hwwIUKoDtacl9LXDEAIdxBVXLF8 Indonesian Persons

Tuesday, 1 April 2014

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan - Part II


Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Silahkan kalau mau copy paste artikel, tetapi dimohon untuk selalu menyertakan penulis dan sumber. Hargailah karya orang lain, jika anda ingin dihargai oleh masyarakat luas!



A. PERJUANGAN MELALUI DIPLOMASI MENGHADAPI BELANDA

I. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda

 Sir Archibald Clark Kerr, utusan Inggris yang menangani konflik antara Indonesia dan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan RI.


Van Mook, wakil pemerintah Belanda yang menginginkan RI sebagai bagian dari Kerajaan Belanda.

Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. Selanjutnya, Kabinet Syahrir mengadakan kontak diplomatic dengan pihak Inggris dan Belanda. Inggris yang ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Belanda dan Indonesia. Pihak Belanda menunjuk Dr. H.J. van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuannya itu, van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya sebagai berikut.
a. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
b. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
c. Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.
d. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum memberikan pernyataan balasan pada perundingan itu. Sementara itu, suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan suatu oposisi terhadap Kabinet Syahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Demikian pula dengan mayoritas suara pada sidang KNIP di Solo tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Akibat kuatnya oposisi, Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden Ir. Soekarno.

Namun, presiden Soekarno kembali menunjuk Sutan Syahrir menjadi formatur kabinet dan ia kembali menjabat menjadi perdana menteri. Kabinet Syahrir II ini terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet yang baru ini menyusun usul balasan Pemerintah RI. Usulan tersebut terdiri atas 14 pasal, antara lain sebagai berikut.
a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
b. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tangungan pemerintah RI.
c. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang Indonesia dan Belanda.
d. Tentara Belanda segera ditarik dari bumi Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia.
e. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan.

Pihak Belanda tidak dapat menerima usulan balasan pemerintah RI tersebut. Bahkan, van Mook mengatakan bahwa Republik Indonesia hanya sebagai wakil Jawa saja dalam rangka pembentukan negara serikat (federal) dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, wakil-wakil dari semua wilayah dan golongan akan berkumpul untuk menetapkan pemerintahan negara Indonesia yang akan datang.

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disertai dengan konsep-konsep persetujuan sebagai berikut.
a. Supaya Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera.
b. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
c. Republik Indonesia Serikat bersama dengan Belanda, Suriname, dan Curacao menjadi anggota dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan usulan balasan Sutan Syahrir tersebut, kedua belah pihak telah saling mendekati. Dengan perantaraan Clark Kerr, sekali lagi pihak RI dan Belanda mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Belanda).

Dalam perundingan tersebut, ternyata pihak Belanda masih saja menolak konsep perundingan Syahrir-van Mook-Sir Archibald Clark Kerr di Jakarta, terutama mengenai usul pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatera.

Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja. Itu pun masih dikurangi daerah-daerah yang telah diduduki oleh Sekutu, sedangkan RI masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan yang berlangsung tanggal 14-25 April 1946 itu mengalami kegagalan.

II. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi

Ketika Kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP di Solo pada bulan Februari 1946, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Namun, presiden dan wakil presiden menunjuk Sutan Syahrir kembali karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi.

Sementara itu Tan Malaka yang diusulkan PP lebih memilih konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Sutan Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu, pemerintah menjadi mulai mencurigai kelompok Tan Malaka itu.

Pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan penangkapan itu bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap ialah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis saja kegiatan PP menjadi lumpuh.

Pergolakan politik dalam negeri RI merupakan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946.

Konferensi itu bertujuan untuk membentuk negara-negara bagian di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia. Negara-negara bagian itu akan dijadikan alat untuk memaksa pemerintah RI apabila menyetujui pembentukan negaraa federasi sebagaimana yang diusulkan Belanda. Semacam taktik Devide et Impera gaya modern.

III. Perjanjian Linggarjati


Gedung tempat pelaksanaan Perjanjian Linggarjati, yang terletak di Cilimus, Kuningan, Jawa Barat.


Peta wilayah RI menurut hasil Perundingan Linggarjati. Dalam persetujuan itu wilayah RI hanya meliputi Sumatera, Jawa dan Madura.


Peserta perundingan Linggarjati. Dari kiri ke kanan: Dr. Leimana, Dr. A.K. Gani, H.J. Van Mook, Moh. Roem, Amir Syarifuddin, Schermerhoorn, Mr. Susanto Tirtoprodjo, M. van Poll, F. de Boer, A.K. Pringgidigdo, Soedarsono, dan Ali Budiardjo.

Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda yang sedang bertikai. Kali ini, Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Sementara itu, Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk Kabinet Syahrir III yang dilantik pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet itu melanjutkan perundingan dengan Belanda yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut, pihak RI dipimpin oleh Dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal Urip Sumoharjo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn.

Perundingan kemudian dilanjutkan di Linggarjati, wilayah di sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946. Hasil perundingan itu disusun dalam sebuah naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal, antara lain sebagai berikut.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
b. Belada harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
c. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat.
d. Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

Isi persetujuan itu mendapat berbagai tanggapan yang beragam dari masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik menentangnya, seperti PNI, Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelata, sedangkan partai-partai yang mendukungnya adalah PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik. Dewan Pusat Kongres Pemuda tetap mengambil sikap netral dengan tujuan menjaga persatuan organisasi-organisasi yang membentuknya.

Untuk memecah jalan buntu tersebut, pemerintah kemudian mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP sehingga kekuatan pro-Linggarjati lebih besar. Hal itu mendapat tentangan keras dari partai-partai yang anti-Linggarjati, termasuk PNI dan Masyumi. Dengan penambahan suara itu, pemerintah mendapat dukungan dari KNIP untuk melanjutkan persetujuan Linggarjati dan akhirnya ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing pada tanggal 25 Maret 1947.

Walaupun Perjanjian Linggarjati tidak ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah perjanjian tersebut. Pada tanggal 27 Mei 1947, pihak Belanda melalui Misi Idenburg menyampaikan nota balasan kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu. Isi nota tersebut sebagai berikut.
a. Membentuk pemerintahan peralihan bersama.
b. Hendaknya diadakan garis demiliterisasi.
c. Perlunya sebagian Angkatan Darat, Laut, dan Udara Hindia Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern.
d. Perlunya pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri.
e. Mengenai masalah perekonomian, seperti hasil-hasil perkebunan dan devisa perlu diawasi bersama.

Pemerintah RI menyampaikan nota balasan pada tanggal 8 Juni 1947 yang isinya, antara lain sebagai berikut.
a. Dalam masalah politik, pemerintah RI menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur, walaupun tidak selaras dengan Perjanjian Linggarjati.
b. Dalam bidang militer, pemerintah RI menyetujui demiliterisasi antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona bebas militer tersebut akan diserahkan kepada polisi.
c. Mengenai pertahanan Indonesia Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional masing-masing pihak sehingga pertahanan bersama (gendarmerie) ditolak.

Nota balasan yang disampaikan oleh Syahrir itu dianggap terlalu lemah. Akibatnya, semakin banyak partai di dalam KNIP yang menentangnya, bahkan partainya sendiri juga melepaskan dukungannya. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden Ir. Soekarno.

Dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Linggarjati itu, pihak Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00. Dalam waktu singkat, Belanda telah berhasil menerobos garis pertahanan RI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang relative masih sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. TNI menyadari bahwa sistem pertahanan linier tidak tepat untuk menghadapi situasi seperti itu.

IV. Perjanjian Renville


Pasuka Belanda yang mendarat di Indonesia. Pendaratan ini telah menandakan dimulainya Agresi Militer Belanda Pertama terhadap RI.


Kapal USS Renville, kapal angkut yang dijadikan tempat perundingan yang netral.

\
Peta wilayah RI menurut perjanjian Renville. Akibat disetujuinya perjanjian Renville, pemerintah RI harus menarik pasukannya dari kantong gerilya.

Agresi Militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usulan itu diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian masalah secara damai. Untuk sementara waktu, pengawasan gencatan senjata itu dilakukan oleh Komisi Konsuler. Komisi tersebut diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika, Dr. Walter Foote, dan beranggotakan konsul Jenderal dari China, Belgia, Perancis, dan Inggris. Komisi Konsuler melaporkan bahwa sesudah tanggal 4 Agustus 1947, perintah penghentian tembak-menembak tidak memuaskan.

Duta keliling Indonesia Sutan Syahrir diminta oleh Sidang Dewan Keamanan PBB untuk memaparkan perjuangan rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda. Pada kesempatan itu, Sutan Syahrir meminta Dewan Keamanan untuk segera membentuk suatu badan arbitrase (penengah). Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi jasa-jasa baik (Good Will Comission), yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

Anggota KTN satu orang dipilih oleh Indonesia, satu orang dipilih oleh Belanda, selanjutnya kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah RI memilih Australia, pemerintah Belanda memilih Belgia, sedangkan kedua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Pemerintah Australia menunjuk Richar C. Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland, mantan perdana menteri dan menteri luar negeri Belgia, sebagai wakilnya. Adapun pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, Rektor Universitas North Carolina. Dalam masalah militer, KTN berhak mengambil inisiatif, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya berhak memberikan saran dan usulan.

Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia. Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan kedua pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa di Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat agresi militer Belanda. RI menginginkan agar perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, pihak Amerika menawarkan kapal angkut, USS Renville, sebagai tempat perundingan yang netral.

Setelah jatunya Kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Sesudah berhasil menyusun kabinet baru, Amir Syarifuddin segera membentuk suatu delegasi untuk menghadapi perundingan Renville dengan Belanda. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari atas Dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan, yaitu Ir. Djuanda dan Setiajid, serta 32 orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoyoaymodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Teungku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kertanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. Iphuyzen, dan A. Th. Baud sebagai sekretarisnya.

Perundingan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pihak Belanda bersikeras pada tuntutannya terhadap Garis van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak karena tidak sepantasnya daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan yang tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum tidak dapat lagi melanjutkan perundingan dan pihak RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya.

KTN menyadari bahwa ultimatum Belanda itu dapat menyebabkan situasi yang sangat berbahaya. Untuk itu, Dr. Frank Graham menambahkan bahwa Pemerintah RI mendapat jaminan keamanan dari KTN dan kekuasaan pemerintah RI tidak akan berkurang selama masa peralihan, yaitu sampai dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada negara federal Indonesia. Karena desakan KTN tersebut, pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perundingan Renville yang pada hakikatnya sangat merugikan pihak Indonesia sendiri. Hal-hal yang dipandang merugikan pihak RI, antara lain sebagai berikut.
a. Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan.
b. Daerah yang diduduki oleh Belanda melalui agresinya diakui oleh pihak RI sampai diadakannya plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah ingin bergabung dengan RI atau tidak.
c. Pemerintah RI bersedia untuk menarik semua pasukannya dari daerah-daerah kantong gerilya di daerah yang telah diduduki oleh Belanda dan masuk kembali ke wilayah RI (hijrah).

Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Kemudian diikuti oleh hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah kantong-kantong gerilya, seperti di Jawa Barat ke wilayah RI di Jawa Tengah. Sementara itu, pihak Belanda terus melaksanakan rencananya membentuk negara-negara boneka di daerah-daerah yang telah didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara-negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau pertemuan untuk musyawarah federal.

Meskipun Kabinet Amir Syarifuddin merupakan kabinet dengan koalisi yang cukup kuat, tetapi setelah kabinet itu menerima perjanjian Renville, partai-partai politik kembali menentangnya. Akhirnya, Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, Amir Syarifuddin bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada tanggal 5 Juli 1948, FDR memimpin aksi pemogokan para buruh di Delangu, Klaten. Amir Syarifuddin kemudian bergabung dengan Muso membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI banyak melakukan provokasi dan kerusuhan. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI Madiun.

V. Perjuangan Diplomatik Menghadapi Agresi Militer II Belanda

Syarifuddin Prawiranegara, tokoh yang membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.


Pasukan Belanda yang mulai memasuki kota Yogyakarta dalam Agresi Militer Belanda II.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai Ibu Kota RI di Yogyakarta serta menawan presiden Ir. Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta. Akan tetapi, presiden sebelumnya telah memberikan mandate kepada Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara itu, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Jenderal Soedirman menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya.

Menanggapi keadaan di Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi sebagai berikut.
a. Menghentikan permusuhan.
b. Membebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
c. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

Untuk menghadapi serangan Belanda, pasukan TNI atas gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta dan berhasil menduduki kota ini selama 6 jam. Tekanan terhadap Belanda terus diberikan pula oleh dunia internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan (program bantuan kepada negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II) kepada Belanda.

Karena desakan-desakan PBB, pihak Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana Menteri Belanda Dr. Dress mengundang Prof. Dr. Soepomo untuk kembali berunding. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr. Djumhana dan Dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pimpinan delegasi RI Moh. Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh koalisi PBB.

VI. Perundingan Roem –Royen

Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes.

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh United Nation Commission for Indonesia (UNCI). UNCI beranggotakan Australia yang diwakili oleh Critchley, Belgia diwakili oleh Herremans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Cochran.

Berkat adanya pendekatan antara pihak RI-Belanda-BFO dan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB, kembali diadakan suatu perundingan antara RI dengan Belanda. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin Merle Cohran. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem sebagai ketua dan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua, dengan anggota-anggotanya Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Soepomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.

Pada tanggal 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan Belanda. Pernyataan pihak RI adalah sebagai berikut.
a. Mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
b. Kerja sama dalam pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
c. Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud mempercepat “pengakuan” kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Adapun pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut.
a. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan suatu panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB.
b. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta.
c. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
d. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
e. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan secepat mungkin.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatera memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari kota Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan itu dilakukan di bawah pengawasan anggota UNCI, Critchly dari Australia. Hasil perundingan adalah sebagai berikut.
a. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949.
b. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
c. Konferensi Meja Bunda akan dilaksanakan di Den Haag.

Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30 WIB diadakan suatu sidang kabinet. Pada kesempatan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.

VII. Kpnferensi Antar-Indonesia

Pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dengan BFO yang disebut sebagai Konferensi Antar-Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut.
I. Bidang Ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat
a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalism.
b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat).
d. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia.

II. Bidang Militer
a. Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
b. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
c. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Territoriale Bataljons.
d. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Perundingan itu bertujuan untuk membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Dalam perundingan itu, kedua belah pihak menyepakati pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatera.

VIII. Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan

Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.


Penandatanganan akta pengakuan kedaulatan RIS di kota Amsterdam, Belanda.

Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi Indonesia diberangkatkan dengan terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Suyono Hadiwinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Sumardi, sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut.
a. Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
c. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
d. RIS mengembalikan hak mili Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
e. RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

Sementara itu antara pihak RI dan BFO pada tanggal 28 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai Konstitusi RIS. Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 6 Desember 1949, KNIP mengadakan suatu sidang yang membahas hasil KMB tersebut. Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, dan 31 orang meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas di KNIP.

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS pertama dibentuk dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akta “pengakuan” kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Belanda maupun di Indonesia dilakukan upacara penandatanganan naskah “pengakuan” kedaulatan. Di Belanda bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda, Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Moh. Hatta bersama membubuhkan tanda tangan pada naskah “pengakuan” kedaulatan kepada RIS. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima “pengakuan” kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian, secara resmi Belanda telah memberikan suatu pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, kecuali Papua Barat. Dengan demikian, berakhirlah Perang Kemerdekaan Indonesia.


Sources :
*Buku IPS untuk SMP/MTS Kelas IX; oleh Sutarto, Sunardi, Nanang Herjunanto, Penny Rahmawaty, Bambang Tri Purwamto; Terbitan tahun 2008 oleh “Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional”, diperbanyak oleh PT. Mutiara Permata Bangsa
*Buku Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI program IPA; oleh M. Habib Mustopo dkk; Terbit Februari 2011, Yudhistira
*Wikipedia.org
*www.magickriver.org
*indrasaputtra.blogspot.com
*roeshman.wordpress.com
*sem-jjang.blogspot.com
*uniksembarangan.blogspot.com
*nla.gov.au
*basajarah.wordpress.com
*anakaseliindonesia.wordpress.com

Friday, 14 March 2014

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan – Part I

Salah satu film yang berjudul the Battle of Surabaya hasil dan buah karya asli anak Indonesia yang patut diacungi jempol!

Oleh : Ajisaka Lingga Bagaskara

Meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan, bangsa Indonesia tetap bertekad untuk mempertahankan eksistensi negara kebangsaan Indonesia. Berbagai sistem politik juga dicoba diterapkan di Indonesia dan dicari sistem yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia termasuk sistem demokrasi terpimpin.

A. KEDATANGAN SEKUTU DAN NICA

Laksamana Lord Louis Mounbatten.


Foto Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, sedangkan yang bawah adalah foto Christison dengan Bung Karno ketika sedang mengadakan perundingan damai.


Laksamana C.E.L. Helfrich.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya (status quo) sampai dengan kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia.  Semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu secara hukum Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 10 September 1945 Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu dan bukan kepada pihak Indonesia.

Pada tanggal 14 September 1945 Mayor A.G. Greenhalgh datang ke Jakarta. Ia merupakan perwira Sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia. Tugas Greenhalgh adalah mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan Sekutu.

Di lain pihak, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang sibuk melakukan upaya-upaya perebutan kedaulatan dari tangan Jepang. Selain itu, rakyat juga berusaha untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang. Karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya, terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat di berbagai daerah.

Pasukan Sekutu yang bertugas masuk ke Indonesia adalah tentara Kerajaan Inggris yang terbagi atas:
a. SEAC (South East Asia Command) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten, yang bermarkas pusat di Singapura, yang menangani masalah wilayah Indonesia bagian barat.
b. SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Indonesia antara lain bertugas melucuti senjata dari tentara Jepang. Tugas ini dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Sekutu yakni SEAC. Untuk melaksanakan tugasnya, Lord Mounbatten membentuk suatu komando khusus di bawah pimpinan SEAC yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah:
a. Menerima penyerahan kekuasaan dan pemerintahan dari tangan Jepang.
b. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.
c. Melucuti senjata para tentara Jepang, mengumpulkan mereka untuk kemudian dipulangkan ke Jepang.
d. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
e. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan.

Pasukan AFNEI mulai mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 yang terdiri dari tiga divisi yaitu:
a. Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn yang bertugas untuk daerah Jawa Barat.
b. Divisi India ke-5, di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Marsergh yang bertugas untuk daerah Jawa Timur.
c. Divisi India ke-26, di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk daerah Sumatera.

Pasukan-pasukan AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk daerah Indonesia lainnya diserahkan kepada angkatan perang Australia.

Kedatangan pasukan Sekutu pada mulanya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa Sekutu membawa Netherland Indies Civil Administration (NICA), masyarakat menjadi curiga karena NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih kembali pemerintahan sipil di Indonesia. Situasi keamanan menjadi semakin buruk sejak NICA mempersenjatai kembali tentara Koninklijk Nerderlands Indisch Leger (KNIL) yang baru saja dilepaskan dari penjara tawanan Jepang. KNIL merupakan tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Sebagai pemimpin AFNEI, Christison menyadari bahwa untuk kelancaran tugasnya diperlukan bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, diadakanlah suatu perundingan dengan pemerintah RI. Dan pada tanggal 1 Oktober 1945, Christison mengakui secara De Facto Republik Indonesia. Ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, pasukan Sekutu sering kali membuat huru-hara dan tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Gerombolan NICA sering melakukan berbagai aksi terror terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan Belanda yang membonceng AFNEI adalah untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia berjuang dengan cara-cara diplomasi maupun kekuatan senjata untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali. Sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI. Sebaliknya pihak Sekutu yang merasa kewalahan, menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajalela. Pihak Belanda yang bertujuan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi ini dengan memberikan dukungan kepada pihak Sekutu. Panglima Angkatan Perang Belanda, Laksamana C.E.L. Helfrich, memerintahkan pasukannya untuk membantu pasukan Sekutu.

B. KONTAK FISIK INDONESIA DENGAN SEKUTU (BELANDA) DI BERBAGAI WILAYAH

Kehadiran pasukan Sekutu yang membawa orang-orang NICA pada 29 September 1945 sangat mencemaskan rakyat dan pemerintah RI. Keadaan semakin panas ketika NICA mempersenjatai kembali bekas tentara KNIL yang baru saja dilepas dari tahanan Jepang. Para pejabat Republik Indonesia yang menerima kedatangan pasukan ini karena menghormati tugas. Bahkan mereka sendiri yang menjadi sasaran dan percobaan pembunuhan dari para KNIL. Oleh karena itu sikap pasukan Sekutu yang tidak menghormati kedaulatan negara dan bangsa Indonesia ini dihadapi dengan kekuatan senjata, oleh rakyat dan pemerintah.

I. Pertempuran Surabaya

Foto Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, terlihat dari senyumannya dia masih muda, mungkin masih berumur antara 25-30an. Sedangkan foto di bawah adalah foto dirinya dengan salah satu perwira tentara Jepang.


Seorang prajurit Inggris berkebangsaan India, menggunakan bekas tank milik pejuang Indonesia yang telah hancur sebagai perlindungan di jalan utama Kota Surabaya, November 1945.


Tokoh pejuang Indonesia, Bung Tomo, dengan seragam khasnya yang merupakan bekas seragam tentara Jepang, sedang mengumandangkan pidatonya untuk memberi semangat para pejuang kemerdekaan. Foto ini kemudian menjadi logo revolusi di Indonesia.


Foto mobil yang  sudah terbakar, yang pernah dikendarai oleh Brigjen Mallaby, di mana menjadi tempat dia menghembuskan nafas terakhirnya.



Penembak Inggris dengan senjata senapan kelas berat Bren, dari 3/9th Jat Regiment, yang sedang memberikan tembakan perlindungan kepada resimennya yang sedang bergerak, 15-16 November 1945.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade ke-49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal Hawthorn. Mereka mendapat tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan Sekutu. Pasukan Mallaby ini berkekuatan sebanyak 6000 personil di mana perwira-perwiranya kebanyakan orang-orang Inggris asli dan prajuritnya adalah Mercenaris atau prajurit rekrutan dari orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang. Rakyat dan pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur R.M.T.A. Suryo semula enggan menerima kedatangan mereka. Kemudian atara wakil-wakil pemerintahan RI dan Mallaby dan dihasilkan kesepakatan sebagai berikut.
a. Inggris berjanji untuk tidak mengikutsertakan Angkatan Perang Belanda.
b. Disetujui kerja sama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.
c. kan segera dibentuk Kontak Biro agar kerja sama berjalan dengan lancar.
d. Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang.

Dalam perkembangannya, pihak Inggris ternyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam harinya, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke Penjara Kalisosok. Penyergapan itu bertujuan membebaskan Kolonel Huiyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawa-kawannya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Tindakan Inggris juga dilanjutkan dengan penyebaran pamphlet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surayaba menyerahkan semua senjata mereka. Namun Rakyat Surabaya dan TKR bertekad untuk mengusir Sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan pernah menyerahkan senjata mereka.

Pada hari yang sama pukul 14.00 terjadi kontak senjata pertama antara pemuda dengan pihak Inggris. Bentrokan meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sector. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital pun dapat direbut kembali oleh para pemuda. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah menyerang dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan-pemusatan tentara Inggris kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Serangan tersebut mencapai kemenangan yang gemilang meskipun di pihak Indonesia lebih banyak jatuh korban.

Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, Komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Bung Karno bersama Jenderal D.C. Hawthorn, atasan Mallaby tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin segera mengadakan perundingan dengan Mallaby. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata. Perundingan dilanjutkan malam hari yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan RI. Untuk menghindari bentrokan senjata diatur dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.
a. TKR dan Polisi Indonesia diakui oleh pihak Sekutu.
b. Kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara Sekutu, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga baik oleh tentara Sekutu bersama TKR.
c. Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga oleh TKR, Polisi Indonesia, dan tentara Sekutu guna penyelesaian tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang Sekutu.

Agar hasil perundingan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari kesalahpahaman, dibentuklah suatu Kontak Biro yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah RI di Surabaya dan tentara Inggris. Pada pukul 17.00, seluruh anggota Kontak Biro mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Ketika anggota Kontak Biro tiba di tempat tersebut ssedang terjadi Skirmish atau insiden tembak-menembak antara para pemuda dan pasukan Sekutu. Para pemuda saat itu dalam keadaan bertahan dikarenakan tentara Sekutu yang mengintimidasinya. Di dalam insiden tersebut, Brigjen A.W.S. Mallaby terbunuh.

Pihak Inggris kemudian menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Mallaby, kepada rakyat Surabaya. Pada tanggal 31 November 1945, Jenderal Christison memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancurleburkan. Selanjutnya, pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh sebagai pengganti Brigadir Jenderal Mallaby. Pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, yang disertai dengan instruksi agar semua pimpinan Indonesia, pimpinan pemuda, kepala Polisi dan kepala pemerintahan setempat harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat, sedangkan bagi pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan baris satu persatu membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara untuk menggempur seluruh kota Surabaya.

Adanya ultimatum itu kemudian dilaporkan oleh para pemimpin Indonesia di Surabaya kepada presiden. Namun, mereka hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Oleh karena itu, pada tanggal 9 November 1945 pukul 22.00 Gubernur Suryo melalui radio menyatakan dengan tegas menolak ultimatum Inggris. Sementara itu, para pemuda mulai membuat pertahanan dan parit-parit di dalam kota. Komandan pertahanan kota, Soengkono, pada pukul 17.00 telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yang terdiri dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, maupun TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4. Soengkono sebagai komandan pertahanan membagi Surabaya dalam tiga sector pertahanan. Sektor Barat dipimpin oleh Keonkiyat, Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, serta Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodihardjo. Melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jalan Mawar No.4 Bung Tomo membakar semangat juang arek-arek Surabaya.

Setelah batas waktu ultimatum Sekutu habis, pada tanggal 10 November 1945, keadaan menjadi lebih menegangkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak yang berlangsung sampai pukul 18.00. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansergh mengerahkan satu Divisi Infantri penuh dengan jumlah personel sebanyak 10.000-15.000 orang dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang kelas Penjelajah, “Sussex” serta berbagai pesawat tempuer jenis “Mosquito” dan “Thunderbolt”. Inggris terus melakukan penggempuran dengan berbagai senjata kelas berat dan modern. Para pemuda berhasil mempertahankan Kota Surabaya hampir selama tiga minggu. Pertempuran terakhir terjadi di Gunungsari pada tanggal 28 November 1945, tetapi perlawanan sporadic masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya kemudian dipindahkan ke Desa Lebaniwaras, yang dikenal sebagai Markas Kali. Pertempuran 10 November 1945, menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Pertempuran yang berlangsung hingga akhir November 1945 ini rakyat Surabaya telah berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris, meskipun lebih banyak jatuh korban dari pihak Indonesia. Untuk memperingati dan menghormati kepahlawanan rakyat Surabaya, Pemerintah RI menetapkan 10 November 194 sebagai Hari Pahlawan.

II. Pertempuran Ambarawa

Kolonel Soedirman, yang sedang menginspeksi pasukannya sebelum pertempuran Ambarawa berlangsung.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 salah satu Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenankan mereka untuk mengurus para tawanan perang Sekutu yang ada di penjara Ambawara dan Magelang. Namun, ternyata di balik layar mereka diboncengi oleh NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober 1945 pecahlah insiden (Skirmishing) di Magelang yang berlarut menjadi insiden antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti ketika kedatangan Presiden dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam 12 pasal, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang.
b. Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas militer Indonesia maupun militer Sekutu.
c. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pada praktiknya pihak Sekutu mengingkari janjinya. Kesempatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu dipergunakan oleh Sekutu untuk menambah jumlah pasukannya. Sementara itu, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan pasukan Sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang ada di Magelang ditarik mundur ke Ambawara. Pergerakan mundur mereka segera dikejar oleh Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini dan meletuslah pertempura Ambawara. Pasukan Angkatan Muda  di bawah pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta menghadang Sekutu di desa Lambu.

Pada hari yang sama pula di tanggal 21 November 1945, pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar dari arah Magelang. Pasukan ini berhasil menduduki Desa Pingit dan kemudian merebut desa-desa di sekitarnya dari tangan Sekutu. Ketika battalion Imam Androgi sedang melakukan pengejaran datang bantuan sebanyak 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 dari Divisi III dipimpin Mayor Soeharto, Batalion 8 dipimpin oleh Mayor Sardjono, dan Batalion Sugeng yang dipimpin oleh Mayor Sugeng sehingga musuh menjadi terkepung.

Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Pimpinan pasukan kemudian diambil alih oleh Kolonel Soedirman, Panglima dari Divisi Purwokerto. Setelah mendapat laporan dari para komandan sector, Kolonel Soedirman menyatakan bahwa musuh telah terjepit. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang.

Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap tiga kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta yang merupakan Markas Tertinggi TKR di Indonesia.

III. Pertempuran Medan Area dan wilayah Sumatra

Berita Proklamasi Kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya berbagai sensor dan tindakan pencegahan dari tentara Jepang. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Beliau ditugaskan oleh pemerintahan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia di wilayahnya.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara dengan memboncengi orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah pendaratan, anggota Relief of Allied Prisoner of War and Internees (RAPWI) telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulo Brayan, Saentis, rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan dari Gubernur M. Hassan. Namun pada kenyataannya, para tawanan itu langsung diberi persenjataa dan dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL sehingga mulai memunculkan konflik dengan para pemuda Indonesia.

Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari Hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden itu bermula dari tindakan seorang penghuni hotel yang merampas dan mengnjak-injak lencana merah-putih yang dipakai oleh seorang warga Indonesia setempat. Pelakunya tidak lain adalah perwira KNIL. Akibatnya hotel tersebut diserang oleh para pemuda. Dalam insiden itu jatuh korban 96 luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA.

Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Selain TKR, juga dibentuk badan-badan perjuangan lainnya di Sumatra Timur, yang pada tanggal 15 Oktober 1945 bergabung menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur. Setelah partai-partai politik dibentuk pada November 1945, lahir pula lascar-laskar perjuangan baru, seperti PNI membentuk Nasional Pelopor Indonesia, PKI membentuk Barisan Merah, Masyumi memiliki Laskar Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 Brigadir Jenderal Kelly memberikan suatu ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. NICA yang merasa mendapatkan suatu dukungan dari pasukan Sekutu kemudian melakukan aksi-aksi terror sehingga menimbulkan rasa permusuhan dengan rakyat Indonesia. Skirmish banyak terjadi di mana-mana. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan secara sepihak menentukan batas kekuasaannya. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” di berbagai sudut Kota Medan. Sejak saat itu, kata “Medan Area” menjadi sangat terkenal.

Pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah RI untuk meninggalkan Kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, dan Walikota RI terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris telah berhasil menguasai Kota Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang membawahi 4 sektor perjuangan. Markas komando berkedudukan di Sudu Mengerti (Trepes). Di bawah komando ini, mereka meneruskan perjuangan di Medan Area dalam memerangi pasukan Inggris dan Sekutu.

Selain di daerah Medan, di daerah-daerah sekitarnya juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Di Padang dan Bukittinggi pertempuran berlangsung sejak bulan November 1945. Sementara itu dalam waktu yang sama di Aceh terjadi pertempuran melawan Sekutu. Dalam pertempuran tersebut Sekutu memanfaatkan bekas-bekas tentara Jepang, mempersenjatai mereka kembali untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia sehingga pecahlah pertempuran yang dikenal dengan Peristiwa Krueng Panjol Bireuen. Pertempuran di sekitar Langsa/ Kuala Simpang Aceh semakin sengit ketika pihak rakyat dipimpin langsung oleh Residen Teuku Nyak Arif. Dalam pertempuran ini para pemuda dan pejuan Indonesia berhasil mengusir tentara Jepang. Dengan demikian di seluruh Sumatera, rakyat bersama pemerintah membela dan mempertahankan kemerdekaan secara mati-matian.

IV. Bandung Lautan Api

Pada tanggal 17 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Pada waktu itu para pemuda dan pejuang di kota Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang. Oleh Sekutu, senjata dari hasil pelucutan tentara Jepang supaya diserahkan kepadanya. Bahkan pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat pada tanggal 29 Novemer 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang Indonesia, ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan-pasukan Sekutu.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi dua dengan batas jalan kereta api. Sebelah utara jalan kereta api dikuasai oleh Sekutu, sedangkan sebelah selatan dikuasai oleh pihak Indonesia. Namun, karena masih merasa belum puas, dengan omong kosong alasan keamanan, Sekutu kembali mengulangi ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946 agar seluruh Kota Bandung dikosongkan.

Karena merasa terancam keselamatannya, pasukan Sekutu meminta bantuan pemerintah RI agar memerintahkan pengosongan Kota Bandung atau mundur ke luar kota sejauh 11 kilometer. Pemerintah RI di Jakarta kemudian memerintah TRI mengosongkan Kota Bandung.

Sebaliknya, dari Markas Besar TRI di Yogyakarta datang instruksi supaya Kota Bandung tidak dikosongkan namun tetap dipertahankan. Akhirnya, dengan berat hati TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta.

Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos-pos Sekutu dan melakukan pembumihangusan Kota Bandung, dengan harapan bahwa Kota Bandung tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara penuh oleh Sekutu. Pertistiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu, jatuhlah korban bernama Mohammad Toha yang tewas ketika meledakkan Gudan Mesiu milik tentara NICA.

V. Puputan Margarana

Salah satu isi perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 dalah bahwa Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan  Madura. Selanjutnya Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih sebanyak 2000 personel di Bali, ikut pula tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Pada waktu itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan komandan dari Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas Tertinggi TKR.

Sementara itu perkembangan politik di pusat Pemerintahan Republik Indonesia kurang menguntungkan akibat perundingan Linggarjati di mana Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Rakyat Bali merasa kecewa terhadap perundingan ini. Terlebih ketika Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk Negara Indonesia Timur. Ajakan terseut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawa dengan perlawanan bersenjata.

Pada tanggal 18 November 1946 I Gusti Ngurah Rai memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke tangsi militer NICA di Tabanan. Kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatan di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan rakyat Bali ini. Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 29 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Karena dalam persenjataan kurang memadahi maka pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. I Gusti Ngurah Rai mengorbankan perang “Puputan” atau perang hingga titik darah penghabisan demi membela Nusa dan Bangsa. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa.

VI. Peristiwa Westerling di Makassar

Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat tahun 1945, Dr. G.S.S.J Ratulangie melakukan aktivitasnya dengan membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI). Organisasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi pemuda ini pernah dipimpin oleh Manai Sophian.

Sementara itu pada bulan Desember 1946 Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Kedatangan pasukan ini untuk “membersihkan” daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan menumpas perlawanan rakyat yang menentang terhadap pembentukan Negara Indonesia Timur.

Di daerah ini pula, pasukan Australia yang diboncengi NICA mendarat dan kemudian membentuk pemerintahan sipil. Di Makassar karena Belanda melakukan usaha untuk memecah belah rakyat Indonesia, maka tampillah pemuda-pemuda pelajar seperti A. Rivai, Paersi, dan Robert Wolter Monginsidi yang melakukan aksi perlawanan dengan merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh NICA. Selanjutnya untuk menggerakkan perjuangan dibentuklah Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dengan tokoh-tokohnya Ranggong Daeng Romo, Makkaraeng Daeng Djarung, dan R.W. Monginsidi sebagai sekretaris jenderalnya.

Sejak tanggal 7 hingga 25 Desember 1946 pasukan Westerliing secara keji melakukan aksi pembantaian dan membunuh ribuan rakyat Indonesia yang sama sekali tidak berdosa. Pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda menyatakan Sulawesi dalam keadaan perang dan hukum militer akan ditegakkan. Pada waktu itu Raymond Westerling mengadakan aksi pembunuhan massal di desa-desa yang mengakibatkan sekitar 40.000 orang tidak berdosa menjadi korban kebiadabannya.

VII. Serangan Umum 1 Maret 1949

Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang ke-2 pada bulan Desember 1948 ibu kota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta beserta sejumlah menteri ditawan oleh Belanda. Belanda menyatakan bahwa RI telah runtuh. Namun di luar perhitungan Belanda pada saat krisis ini terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Di samping itu Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mendukung kedaulatan RI sehingga masyarakat Yogyakarta juga memberikan dukungan kepada RI.

Pimpinan TNI di bawah Jenderal Soedirman yang sebelumnya telah menginstruksikan kepada semua komandan TNI melalui surat Perintah Siasat No.1 bulan November 1948 yang isinya antara lain:
a. Memberikan kebebasan kepada setiap komandan/perwira militer TNI untuk melakukan serangan-serangan terhadai posisi militer atau markas-markas Belanda.
b. Memerintahkan kepada setiap komandan/perwira militer TNI untuk membentuk suatu kantong pertahanan atau wehrkreise.
c. Memerintahkan agar semua kesatuan TNI yang berasal dari daerah pendudukan untuk segera meninggalkan Yogyakarta untuk kembali ke daerahnya masing-masing (seperti Divisi Siliwangi harus kembali ke Jawa Barat), jika Belanda menyerang Yogyakarta. Untuk pertahanan daerah Yogyakarta dan sekitarnya diserahkan sepenuhnya kepada pasukan TNI setempat yakni Brigade 10 di bawah Letnan Kolonel Soeharto.

Dengan adanya agresi Militer Belanda maka dalam beberapa minggu kesatuan TNI dan kekuatan bersenjata lainnya terpencar-pencar dan tidak terkoordinasi dengan baik. Namun para pejuang masih mampu melakukan komunikasi melalui jaringan radion, telegram maupun para kurir/telik sandi.

Bersamaan dengan upaya konsolidasi di bawah PDRI, TNI melakukan serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta. Serangan ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelum serangan dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan Umum ini dilakukan dengan mengkonsentrasikan pasukan dari sector Barat yang dipimpin oleh Mayor Ventje Samuel sedangkan wilayah Timur-Selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono serta Sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan umum ini membawa hasil yang memuaskan sebab para pejuang dapat menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam yakni jam 06.00 sampai jam 12.00.

Berita Serangan Umum ini disiarkan RRI yang sedang bergerilya di daerah Gunung Kidul, yang dapat ditangkap oleh RRI Sumatera, selanjutnya dari Sumatera berita itu disiarkan ke Yangoon dan India. Keesokan harinya peristiwa itu juga dilaporkan oleh R. Sumardi ke PDRI di Bukittinggi melalui radiogram dan juga disampaikan pula kepada Maramis (Perwakilan RI di New Delhi, India) dan L.N. Palar (Perwakilan RI di New York, Amerika Serikat).

Serangan Umum 6 jam di Yogyakarta ini mempunyai arti penting yaitu sebagai beriku.
1. Arti Ke Dalam
a. Meningkatkan semangat para pejuang RI, dan juga secara tidak langsung memengaruhi sikap para pemimpin negara federal buatan Belanda yang tergabung dalam BFO.
b. Mendukung perjuangan secara diplomasi, yakni Serangan Umum ini berdampak adanya perubahan sikap pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda selanjutnya menekan pemerintah Belanda agar melakukan perundingan dengan RI.

2. Arti Ke Luar
a. Menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk melakukan serangan.
b. Mematahkan moral pasukan Belanda.

 Sources :
*Buku IPS untuk SMP/MTS Kelas IX; oleh Sutarto, Sunardi, Nanang Herjunanto, Penny Rahmawaty, Bambang Tri Purwamto; Terbitan tahun 2008 oleh “Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional”, diperbanyak oleh PT. Mutiara Permata Bangsa
*Buku Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI program IPA; oleh M. Habib Mustopo dkk; Terbit Februari 2011, Yudhistira
*Wikipedia.com
*www.westminsterjournal.com
*www.10gr.com
*www.sukarnoyears.com
* www.netherlandsnavy.nl
*realityoflive.wordpress.com
*tabloidsergap.wordpress.com
Powered by Blogger.