumah Nasution.

Menurut kesaksian Sersan Kepala Bungkus, pasukan yang bertugas ke rumah D.I Panjaitan mendapat perlawanan sehingga operasi itu terlambat. Ketika pasukan penculikakan membawa jenazah Panjaitan, seorang polisi bernama Sukitman lewat sedang menuju ke posnya. Komandan Pasukan Cakrabhirawa khawatir dia bisa menjadi saksi, maka Sukitman kemudian juga dibawa ke Lubang Buaya dan diserahkan kepada Komandan Pasukan Pasopati Dul Arief.

Dul Arief muncul di Cenko I sekitar pukul 05.50 melaporkan bahwa para jenderal telah “diamankan” dan dimasukkan ke Lubang Buaya, tetapi Nasution berhasil lolos. Laporan itu disampaikan kepada D.N. Aidit melalui Suyono yang bertindak sebagai kurir bagi Syam, Aidit, dan Omar Dhani. Laporan tentang lolosnya Nasution membuat D.N. Aidit dan para koleganya terkejut karena akan menimbulkan masalah besar. Untuk itulah, Suparjo menyarankan agar operasi dilakukan sekali lagi. Suparjo yakin bahwa tindakan ofensif harus dilaksanakan saat itu juga karena musuh selama dalam 12 jam berada pada keadaan bingung dan panik. Saat berada di istana, ia melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi, para pemimpin gerakan pemberontakan itu tidak melakukan apa-apa. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi pemberontakan mereka.

Di Jawa Tengah, gerombolan PKI juga mengadakan pembunuhan terhadap perwira TNI AD. Kolonel Katamso, Komandan korem 072 Kodam VII Dponegoro dan kepala stafnya Letkol Sugiono juga turut menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI. Keduanya dibawa ke Kentungan sebelah utara Yogyakarta dan kemudian dibunuh pada 30 September 1965.

II. Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia

Melalui RRI pada pukul 07.20 dan diulang pada 08.15, Letnan Kolonel Untung mengumumkan Dekrit No. 1 tentang Gerakan 30 September 1965. Isi dari dekrit tersebut adalah sebagai berikut.
DEKRIT No. I
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

1. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnja, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya sebagai "Dewan Jenderal" yang telah merencanakan coup (kudeta) menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965.

2. Sejumlah jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibukota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan “Gerakan 30 September”. “Gerakan 30 September” adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata diluar Angkatan Darat.

3. Untuk melancarkan tindak-lanjut daripada 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

4. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September.

5. Dengan jatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemennya masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. Menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.

6. Sebagai alat dari pada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Provinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di Kecamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat jang terdiri dari orang-orang jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

7. Presidum Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dewan Revolusi.

8. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat diatasnya tentang susunan lengkap anggota dewan. Dewan-Dewan Revolusi Provinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidum Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Provinsi, dan Dewan Revolusi kecamatan dan desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Jakarta, 1 Oktober 1965.

Komandan..................: Letnan Kolonel Untung
Wakil Komandan I...........: Brigdjen Supardjo
Wakil Komandan II...........: Letnan Kolonel Udara Heru
Wakil Komandan III...........: Kolonel Laut Sunardi
Wakil Komandan IV...........: Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah ditandatangani sendiri kedudukannya sebagai Komandan gerakan 30 September” merangkap “Ketua Dewan Revolusi Indonesia” berturut “Keputusan No 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia” dan “Keputusan No 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat” dan telah mengirimkan/menyuruh mengirimkan untuk disiarkan selalui siaran Sentral Radio Republik Indonesia dengan maksud tujuan membujuk masyarakat pada umumnya dan tamtama serta bintara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada khususnya untuk mendukung Gerakan 30 September.

Isi Keputusan No I dan Keputusan No 2 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN No. I
TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

Memenuhi isi Dekrit No I tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia:
1. Letnan Kolonel Untung, (Ketua Dewan)
2. Brigdjen Supardjo, (Wakil Ketua I Dewan)
3. Letnan Kolonel Udara Heru, (Wakil Ketua II Dewan)
4. Kolonel Laut Sunardi, (Wakil Ketua III Dewan)
5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, (Wakil Ketua IV Dewan)
6. Omar Dhani (Laksamana Madya Udara)
7. Sucipto Yudodihardjo (Inspektur Djenderal Polisi)
8. E. Martadinata (Laksamana Madya Angkatan Laut)
9. Dr Subandrio
10. Dr. J Leimena
11. Ir. Surachman
12. Fatah Jasin (golongan Agama)
13. K.H. Sirajudin Abas (golongan Agama)
14. Cugito (golongan Komunis)
15. Aruji Kartawinata
16. Syiauw Ghiok Tyan
17. Sumarno S.H.
18. Hartono (Mayjen KKO)
19. Sutarto (Brigdjen Polisi)
20. Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat)
21. Yahya S.H (Front Pemuda Pusat)
22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
23. Bambang Kusnohadi (PPMI)
24. Rahman (Wakil Sekjen Front Nasional)
25. Hardoyo (Mahasiswa)
26. Basuki Rachmat (Mayjen AD)
27. Ryakudu (Brigdjen AD)
28. Solikhin (Brigjen AD)
29. Amir Makhmud (Brigdjen AD)
30. Andi Rifai (Brigjen AD)
31. Sudjono (Mayor Angkatan Udara)
32. Leo Watimena (Komodor Angkatan Udara)
33. Dr. Utami Suryadarma
34. A. Latief (Kolonel AD)
35. Umar Wirahadikusuma (Mayjen AD)
36. Ny. Supeni
37. Ny. Mahmudah Mawardi
38. Ny. Suharti Suwarto
39. Fatah (Kolonel AD)
40. Suharman (Kolonel AD)
41. Samsu Sutjipto (Kolonel Angkatan Laut)
42. Suhardi (Wartawan)
43. Drs. Sumartono (Komisaris Besar Polisi)
44. Junta Suwardi
45. Karim D.P. (Persatuan Wartawan Indonesia)

N.B.:
A. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang di antara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.
B. Semua anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memberi hak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan Angkatan Bersenjata tetap dengan pangkat lama, kecuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September atau yang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd.

(Letnan Kolonel Untung)


Keterangan tambahan : Namun daftar nama yang disebutkan di atas sebenarnya merupakan perintah panggilan "mengabdi" pada Dewan Revolusi. Oleh sebab itu, sebagian tokoh-tokoh yang disebutkan di atas yang tidak tahu menahu sempat heran mengapa nama mereka ada di atas, khususnya Mayjen Umar Wirahadikusumah yang sempat mengkonfirmasi pada MBAD benar tidaknya isi keputusan dalam dekrit ini.

Dengan mencermati daftar keanggotaan Dewan Revolusi tersebut tampak bahwa lembaga ini dikendalikan oleh PKI. Dari 45 anggotanya, 21 orang merupakan binaan langsung PKI. Bahkan, jumlah ini bisa bertambah bila para pendukung terselubung dari anggota Dewan Revolusi itu diketahui. Keputusan tersebut telah membuka tabir yang sebenarnya dari G-30S/PKI, yaitu merebut kekuasaan yang didahului dengan penculikan para Jenderal AD. Hal itu dilakukan karena para Jenderal AD dianggap sebagai penghalang utama tujuan mereka.


Sources :
*Buku Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI program IPA; oleh M. Habib Mustopo dkk; Terbit Februari 2011, Yudhistira
*Indonesiakaya.com
Powered by Blogger.