hwwIUKoDtacl9LXDEAIdxBVXLF8 Indonesian Persons

Sunday, 30 November 2014

Indonesia di Masa Orde Baru – Bagian I



 

Ditulis Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

"Silahkan kalau mau copy paste artikel atau pun membagikannya ke media lain, tetapi dimohon untuk selalu menyertakan penulis dan sumber. Hargailah penulis yang sudah bersusah payah membagikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Hargailah juga karya orang lain, jika anda ingin dihargai oleh masyarakat luas! Terima kasih banyak atas partisipasinya"


A. MENGUATNYA PERAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT



Pengangkatan Soeharto sebagai presiden oleh MPRS.


Pada hari kamis, pukul 19.30 WIB, tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban Tap MPRS No. IX Tahun 1967. Tidak lama setelah penyerahan kekuasaan, pada tanggal 7 – 12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa di Jakarta. Dalam Sidang Istimewa tersebut, MPRS dengan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Selain itu MPRS juga menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara. Melalui ketetapan ini pula MPRS mengangkat Pengemban Ketetapan MRPS No. IX tahun 1966, Jenderal Soeharto, sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara legal formal telah berakhir kekuasaan Orde Lama yang kemudian digantikan pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya transisi kekuasaan tersebut, maka Presiden Soeharto secara resmi mulai menjalankan pemerintahan Orde Barunya.

Pada hakikatnya, Orde Baru bukanlah penyangkalan terhadap Orde Lama, tetapi lebih sebagai pembaharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sudah sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertentu tetapi mencakup perubahan dan pembaharuan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, Orde Baru menjadi sebuah titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau. Orde Baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Pemerintah Orde Baru menyadari sepenuhnya, bahwa akibat dari konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik kulminasi (titik tertingginya). Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber kerawanan bagi tercapainya stabilitas politik. Berbagai primordialisme dan politik aliran tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Pemerintah Orde Baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrumen politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yakni rakyat. Instrumen politik adalah alat hegemoni yang penting sekali bagi negara. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa instrumen politik yang dinilai sebagai bukti peran besar dan kontrol besar negara terhadap rakyat di masa Orde Baru di antaranya adalah sebagai berikut.

I. Penataran P-4

Pancasila adalah bagian dari sistem nilai budaya dan filosofi idiil dari bangsa Indonesia. Walaupun Pancasila secara resmi telah menjadi falsafah bangsa sejak tahun 1945, namun hampir selama tiga dasawarsa sesudah itu baru ditetapkan secara detail perumusan konsep yang dikandungnya.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai tafsiran terhadap Pancasila. Berbagai tafsiran tersebut tentu dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya hal itu telah terjadi pada masa Orde Lama hingga munculnya Tragedi G-30S/PKI tahun 1965. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, maka Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan menganjurkan agar Pancasila disatutafsirkan. Pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1974, Presiden Soeharto kembali menekankan anjurannya itu.

Sebagai tindak lanjut dari anjuran Presiden Soeharto tersebut, maka dibentuklah Panitia Lima. Anggota yang duduk dalam kepanitiaan itu adalah Moh. Hatta (menjabat sebagai Ketua), Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Mr. AG. Pringgodigdo, Prof. Mr. Sunario, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia Lima bertugas merumuskan tafsiran Pancasila. Pada tanggal 10 Februari 1975, panitia ini mengumumkan hasil kerjanya yang diberi nama ”Uraian Pancasila” kepada pers.

Uraian Pancasila kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan memperhatikan berbagai masukan dari berbagai pihak. Hasilnya berupa rumusan yang kemudian diberi nama Ekaprasetia Pancakarsa. Pada Sidang Umum MPR-RI tanggal 11 – 23 Maret 1978, pemerintah mengajukan Ekaprasetia Pancakarsa untuk dibahas dan mendapat pengesahan dari MPR. Akhirnya, MPR dengan Ketetapan Nomor II/MPR/1978 menetapkannya sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau sering disingkat dengan P-4.

Orde Baru sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila harus menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru kemudian menempuh kebijakan untuk melaksanakan penataran P-4.

Tujuan dari penataran P-4 atau yang dikenal dengan Ekaprasetia Pancakarsa adalah manusia Pancasila. Manusia Pancasila adalah manusia yang dalam keadaan apa pu secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Konsisten adalah setia kepada apa yang diyakini benar dan adil. Sedangkan Konsekuen adalah kemampuan menghadapi konsekuensi atau akibat dari sikap laku dengan tabah, sabar,  dan tawakal, serta bertanggung jawab.

Pada tanggal 1 Oktober 1978, untuk pertama kali Presiden Soeharto membuka penataran tingkat nasional yang terdiri dari para pejabat tinggi negara. Mereka ini kemudian menjadi penatar lagi pada penataran berikutnya. Begitulah seterusnya sampai seluruh pegawai negeri tingkat pusat dan tingkat daerah selesai mendapatkan penataran P-4.

Penataran P-4 tidak begitu saja ditujukan kepada kalangan pegawai negeri sipil, melainkan para pelajar, para mahasiswa, dan masyarakat umum. Semua ini diasumsikan, bahwa Pancasila merupakan bagian dari sistem nilai budaya dan filosofis idiil bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan oleh segenap rakyat.

II. Dwifungsi ABRI

Upaya lain yang ditempuh oleh Orde Baru untuk menciptakan stabilisasi politik adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ganda itu adalah peran pertahanan keamanan dan sosial. Peran-peran ini dilandasi oleh pemikiran historis bahwa TNI adalah “tentara pejuang dan pejuang tentara”. Gagasan tentang Dwifungsi ABRI lahir dari kenyataan sejarah bahwa antara rakyat dan ABRI merupakan suatu kekuatan terintegrasi. Keduanya merupakan kekuatan yang saling bekerja sama dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara merdeka dalam wadah NKRI. Doktrin Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) yang masih dipakai hingga saat ini sangat berhubungan sekali dengan konsep Dwifungsi ABRI di masa lalu.

Manifestasi dari Dwifungsi ABRI ini dapat dilihat dari banyaknya anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan politik. Pada masa Orde Baru ini banyak sekali dijumpai jabatan pemerintahan daerah, seperti gubernur, bupati, walikota, camat hingga lurah dijabat oleh anggota TNI dan Polri. Demikian pula di dalam institusi MPR/DPR, anggota TNI dan Polri juga mendapatkan jatah kursi melalui pengangkatan. Kebijakan politik itu diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan alasan, bahwa TNI dan Polri memiliki fungsi sebagai stabilisator dan dinamisator. Alasan lain yang melatarbelakangi TNI dan Polri untuk berpolitik praktis adalah apa yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengemukakan bahwa “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Di samping bidan politik, manifestasi Dwifungsi ABRI juga diterapkan di bidang ekonomi. Tidak sedikit para jenderal yang menduduki jabatan-jabatan dalam suatu perusahaan. Banyak di antara Panglima Tinggi TNI dan Polri yang bahkan menjadi komisaris suatu perusahaan.

Berdasarkan realitas pelaksanaan Dwifungsi ABRI tersebut, maka lahir pemahaman masyarakat di luar lingkungan TNI dan Polri, bahwa Dwifungsi merupakan wujud dari militerisme. Dwifungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. Di satu sisi implementasi Dwifungsi ABRI ditafsirkan sebagai “dwi kekuasaan” ABRI, sedangkan di sisi lain ditafsirkan sebagai “dwi pengabdian” ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

III. Pemilihan Umum (Pemilu)

 Lambang partai-partai politik hasil fusi beberapa partai lainnya pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR/MPR, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka menghadapi Pemilu pada tanggal 23 Mei 1970, presiden dengan surat keputusan No. 34 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat tampil sebagai peserta pemilu dan anggota DPR/DPRD yang diangkat.

Ditetapkan bahwa organisasi politik yang dapat ikut  pemilu adalah sebagai berikut.
1. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
2. Murba
3. Partai Nasional Indonesia (PNI)
4. Nahdatul Ulama (NU)
5. Partai Islam Persatuan Tarikhan Islam (PI Perti)
6. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
7. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
9. Partai Katolik
10. Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)

Dalam kehidupan kepartaian pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan melakukan pengelompokkan.


B. PERTUMBUHAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Pada awalnya, program pemerintah Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasim penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah tersebut dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 196 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal ini menjadi penyebab dari kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pada masa sebelumnya (pemerintah Orde Lama).

Guna melancarkan program pembangunan, pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan negara saja, akan tetapi juga untuk kesejahteraan penduduk. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang yang ada. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Adapun asas-asas yang memberi corak dan watak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru adalah sebagai berikut.
1. Asas manfaat
2. Asas usaha bersama
3. Asas demokrasi
4. Asas adil dan merata
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan
6. Asas kesadaran hukum
7. Asas kepercayaan diri

Di samping itu, dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, ada beberapa modal dasar yang menjadi pokok perhatian, di antaranya sebagai berikut.
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
2. Kedudukan geografi
3. Sumber-sumber kekayaan alam
4. Jumlah penduduk
5. Modal rohaniah dan mental
6. Modal budaya
7. Potensi efektif bangsa
8. Angkatan bersenjata

Dalam menggerakkan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu pula diperhatikan factor-faktor dominan sebagai berikut.
1. Faktor demografi dan social budaya
2. Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi
3. Faktor klimatologi
4. Faktor floran dan fauna
5. Faktor kemungkinan pengembangan

Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Nasional Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodic lima tahunan yang disebut dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

I. Pelita I

 Wakil Sresiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, perbaikkan prasarana, perumahan rakyat (papan), perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menekankan pada pembangunan bidang pertanian. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Pelita I telah mencapai hasil yang cukup memuaskan di beberapa bidang, yang ditunjukkan oleh beberapa indicator sebagai berikut.
1. Bidang Pertanian, produksi beras mengalami kenaikan rata-rata hinggal 4% setahun.
2. Bidang Industri, terutama sektor industri pupuk, semen, dan tekstil.
3. Bidang Perhubungan, khususnya perbaikan jalan yang menunjukkan hasil cukup memuaskan.
4. Bidang Kelistrikkan, yang ditandai dengan berhasilnya pembangunan pusat-pusat tenaga listrik seperti contoh : PLTA Karangkates, Riam Kanan, Selorejo, serta pembangunan PLTU di Tanjung Priok dan Ujungpandang.
5. Bidang Pendidikan, yang ditandai dengan indicator sebagai berikut.
*) Pembagian 63,5 juta buku bagi guru dan murid,
*) pembangunan 6000 gedung SD,
*) mengangkat 57.740 guru,
*) pembangunan pusat-pusat pelatihan teknik,
*) merehabilitasi sekolah-sekolah kejuruan, dan
*) penataran tenaga-tenaga pengajar.

Peningkatan di berbagai sektor pembangunan merupakan indikasi semakin baiknya kondisi ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masa Orde Lama. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil dalam pembangunan dengan menganugerahkan Parasamya Purnakarya Nugraha. Anugerah tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang dicapai oleh suatu daerah dalam perihal pembangunan.

Seiring dengan pelaksanaan Pelita I, pada tanggal 12 hingga 25 Maret 1973, MPR hasil Pemilu 1971 melangsungkan Sidang Umum MPR. Dalam Sidang Umum tersebut, MPR berhasil menetapkan GBHN berdasarkan Ketetapan No. IV/MPR/1973. Di samping itu, MPR juga mengangkat Soeharto kembali sebagai Presiden RI/Mandatris MPR berdasarkan Ketetapan No. IX/MPRS/1973 dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden berdasarkan Ketetapan No.XI/MPRS/1973. Keduanya dilantik pada tanggal 25 Maret 1973.

Pada tanggal 27 Maret 1973, di Istana Negara Presiden Soeharto kemudian mengumumkan susunan kabinet baru. Kabinet tersebut terdiri dari 17 menteri yang memimpin departemen dan lima menteri negara.

II. Pelita II


Wakil Presiden Adam Malik.

Pelita II dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita II, yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan (papan), sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

Pelita II berdampak pada kehidupan masyarakat. Keseluruhan kegiatan Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% setahun. Di bidang pengairan telah berhasil diperbaiki dan disempurnakan kira-kira 00.000 hektar. Di samping perbaikan dan penyempurnaan juga dibangun jaringan irigasi kurang lebih 500.000 hektar dan pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa kurang lebih 600 hektar.

Di bidang industri terjadi kenaikan produksi kerajinan rakyat, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Produksi tekstil meningkat dari 900 juta menjadi 1,3 juta meter. Produksi semen memperlihatkan kenaikan yang mencolok dari 900 ribu ton menjadi 5 juta ton.

Di bidang perhubungan tercatat rehabilitasi jalan sepanjang 8000 km dan jembatan 21.000 meter. Di samping itu selesai dibangun pula jalan baru sepanjang 850 km dan jembatan baru sekitar 6.500 km.

Setahun sebelum Pelita II berakhir, telah terbentuk MPR hasil Pemilu 1977. Pada tanggal 11 sampai dengan 23 Maret 1978, MPR menyelenggarakan sidang umum. Dalam sidang tersebut, Soeharto diangkat kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Setelah diambil sumpahnya, Presiden Soeharto beberapa hari kemudian mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan III.

III. Pelita III

 Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma.

Pelita III dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita III ini menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan ini dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, antara lain melalui delapan jalur pemerataan, yang meliputi aspek-aspek pemerataan sebagai berikut.
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan (papan).
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan memperoleh keadilan.

Setahun sebelum berakhirnya Pelita III, Pemilu 1982 telah menghasilkan MPR RI baru. Lembaga ini mengadakan Sidang Umum MPR RI pada tanggal 1 hingga 11 Maret 1983. Dalam Sidang Umum tersebut, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dan Umar Wirahadikusuma sebagai wakilnya. Beberapa hari kemudian dibentuklah Kabinet Pembangunan IV.

IV. Pelita IV

 Wakil Presiden Soedharmono.

Pelita IV dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 – 31 Maret 1989. Pada Pelita IV ini, pemerintah lebih menitikberatkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

Adapun hasil-hasil yang dicapai hingga akhir Pelita IV adalah sebagai berikut.

1. Swasembada Pangan

 
 
 Presiden Soeharto saat menghadiri acara 'Panen Raya' sebagai simbol dari keberhasilan swasembada pangan.

Presiden Soeharto ketika menerima penghargaan dari FAo atas keberhasilan bangsa Indonesia di dalam swasembada pangan.

Kecukupan pangan, tempat tinggal yang nyaman, dan jumlah keluarga yang terencana merupakan factor penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ketiga hal ini menjadi focus perhatian pemerintah Orde Baru.

Sebagai bangsa agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dan bekerja di bidang pertanian, maka pembangunan di sektor ini mendapat perhatian utama. Kerja keras dalam bidang pertanian sejak Pelita I (1969), membuat Indonesia mampu meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kehidupan petani. Kerja keras para petani ini berhasil meningkatkan produksi beras dari hanya 12,2 juta ton pada tahun 1969 menjadi lebih dari 25,8 juta ton pada tahun 1984. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk.

Keberhasilan ini mempunyai nilai yang spektakuler, karena mengubah Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada. Kesuksesan ini pula yang membuat Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia). Presiden Soeharto pun diundang untuk berpidato di depan konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia, pada tanggal 14 November 1985.

Dalam kesempatan berpidato tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan pernyataan penting yang ditujukan kepada negara-negara maju anggota FAO. Beliau mengatakan, bahwa selain bantuan pangan yang paling penting adalah kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang membangun ke negara-negara industri maju. Ekspor pertanian bukan semata-mata untuk meningkatkan devisa, tetapi lebih dari itu, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.

2. Keluarga Berencana

Menurut Presiden Soeharto, kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak artinya jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali. Karena itu pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program KB dikoordinasikan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang dibentuk tahun 1970. Program ini semula memang ditentang secara luas, namun belakangan mendapat dukungan dari para pemuka agama. KB bukan lagi sebuah program yang ditekankan oleh pemerintah, tetapi menjadi popular di kalangan keluarga dan dilaksanakan atas kesadaran diri sendiri.

Strategi yang diterapkan dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan. Program KB telah berhasil menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk secara nyata serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Selain itu, perhatian Orde Baru terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara terus-menerus. Program imunisasi polio dengan memberikan vaksin kepada bayi dan anak-anak balita di seluruh Indonesia merupakan wujud pemerintah dalam menciptakan kesehatan. Melalui program imunisasi ini, Indonesia waktu itu dinyatakan bebas polio.

Presiden Soeharto dan jajaran BKKBN yang dipimpin oleh Haryono Suyono, telah berhasil mengubah persepsi “banyak anak banyak rezeki” menjadi “keluarga kecil bahagia”. Pandangan hidup ini menjadi begitu mendarah daging dalam masyarakat, baik bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Atas keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Presiden Soeharto pun akhirnya memperoleh penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan.

3. Rumah untuk Keluarga

 Presiden Soeharto ketika sedang meninjau pabrik yang nantinya akan menciptakan rumah-rumah murah untuk keluarga.

Program pembangunan perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga. Untuk memantapkan program tersebut, pemerintah membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) pada bulan Mei 1972. Sebagai badan pelaksana, kemudian dibentuk Perum Pembangunan Rumah Nasional.

Pada Pelita II sudah mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adapun pada Pelita III, pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah terus ditingkatkan.

Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada Pelita IV, secara kualitatif ditingkatkan pengembangan program perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan. Program tersebut meliputi perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota di 400 lokasi kota, perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar, dan pengembangan kota serta pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pada tahun 1987, diadakan pemilu yang menghasilkan terbentuknya MPR-RI yang baru. Pada tanggal 1 sampai 11 Maret 1988, MPR menyelenggarakan sidang umum. Dalam Sidang Umum tersebut, disamping menetapkan GBHN berdasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, juga telah mengangkat Soeharto sebagai presiden kembali dan Soedharmono sebagai wakilnya.

5. Pelita V

 Wakil Presiden Tri Sutrisno.

Pelita V dilaksanakan mulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita V ini, pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian serta sektor industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang-barang untuk diekspor. Sementara itu, dalam bidang industri dititikberatkan pada peningkatan industri yang bersifat pada karya dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.

Sesuai dengan ketetapan dalam GBHN, Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama yang dirampungkan dengan selesainya pelaksanaan Pelita V. Setelah itu akan dilanjutkan, ditingkatkan, dan diperluas dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang dimulai dengan Pelita VI. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama di bidang ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Sasaran dititikberatkan pada kekuatan industry yang didukung oleh bidang pertanian. Keadaan ini selanjutnya menjadi landasan bidang ekonomi yang menghantarkan pembangunan Indonesia dalam Repelita VI. Dalam Repelita VI, Indonesia diharapkan mulai memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Satu tahun sebelum Pelita V berakhir, diselenggarakan Pemilu pada tahun 1992. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, terbentuklah lembaga MPR RI yang baru. Pada tanggal 1 sampai 11 Maret 1993 diselenggarakan Sidang Umum MPR. Setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dan Tri Sutrisno sebagai wakilnya, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan VI.

6. Pelita VI



Wakil Presiden B.J. Habibie.

Pelita VI dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Pada Pelita VI ini, pemerintah masih tetap menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan di berbagai bidang terhitung sejak Pelita I hingga Pelita VI, akhirnya mengalami tantangan yang cukup hebat. Pada akhir tahun 1997, Indonesia diterpa badai krisis yang sulit diatasi. Semua itu bermula dari krisis moneter yang kemudian berlanjut pada krisis ekonomi yang akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Pelita VI yang dimulai sejak 1 April 1994 dan direncanakan berakhir hingga 31 Maret 1999 akhirnya kandas di tengah jalan. Sementara itu, pemilu yang diselenggarakan tahun 1997 kembali dimenangkan oleh Golkar dan menetapkan lagi Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Namun, semua itu tidak banyak membantu memulihkan keadaan Indonesia untuk keluar dari krisis.

Kebijakan-kebijakan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada dasarnya memang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Buktinya dapat dilihat pada tahun 1984, ketika Indonesia telah mengubah statusnya dari bangsa pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Impor beras berkurang menjadi hampir pada angka nol dan Indonesia menyatakan telah mencapai kemandirian dalam produksi beras. Ini merupakan presatasi luar biasa, hasil dari kemajuan-kemajuan teknologi, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta inisiatif dan kerja keras para petani di Indonesia, sebagaimana yang diterapkan dalam proyek Pelita. Hal ini dianggap sebagai peristiwa fenomenal oleh dunia dan Indonesia pun menerima suatu penghargaan dari FAO atau organisasi pangan dan pertanian PBB. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga telah menghasilkan perkembangan positif bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan positif itu di antaranya dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indicator kesejahteraan rakyat secara rata-rata. Beberapa indicator tersebut misalnya meliputi penurunan angka kematian bayi dan peningakatan angka partisipasi pendidikan, terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat.

Keberhasilan Presiden Soeharto dalam mewujudkan pembangunan nasional telah membawa dirinya menyandang gelar sebagai “Bapak Pembangunan”. Namun apa yang dihasilkan dari keberhasilan ini ternyata hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, seperti proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat, sarana umum berskala modern, dan pembangunan sector industri. Pembangunan nasional masa Orde Baru ternyata juga menimbulkan suatu sisi negative yang ditandai dengan munculnya gejala crony capitalism. Crony Capitalism adalah istilah yang merujuk pada orang-orang kapitalis yang telah melingkari pemerintahan Orde Baru berdasarkan asas-asas kekerabatan. Keadaan ini jelas telah memunculkan ketidakmerataan ekonomi, yang imbasnya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Secara akumulatif, kondisi ini memunculkan suatu penyakit sosial yang menghinggapi elemen pemerintahan dan juga masyarakat yang kemudian dikenal dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya, keadaan itu dalam perkembangannya telah memunculkan krisis multidimensional yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997 akibat praktik KKN yang merajalela. Meskipun memunculkan dampak negative, apa yang dihasilkan dari pembangunan nasional masa Orde Baru menjadi suatu pondasi keberhasilan dalam mengukur mobilitas dan pertumbuhan kehidupan masyarakat saat itu.

Sumber :
- Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira 
- id.wikipedia.org

Friday, 18 July 2014

Sejarah Lahirnya Orde Baru

OlehOrde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

A. AKSI-AKSI MAHASISWA

Rakyat pada tahun 1965 menuntut bubarkan PKI.

Pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di tanggal 6 Oktober 195, presiden menyatakan bahwa penyelesaian politik terhadap Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Namun, hal tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan serius sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dalam masyarakat bahwa kelak PKI akan menyusun kembali kekuatannya.

Situasi bertambah panas karena memburuknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin turun tajam. Dan laju inflasi perekonomia Indonesia saat itu telah mencapai angka 650%. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan devaluasi nilai rupiah, yaitu Rp1.000,- uang lama menjadi Rp1,- uang baru. Diumumkan pula kenaikan tarif dan jasa sehubungan dengan devaluasi rupiah tersebut. Namun, di sisi lain, puncak kekecewaan rakyat terjadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM mulai pada tanggal 3 Januari 1966.

Sementara itu, tuntutan penyelesaian pengadilan terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Setelah terbentuknya Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntur pembubaran PKI semakin bertambah luas. Dengan dipelopori oleh KAMI dimulailah aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 10 Januari 1966 yang terjadi hampir di seluruh jalanan ibu kota selama sekitar satu bulan. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah, yang isinya sebagai berikut:
a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta seluruh ormas-ormasnya.
b. Perombakan terhadap Kabinet Dwikora.
c. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi.

Menanggapi semakin maraknya aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu, Presiden Soekarno mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang itu, presiden mencurigai bahwa aksi-aksi mahasiswa telah didalangi oleh Neokolim, khususnya oleh CIA. Presiden menghimbau kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Soekarno” dengan seruan, “... susun, susun, susun, susun, engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu, susun engkau punya tenaga! Kesatuan, barisanmu susun! Susun berdiri di belakang Soekarno!” Akan tetapi, pembentukan Barisan Soekarno yang berarti usaha membelokkan perhatian rakyat terhadap G-30S/PKI, tidak berhasil.

B. KABINET DWIKORA YANG DISEMPURNAKAN

Pelantikan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966, dengan melakukan penyingkiran terhadap tokoh-tokoh yang menentang PKI. Presiden pada kabinet ini adalah Ir. Soekarno. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah Kabinet 100 Menteri.

Pada tanggal 21 Februari 1966, presiden melakukan reshuffle kabinet baru yang dinamakan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Susunan kabinet itu ternyata sangat mengecewakan harapan masyarakat karena justru menyingkirkan tokoh-tokoh yang gigih menentang G-30S/PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution. Sebaliknya, presiden mengangkat sejumlah orang yang diragukan kesungguhannya untuk memberikan penyelesaian terhadap Gerakan 30 September, seperti Dr. Subandrio, Ir. Surachman, dan Oei Tjoe Tat SH. Kabinet yang beranggotakan 102 menteri ini juga disebut sebagai Kabinet Gestapu atau Kabinet Seratus Menteri.

Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istana, seorang demonstran bernama Arief Rachman Hakim, mahasiswa UI gugur tertembak oleh Resimen Cakrabirawa (Pasukan khusus pengawal presiden). Keesokan harinya, presiden sebagai Panglima Komando Ganyang Malaysia membubarkan KAMI kemudian menyebarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI. Keadaan pun menjadi semakin tidak aman sehingga jam malam diperpanjang. Universitas Indonesia sejak tanggal 3 Maret 1966 dinyatakan ditutup dan para mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari 5 orang.

Untuk melanjutkan aksi KAMI, muncullah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) sehingga keadaan semakin tidak terkendali. Dalam suasana demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Dr. Subandrio diserbu oleh pelajar dan mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, kantor berita China Hsia Hua dibakar.

C. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Soebandrio, lahir di Kepanjen, Jawa Timur, 15 September 1914 dan meninggal dunia di Jakarta, 3 Juli 2004 pada umur 89 tahun, adalah politikus Indonesia yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau adalah tokoh nasional yang bersama Presiden Ir. Soekarno meninggalkan sidang kabinet Dwikora dan pergi menuju ke Istana Bogor.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora yang telah dirombak mengadakan sidang pertama di Istana Merdeka. Menpangad Jenderal Soeharto tidak hadir dalam sidang itu karena sedang sakit. Sidang bertujuan mencari jalan keluar krisis yang semakin memuncak setelah G-30S/PKI. Namun, sidang itu ternyata diboikot oleh para demonstran dengan melakukan tindakan pengempesan ban-ban mobil di jalan-jalan yang menuju istana untuk menghalangi menteri-menteri yang akan hadir dalam sidang tersebut.

Sidang dibuka oleh presiden dengan memberikan kata sambutan kemudian beliau menerima laporan dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa selain mahasiswa yang berdemonstran mengepung istana juga terdapat pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya. Walaupun ada jaminan dari Amir Mahmud (Pangdam V/Jaya) yang hadir ketika itu bahwa keadaan tetap aman, tetapi presiden tetap merasa khawatir dan segera pergi meninggalkan sidang. Bersama Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Dr. Chaerul Shaleh, presiden menuju Istana Bogor dengan mengendarai helicopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr. J. Leimena yang kemudian juga menyusul ke Bogor dengan mobil.

Tiga orang perwira tinggi AD, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul presiden ke Bogor. Ketiga jenderal tersebut ingin meyakinkan presiden bahwa ABRI, khususnya AD, selalu siap mengatasi keadaan jika diberikan kepercayaan penuh. Sebelum berangkat, ketiga jenderal itu meminta izin kepada atasannya, Menpangad Jenderal Soeharto yang juga merangkap sebagai Panglima Kopkamtib. Niat ketiga jenderal itu disetujui. Jenderal Soeharto berpesan, “Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti.

Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi AD itu mengadakan pembicaraan dengan presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chairul Saleh. Pembicaraan itu akhirnya sampai pada kesimpulan pemberian surat perintah kepada Jenderal Soeharto. Brigjen Sabur kemudian diperintahkan untuk membuat konsep surat itu kemudian ditandatangani Presiden Soekarno. Surat itu berisi perintah kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kepada Jenderal Soeharto juga diperintahkan untuk menjaga keselamatan pribadi presiden. Surat perintah itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, yang disingkat Supersemar. Tanggal 11 Maret 1966 itu menjadi titik tolak lahirnya Orde Baru.

Setelah menerima Supersemar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Ketika itu, kader-kader partai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Aceh banyak yang ditangkap dalam operasi penumpasan antara November 1965 hingga Februari 1966. Pada saat itu juga sedang berlangsung proses pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagaimana digariskan dalam Instruksi Tetap Ketua CC PKI D.N. Aidit tanggal 10 November 195 sebagai langkah penyelamatan partai.

Langkah berikutnya yang diambil oleh Jenderal Soeharto adalah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam pemberontakan G-30S/PKI. Para menteri yang ditahan ialah sebagai berikut.
1. Dr. Subandrio
2. Dr. Chairul Saleh
3. Ir. Surachman
4. Ir. Setiadi Reksoprojo
5. Oei Tjoe Tat S.H.
6. Jusuf Muda Dalam
7. Mayjen Achmadi
8. Drs. Achadi
9. Sumardjo
10. Armunanto
11. Sutomo Martopradopo
12. Astrawinata S.H
13. J. Tumakaka
14. Mayjen dr. Sumarno
15. Letkol Syafei

Untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan kemudian diangkat lima orang menteri coordinator (Menko) an interim yang bersama-sama menjadi presidium kabinet, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena. Selain itu, diangkat pula beberapa orang menteri ad interim sebelum terbentuknya kabinet baru.

D. MASA TRANSISI (1966-1967)

Selama kurun 1966-1967 terdapat dualism kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan di pihak lain Jenderal Soeharto yang semakin tinggi popularitasnya karena dinilai telah berhasil menumpas G-30S/PKI. Jenderal Soeharto juga telah sukses melaksanakan stabilitas ekonomi dan politik berdasarkn Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada tanggal 6-9 Mei 1966 diadakan Simposium Kebangkitan Semangat ’66 di Universitas Indonesia untuk memberikan saran-saran bagi perbaikan politik dalam negeri pada awal Orde Baru. Simposium itu mengambil tema “Indonesia Negara Hukum”. Hal itu disebabkan pada masa Orde Lama telah terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas yang berlaku sebagai negara hukum. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 194 secara murni dan meninjau penpres-penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agr ada jaminan terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia.

Untuk menciptakan iklim politik yang lebih stabil, Surat Perintah 11 Maret 1966 dikukuhkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Menteri/Panglima AD untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Selanjutnya, MPRS mengukuhkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya melalui Ketetapan No. XXV/MPRS/1966. Melalui ketetapan MPRS itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Tugas pembentukan kabinet itu diserahkan kepada pengemban Supersemar, Soeharto.

Setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GRR maupun dengan organisasi politik dan organisasi massa, Kabinet Ampera dibentuk dan diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soeharto sesuai dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh seorang ketua, yakni Jenderal Soeharto. Kebijakan umum pemerintahan dilaksanakan oleh 24 menteri yang masing-masing memiliki sebuah departemen. Dalam menjalankan tugasnya (Dwi Dharma) dan program-programnya (Catur Karya), Kabinet Ampera berpegangan pada hasil-hasil Sidang Umum MPRS tahun 1966.

E. PENYERAHAN KEKUASAAN

Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, presiden selaku Mandataris MPRS diminta untuk memberikan suatu pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G-30S/PKI 1965. Presiden menyampaikan pidato pertanggungjawabannya itu dengan judul Nawaksara, yang artinya Sembilan pokok masalah. Akan tetapi, presiden sama sekali tidak menyebutkan masalah Gerakan 30 September 1965 dalam pidatonya tersebut. Oleh karena itu, pimpinan MPRS mengirim nota kepada presiden untuk memberikan kelengkapan Nawaksara, khususnya mengenai Gerakan 30 September 1965 dan akibatnya bagi kemunduran ekonomi dan akhlak.


Sumber artikel :
-Mustopo, Prof. Dr. M. Habib (2011). "Sejarah 2 SMA Kelas XI Program IPA". Penerbit Yudhistira -wikipedia.org
-www.unosa.net
Powered by Blogger.